NABIRE – Ratusan massa yang tergabung dalam Aksi Damai Kode R kembali menggelar aksi di depan Kantor BKD-SDM Provinsi Papua Tengah yang berlokasi di Bandara Lama Nabire, Senin (15/9/2025). Aksi tersebut dipimpin oleh Koordinator Umum, Yusak Nawipa, S.IP.
Dalam keterangan yang diterima awak media, Yusak menyampaikan tiga poin utama yang menjadi tuntutan mereka. Pertama, pihaknya mendesak adanya regulasi dan kebijakan jelas terkait Kode R, yang menurut mereka dikhususkan bagi Orang Asli Papua (OAP).
“Kami berharap pemerintah, khususnya Gubernur Papua Tengah dan BKD-SDM, segera menetapkan kebijakan khusus untuk mengakomodir Kode R,” tegas Yusak.
Kedua, mereka meminta agar jika ada penerimaan CPNS tahun 2025, maka Kode R diprioritaskan tanpa melalui proses seleksi ketat, melainkan hanya melalui tes formalitas. Ketiga, massa mendesak agar Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, segera melakukan pertemuan kembali dengan perwakilan Kode R sesuai surat permohonan yang telah mereka ajukan.
Yusak juga mengungkapkan bahwa persoalan Kode R sebelumnya telah dibicarakan hingga ke Kemenpan-RB dengan difasilitasi DPR dan DPD RI. Namun, hasil pertemuan menyatakan bahwa kewenangan pengaturan Kode R dikembalikan ke pemerintah daerah.
Sementara itu, dari pantauan media, massa aksi masih memblokade akses masuk Kantor BKD-SDM Papua Tengah hingga berita ini diturunkan, menunggu tanggapan resmi pemerintah daerah. Bahkan, salah seorang pendemo menyampaikan ancaman bahwa apabila tuntutan mereka tidak dipenuhi, maka aksi dapat berujung pada pembakaran fasilitas kantor. (MB)
