TIMIKA – Kabupaten Mimika mendapat alokasi sebanyak 589 unit rumah melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) tahun 2026 yang merupakan program strategis Presiden Prabowo Subianto yang dilaksanakan melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).
Program ini ditujukan untuk membantu masyarakat meningkatkan kualitas rumah tidak layak huni melalui skema rehabilitasi atau bedah rumah.
Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Mimika, Abriyanti Nuhuyanan, menjelaskan bahwa program tersebut bukan pembangunan rumah baru, melainkan bantuan untuk memperbaiki rumah masyarakat yang membutuhkan.
“BSPS tahun 2026 ini kita dapat 589 unit rumah. Tapi itu kan bedah rumah, bukan bangun baru. Kemudian kita hanya memfasilitasi saja, sementara verifikasi dan pelaksanaannya itu semua dari balai perumahan,” kata Abriyanti saat diwawancarai, Senin (09/11/2026).
Ia mengatakan, pelaksanaan program tersebut dilakukan secara bertahap dan tidak harus diselesaikan dalam tahun berjalan secara bersamaan. Pekerjaan dapat langsung dimulai apabila rumah calon penerima telah selesai melalui proses verifikasi.
Adapun mekanisme penyaluran bantuan BSPS tidak melalui sistem kontrak dengan pihak ketiga. Penerima akan difasilitasi membuka rekening bank, sementara pendamping membantu mencari tukang, toko bangunan, serta menghitung kebutuhan material untuk perbaikan rumah.
Setiap penerima BSPS memperoleh bantuan sebesar Rp40 juta. Dari jumlah tersebut, Rp5 juta dialokasikan untuk upah tukang, sedangkan Rp35 juta digunakan untuk pembelian material bangunan.
“Uang Rp40 juta itu akan masuk ke rekening. Kemudian pendamping membantu calon penerima mencari tukang dan toko bangunan. Mereka juga membantu menghitung apa saja kerusakannya dan berapa kebutuhan materialnya. Nanti pembayaran material ditransfer oleh bank ke toko bangunan,” terangnya.
Abriyanti mengungkapkan, kendala pelaksanaan BSPS salah satunya adalah keterbatasan tukang yang bersedia mengerjakan rehabilitasi rumah. Sebagian tukang lebih memilih membangun rumah baru karena pekerjaan bedah rumah dinilai lebih rumit, mulai dari pembongkaran hingga pemasangan kembali bagian yang rusak.
“Kalau bangun baru mungkin lebih mudah. Tapi kalau rehab, mereka harus membongkar, kemudian memasang lagi dan membuat bagian yang baru. Jadi kesulitan teman-teman fasilitator adalah mendapatkan tukang yang mau mengerjakan,” ungkapnya.
Untuk mengatasi kendala tersebut, pihak fasilitator sempat berkoordinasi dengan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Mimika agar pemerintah daerah dapat membantu menghubungkan mereka dengan kontraktor atau tenaga tukang yang bersedia mengerjakan rehabilitasi rumah.
Terkait lokasi penerima bantuan, Abriyanti mengaku hingga saat ini pihaknya belum menerima laporan lengkap mengenai sebaran 589 unit rumah yang masuk dalam program BSPS tersebut.
Hal itu karena proses verifikasi calon penerima dan penentuan lokasi dilakukan langsung oleh balai perumahan, bukan oleh pemerintah daerah.
“Lokasinya sampai dengan hari ini kita belum tahu, karena yang melakukan verifikasi adalah teman-teman dari balai. Mereka turun sendiri. Sejak zoom dengan Pak Menteri tanggal 23 Oktober, baru mereka mulai mengikutsertakan kita, tetapi saya juga belum dapat laporan di mana saja lokasi pembangunan tersebut,” pungaksnya. (Cr2)
