NABIRE – Pemerintah Provinsi Papua Tengah melalui Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana menggelar kegiatan Pendampingan Penyusunan Rencana Kebutuhan SDM Kesehatan Tahun 2026, bertempat di auditorium RRI Nabire, Bandara Lama Nabire. Kegiatan ini berlangsung selama tiga hari, mulai 23 hingga 25 Juli 2025.
Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya nyata Pemerintah Provinsi Papua Tengah untuk mendukung visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tengah dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang merata dan berkualitas di seluruh wilayah, terutama di delapan kabupaten yang masih menghadapi tantangan keterbatasan tenaga kesehatan.
Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tengah, Dr. drg. Yohanes Tebai, dijelaskan bahwa kegiatan ini diarahkan untuk mengidentifikasi kebutuhan riil tenaga kesehatan di setiap wilayah melalui pendekatan data yang akurat dan terintegrasi.
“Jangan sampai kita kirim mantri ke daerah yang sudah punya mantri, atau turunkan dokter ke tempat yang sudah ada dokter. Tujuan kegiatan ini adalah untuk benar-benar memahami di mana kekurangan itu terjadi,” jelas tebai usai kegiatan kepada awak media.
Lebih lanjut, ia menyebutkan bahwa proses perencanaan kebutuhan SDM dilakukan melalui aplikasi bernama Renboot (Rencana Kebutuhan), yang memungkinkan kabupaten menginput data aktual dari lapangan.
“Lewat aplikasi ini, kita bisa tahu misalnya Paniai butuh perawat, Dogiyai kekurangan bidan, atau Puncak Jaya kurang tenaga laboratorium. Itu semua harus diisi dengan akurat,” tegasnya.
Proses pendampingan dilakukan dengan melibatkan pemerintah kabupaten, dinas kesehatan kabupaten, dan tim teknis dari provinsi serta kementerian. Setelah data dihimpun, kabupaten didorong untuk segera mengadvokasikan hasilnya kepada bupati masing-masing.
“Jangan berhenti di perencanaan. Setelah data kekurangan tenaga kesehatan tersedia, PJ-PJ yang ditugaskan harus mengusulkan kepada bupati. Kalau belum bisa dipenuhi di tingkat kabupaten, maka provinsi akan bantu melalui skema yang sesuai. Dan kalau masih belum mencukupi, kita ajukan ke Kementerian Kesehatan,” tambahnya.
Kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam mengatasi ketimpangan distribusi tenaga kesehatan di Papua Tengah, serta memastikan perencanaan tahun 2026 berbasis kebutuhan nyata, bukan asumsi semata. (MB)
