NABIRE – Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Papua Tengah menghimpun informasi dan data faktual dari berbagai sektor pembangunan melalui kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dalam rangka penyusunan naskah rekomendasi kebijakan pengembangan wilayah Provinsi Papua Tengah Tahun 2026.
Kegiatan yang berlangsung selama empat hari, mulai Selasa, 20 Oktober hingga Jumat, 23 Oktober 2026, tersebut dipusatkan di Ballroom Kantor Gubernur Papua Tengah.
Kepala Bapperida Provinsi Papua Tengah, Elieser Yogi, S.STP., M.Si., menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan inisiatif pemerintah daerah untuk memastikan setiap kebijakan dan program pembangunan disusun berdasarkan bukti serta kondisi nyata di lapangan.
Menurut Elieser, pengumpulan data dan informasi tersebut menjadi bagian penting dalam mengevaluasi kondisi pembangunan sekaligus menyiapkan perencanaan program untuk tahun 2027 dan tahun-tahun berikutnya.
“Setiap program kegiatan ataupun kebijakan yang kita jalankan di Provinsi Papua Tengah harus berdasarkan bukti atau fakta di lapangan,” ujar Elieser saat memberikan keterangan terkait pelaksanaan FGD.
Ia menjelaskan, kajian pengembangan wilayah mencakup sejumlah bidang pembangunan, di antaranya pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, politik dan keamanan, serta sosial. Informasi dari berbagai sektor tersebut diperlukan untuk mengetahui kondisi aktual dan kebutuhan pembangunan di masing-masing kabupaten.
Dalam pelaksanaannya, Bapperida melibatkan pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) tingkat provinsi dan kabupaten, unsur keamanan, mitra pembangunan, serta media untuk memberikan informasi sesuai bidang masing-masing.
Bapperida juga didampingi 12 tenaga ahli yang memiliki latar belakang peneliti dari berbagai bidang. Para tenaga ahli tersebut bertugas mengkaji dan menganalisis informasi yang disampaikan oleh narasumber sebagai bahan penyusunan rekomendasi kebijakan.
FGD dilaksanakan melalui delapan sesi selama empat hari. Setiap sesi membahas bidang pembangunan tertentu dengan pendampingan tenaga ahli sesuai kompetensinya.
Elieser mengatakan, hasil diskusi dan informasi yang dihimpun akan disusun dalam bentuk *policy brief* atau naskah rekomendasi kebijakan yang selanjutnya disampaikan kepada pemerintah daerah.
Dokumen tersebut diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam menentukan kebijakan dan program pembangunan yang sesuai dengan kondisi faktual serta kebutuhan masyarakat.
“Harapan kami, rekomendasi ini menjadi bahan bagi pemerintah untuk mengambil langkah ataupun menentukan kebijakan-kebijakan untuk dua sampai tiga tahun ke depan,” katanya.
Ia menambahkan, melalui rekomendasi tersebut, pemerintah diharapkan dapat mengidentifikasi sektor yang membutuhkan percepatan pembangunan, penguatan program, maupun penanganan yang lebih maksimal.
Dengan demikian, program dan kegiatan yang dilaksanakan masing-masing OPD dapat lebih terarah, terukur, serta mampu menjawab persoalan yang ditemukan di lapangan.
Untuk mendukung akurasi hasil kajian, Bapperida sebelumnya telah memberikan format laporan kepada para narasumber agar informasi yang disampaikan dapat dilengkapi secara terperinci sesuai bidang masing-masing.
Narasumber yang belum menyampaikan materi secara lengkap diberikan kesempatan untuk menyusun laporan tambahan berdasarkan format yang telah disiapkan oleh tim peneliti.
Elieser berharap, proses tersebut dapat menghasilkan laporan akhir FGD yang akurat, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Melalui penyusunan rekomendasi kebijakan berbasis data dan fakta lapangan, Bapperida Papua Tengah berharap pemerintah daerah memiliki landasan yang lebih kuat dalam menentukan prioritas pembangunan, sehingga kebijakan yang diambil dapat menjawab kebutuhan daerah dan masyarakat secara lebih tepat sasaran.(MB)
