TIMIKA – Bupati Mimika, Johannes Rettob, angkat bicara terkait pemeriksaan dirinya oleh penyidik Polda Papua Tengah dalam penanganan kasus dugaan korupsi dana hibah Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mimika untuk pelaksanaan Pemilu 2024.
Johannes mengakui telah dua kali dimintai keterangan oleh penyidik, masing-masing saat perkara masih dalam tahap penyelidikan dan setelah ditingkatkan ke tahap penyidikan.
Ia menegaskan, pemanggilan tersebut merupakan bagian dari proses hukum untuk mengklarifikasi pihak-pihak yang dianggap mengetahui atau memiliki keterkaitan dengan proses pengelolaan dana hibah KPU.
“Saya sudah pernah dipanggil pada saat penyelidikan untuk dimintai klarifikasi. Sekarang begitu kasusnya dinaikkan statusnya menjadi penyidikan, polisi memanggil saya lagi untuk memberikan keterangan,” ujar Johannes saat diwawancarai, Senin (16/11/2026).
Dalam pemeriksaan itu, Johannes mengaku mendapat sejumlah pertanyaan seputar proses pemberian dan pengelolaan dana hibah KPU Mimika.
Namun, ia membantah memiliki keterlibatan dalam persoalan tersebut. Menurutnya, proses hibah KPU berlangsung dalam periode yang diwarnai empat kali pergantian kepemimpinan bupati. Karena itu, pemeriksaan terhadap sejumlah kepala daerah yang pernah menjabat dinilai sebagai bagian dari upaya penyidik menelusuri alur kebijakan dan pertanggungjawaban dana hibah tersebut.
“Kebetulan, puji Tuhan, pada waktu itu, di tanggal-tanggal itu, semua saya tidak ada. Saya sudah diberhentikan dan saya tidak pernah terlibat dengan barang itu,” tegasnya.
Pernyataan Johannes tersebut sekaligus menjadi penegasan bahwa dirinya membantah terlibat dalam dugaan penyimpangan dana hibah KPU yang kini tengah ditangani aparat penegak hukum.
Sementara itu, Kapolda Papua Tengah, Brigjen Pol. Jermias Rontini, sebelumnya menegaskan komitmen kepolisian untuk mengusut tuntas dugaan korupsi dana hibah KPU Mimika tersebut.
Polda Papua Tengah juga memastikan pemeriksaan tidak berhenti pada satu atau dua pihak. Sejumlah pejabat lain yang dinilai mengetahui proses penganggaran hingga penggunaan dana hibah akan dimintai keterangan.
Hingga saat ini, penyidik telah memeriksa sekitar 40 saksi. Penyidikan selanjutnya akan diperkuat dengan pemeriksaan ahli di Jakarta guna mendalami unsur-unsur dalam perkara tersebut.
“Untuk Bupati Mimika kemarin kita sudah lakukan pemanggilan dan periksa sebagai saksi,” ungkap Jermias.
Pemeriksaan terhadap puluhan saksi dan rencana pendalaman melalui keterangan ahli menunjukkan bahwa penyidik masih terus menelusuri perkara ini. Publik kini menanti sejauh mana pengusutan tersebut mampu mengungkap pihak-pihak yang bertanggung jawab atas dugaan penyimpangan dana hibah KPU Mimika. (Cr2)








