PANIAI – Anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah (MRP-PPT) Pokja Agama, Maria Gobai, menyoroti berbagai persoalan sosial dan lingkungan yang dinilai masih menjadi masalah serius di Kabupaten Paniai.
Hal tersebut disampaikan Maria saat menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama unsur keagamaan dan masyarakat di Aula SKB Iyaitaka, Paniai, Senin (11/5/2026).
Dalam forum tersebut, Maria menegaskan bahwa berbagai persoalan yang terjadi di tengah masyarakat harus segera ditangani secara serius agar tidak semakin meluas dan berdampak pada kehidupan masyarakat.
“Kami melihat banyak persoalan yang harus segera ditangani, mulai dari pelanggaran hak asasi manusia, masalah ekonomi, kesehatan, pendidikan hingga persoalan sosial lainnya yang berdampak langsung kepada masyarakat,” ujar Maria.
Ia mengatakan, seluruh aspirasi yang disampaikan masyarakat dalam forum tersebut akan dibawa dan ditindaklanjuti ke pimpinan MRP Papua Tengah untuk diperjuangkan dalam bentuk rekomendasi kepada pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.
Menurutnya, salah satu persoalan utama yang banyak dikeluhkan masyarakat adalah pemanfaatan dana Otonomi Khusus (Otsus) yang dinilai belum sepenuhnya dirasakan masyarakat Papua sejak diberlakukan pada tahun 2001.
“Masyarakat merasa manfaat anggaran Otsus belum menyentuh kebutuhan dasar mereka. Karena itu kami mendorong agar dana Otsus benar-benar didistribusikan secara tepat sasaran,” katanya.
Maria juga meminta Pemerintah Provinsi Papua Tengah dan pemerintah pusat lebih memperhatikan hak-hak masyarakat asli Papua, terutama dalam sektor ekonomi, pendidikan dan pemberdayaan masyarakat.
Selain itu, ia turut menyoroti situasi keamanan di wilayah Paniai dan Papua Tengah secara umum. Menurutnya, keberadaan pasukan non-organik di sejumlah wilayah menimbulkan trauma dan rasa takut di tengah masyarakat.
“Kami berharap ada perhatian serius terkait situasi keamanan, supaya masyarakat merasa aman dan tidak hidup dalam rasa trauma saat beraktivitas,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Maria juga mendorong pemerintah untuk menghadirkan pasar khusus bagi Orang Asli Papua (OAP) sebagai bentuk keberpihakan terhadap masyarakat lokal di tengah persaingan ekonomi dengan para pendatang.
“Orang asli Papua jangan sampai merasa terpinggirkan di tanahnya sendiri. Ini harus menjadi perhatian serius pemerintah,” tegasnya.
Ia berharap seluruh aspirasi yang telah disampaikan masyarakat dapat menjadi perhatian bersama dan ditindaklanjuti secara konkret oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.
Maria juga menekankan agar anggaran Otsus diprioritaskan bagi program-program yang benar-benar menyentuh masyarakat serta mendukung pengusaha Orang Asli Papua agar mampu berkembang dan mandiri secara ekonomi. (RG)
