PANIAI – Tokoh politik Papua, Laurenzus Kadepa, menyoroti bertambahnya pengungsi internal di Tanah Papua, khususnya di Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Ia mendesak pemerintah dan TNI segera mengambil langkah konkret untuk menjamin keselamatan masyarakat sipil yang saat ini mengungsi di Enarotali.
Laurenzus Kadepa merupakan mantan anggota DPR Papua, Ketua Perda KSPI Provinsi Papua Tengah, serta Exco Partai Buruh Papua Tengah.
Berdasarkan berbagai informasi yang diterimanya, baik secara langsung maupun melalui pemberitaan media, masyarakat Distrik Aweida, khususnya Kampung Tuguwai, serta sebagian masyarakat dari kampung-kampung di Distrik Ekadide, terpaksa meninggalkan tempat tinggal mereka dan mengungsi ke Enarotali akibat situasi keamanan menyusul kehadiran pasukan non-organik.

Hingga Senin (16/11/2026), masyarakat dilaporkan telah hampir dua minggu berada di pengungsian dan belum dapat kembali ke kampung halaman masing-masing.
Kondisi para pengungsi di Enarotali menjadi perhatian. Anak-anak dilaporkan harus tidur di bawah terpal, sementara para mama menggendong anak-anak mereka selama berada di pengungsian. Di sisi lain, para bapak terpaksa meninggalkan rumah, kebun, dan sumber penghidupan keluarga.
Menurut Laurenzus, masyarakat pada dasarnya hanya menginginkan kehidupan yang aman dan tenang serta dapat kembali ke kampung halaman tanpa rasa takut.
Kepada media ini, Senin (16/11/2026), Laurenzus mengatakan kondisi tersebut terkesan dibiarkan oleh pemerintah. Padahal, persoalan pengungsi internal dan dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Papua telah menjadi perhatian dunia internasional.
Ia menilai pemerintah perlu segera mengevaluasi pendekatan keamanan di wilayah Papua agar tidak terus menimbulkan penderitaan bagi masyarakat sipil.
“Kami mempertanyakan bagaimana koordinasi antara Pemerintah Provinsi Papua Tengah, anggota DPR RI dan DPD RI asal Papua, dengan pihak Kogabwilhan III yang berkedudukan di Timika, terkait pengendalian pasukan non-organik di Tanah Papua, termasuk di Kabupaten Paniai,” kata Laurenzus.
Atas situasi tersebut, Laurenzus menyampaikan dua tuntutan kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Panglima TNI.
Pertama, segera menarik pasukan non-organik dari Wilayah III Paniai.
Kedua, segera memberikan jaminan keamanan dan bantuan kemanusiaan kepada masyarakat yang saat ini mengungsi di Enarotali.
Ia menegaskan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk hadir melindungi masyarakat, terutama warga sipil yang terdampak situasi keamanan.
“Negara harus hadir untuk melindungi rakyat, bukan membiarkan masyarakat hidup dalam ketakutan dan kehilangan tempat tinggal,” tegasnya.
Laurenzus berharap keselamatan masyarakat sipil, nilai-nilai kemanusiaan, serta hak setiap warga untuk hidup aman menjadi prioritas utama pemerintah dalam menangani situasi di Kabupaten Paniai. (Cr1)






