Menu

Mode Gelap
Warga Dekai Pertahankan Fasilitas Kesehatan Yang Hampir Dibakar OTK DPD RI Tegaskan Ketimpangan Kebijakan Pertanahan, Mendesak Reforma Agraria Lebih Cepat Mendikdasmen dan BNN Perkuat Pendidikan Karakter Lewat Integrasi Kurikulum Anti Narkoba DPD RI Tegaskan Keseriusan Politik dan Kelembagaan Kawal Isu HAM di Papua Menko Polkam dan DPD RI Tegaskan Sinergi Pusat–Daerah untuk Kebijakan yang Lebih Efektif Setjen DPD RI Raih Predikat Wilayah Bebas Korupsi, Perkuat Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik

News

LaNyalla: Amuk Massa Jadi Momentum Prabowo Dengarkan Suara Rakyat

adminbadge-check


					LaNyalla: Amuk Massa Jadi Momentum Prabowo Dengarkan Suara Rakyat Perbesar

Jakarta – Peristiwa amuk massa yang terjadi kemarin menjadi momentum penting bagi Presiden Prabowo Subianto untuk mendengarkan suara asli rakyat. Suara yang lahir dari kekecewaan terhadap pernyataan, kebijakan, dan perilaku sebagian penyelenggara negara yang dianggap menyakiti hati masyarakat.

“Bangsa ini sejatinya adalah bangsa yang memiliki nilai-nilai luhur. Moral dan etika harus menjadi filter utama. Sesuatu yang tidak dilarang bukan berarti boleh dilakukan, karena bisa jadi hal itu justru melukai hati rakyat yang kini semakin terhimpit oleh kesulitan ekonomi,” tegas Anggota DPD RI sekaligus Ketua DPD RI ke-5, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, Sabtu (30/8/2025).

LaNyalla mengingatkan, nilai-nilai luhur bangsa mulai terkikis sejak amandemen konstitusi 1999–2002. Menurutnya, perubahan tersebut membuat kedaulatan rakyat tidak lagi berada di tangan MPR sebagai penjelmaan seluruh rakyat, melainkan berpindah ke partai politik dan presiden terpilih.

“Semangat kolektivisme yang sejak dulu menjadi ciri bangsa ini perlahan hilang, digerus oleh individualisme. Gaya hidup santun berganti dengan hedonisme. Kecintaan kepada negeri pun bergeser menjadi pemujaan terhadap komoditas dan kelompok,” ujarnya.

Ia menegaskan, bila pernyataan maupun kebijakan penyelenggara negara yang terbukti melukai rakyat tidak ditertibkan, maka upaya Presiden untuk membawa Indonesia menuju kedaulatan dan kebangkitan hanya akan menjadi paradoks. “Injustice hanya akan menghasilkan civil unrest,” katanya.

Karena itu, LaNyalla mendorong Presiden Prabowo membuka pintu istana untuk mendengar langsung aspirasi rakyat. “Undang kelompok masyarakat yang memiliki akal sehat, kejujuran, dan nurani. Ajak juga para ketua umum partai politik di Senayan, lalu umumkan sesuatu yang bisa melegakan hati rakyat,” ujarnya.

LaNyalla menilai Prabowo memiliki niat baik untuk memutar kemudi kapal besar Indonesia kembali ke jalan yang benar. Ia mengaku telah membaca buku Paradoks Indonesia karya Prabowo, yang menunjukkan keinginan kuat untuk menjalankan amanat Pasal 33 UUD 1945 dalam semangat patriotisme.

“Untuk itu, Presiden harus didukung dengan sistem bernegara yang mengembalikan kedaulatan sepenuhnya ke tangan rakyat. Kita harus kembali ke Pancasila, sekaligus mengoreksi sistem liberal yang terbukti tidak cocok bagi negara kepulauan ini,” tegasnya.

Sebagai penutup, LaNyalla mengutip bait lagu “Negeriku” karya Iwan Fals sebagai pengingat moral bagi bangsa:

Bersih, bersih, bersih, bersihlah negeriku /

Malu, malu, malu, malulah hati /

Kotornya teramat gawat, ya kotornya sangat /

Inilah amanat yang menjadi keramat //

 

 

Jakarta, 30 Agustus 2025

AA LaNyalla Mahmud Mattalitti

Anggota DPD RI, Ketua DPD RI ke-5

Facebook Comments Box

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Warga Dekai Pertahankan Fasilitas Kesehatan Yang Hampir Dibakar OTK

14 Februari 2026 - 16:00 WIB

Img 20260214 wa0006

Terduga Pelaku Penganiayaan di Jalan Freeport Lama Akhirnya Menyerahkan Diri

14 Februari 2026 - 15:18 WIB

Img 20260214 wa0266

Perkuat Layanan Masyarakat, Kadis Kominfo Deiyai Salurkan Tiga Unit Starlink Kepada Warga Wagomani 

14 Februari 2026 - 15:13 WIB

Img 20260214 wa0282

Bupati dan Pemilik Tanah Buka Kembali Akses Jalan Petrosea Tembus Bandara Mozes Kilangin, Pastor Ibrani Gwijangge Memberkati Jalan 

14 Februari 2026 - 13:38 WIB

Screenshot 20260214 222928 gallery

DPD RI Tegaskan Ketimpangan Kebijakan Pertanahan, Mendesak Reforma Agraria Lebih Cepat

14 Februari 2026 - 03:57 WIB

Img 20260213 wa0045 3361434797
Trending di News