TIMIKA – Kepolisian Resor (Polres) Mimika menindaklanjuti laporan Bupati Mimika, Johannes Rettob, terhadap salah satu media online di Timika terkait pemberitaan yang dinilai meresahkan masyarakat dan berpotensi mengganggu ketertiban umum.
Kapolres Mimika, AKBP Alredo Rumbiak, mengungkapkan bahwa penyidik sejauh ini telah meminta keterangan dari tiga orang saksi untuk mendalami laporan tersebut.
Ketiga saksi yang telah diperiksa berasal dari pihak pelapor serta sejumlah pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika.
“Sudah ada tiga orang saksi yang dimintai keterangan, termasuk dari pihak pelapor dan beberapa pegawai yang ada di Pemda,” ungkap AKBP Alredo pada Senin (9/11/2026) kemarin.
Ia menjelaskan, langkah selanjutnya Polres Mimika akan melakukan koordinasi dengan Dewan Pers di Jakarta guna memastikan status pemberitaan yang dilaporkan, apakah merupakan produk jurnalistik atau bukan.
Koordinasi tersebut rencananya dilakukan oleh Kasat Reskrim Polres Mimika yang saat ini sedang menuju Jakarta untuk mengikuti kegiatan Rapat Kerja Teknis (Rakernis) bersama Bareskrim Polri. Dalam kesempatan itu, Kasat Reskrim juga akan menemui Dewan Pers untuk membahas laporan tersebut.
Menurut Kapolres, hingga saat ini pihak terlapor belum dipanggil untuk dimintai keterangan. Pasalnya, penyidik terlebih dahulu ingin memastikan status produk pemberitaan yang menjadi objek laporan melalui penilaian Dewan Pers.
“Kita harus memastikan dulu, produk ini sah atau tidak sebagai produk redaksi. Nanti seperti apa hasil analisis dari Dewan Pers, baru kita tindak lanjuti selanjutnya,” jelasnya.
AKBP Alredo menegaskan bahwa pihak kepolisian tidak ingin terburu-buru menyimpulkan apakah pemberitaan tersebut merupakan suatu pelanggaran atau bukan. Sebab, penilaian mengenai produk jurnalistik merupakan ranah Dewan Pers.
Ia juga menyebutkan bahwa sebelum melakukan pemeriksaan terhadap pihak terlapor, Polres Mimika telah lebih dahulu menyurati Dewan Pers sebagai bagian dari koordinasi awal dalam proses penanganan laporan tersebut.
“Bukan kami yang menentukan ini suatu pelanggaran atau bukan. Yang memahami apakah itu produk pers atau bukan adalah Dewan Pers. Dari hasil penilaian itulah kami akan melakukan tindak lanjut,” tegasnya.
Dengan demikian, penanganan laporan Bupati Mimika terhadap Papua News Online masih berlanjut melalui pemeriksaan saksi dan koordinasi dengan Dewan Pers. Hasil penilaian Dewan Pers nantinya akan menjadi salah satu dasar bagi kepolisian untuk menentukan langkah selanjutnya dalam menangani laporan tersebut. (IT)
