Menu ✖

Mode Gelap
Tani Merdeka Indonesia Papua Tengah Siap Dukung Program MBG, Dorong Keterlibatan Petani Lokal Senator Sopater Bawa Kasus Hilangnya Dua Warga Suku Mek Ke DPD RI, Desak Pengusutan Tuntas Dan Penegakan Hukum Yorrys Raweyai Dorong Aspirasi Daerah Menjadi Perhatian Nasional Wilhelmus Pigai Dorong Penguatan Hak Politik Orang Asli Papua melalui Kajian Regulasi Gubernur Meki Nawipa Tinjau Tambang Bawah Tanah Freeport, Pelajari Teknologi dan Operasional Pertambangan Empat Pejabat Tinggi Negara Turun ke Nabire, Tertibkan Tambang Emas Ilegal

News

Serapan Anggaran Kementerian HAM Tembus 97 Persen, Natalius Pigai Beberkan Rinciannya

adminbadge-check


					Serapan Anggaran Kementerian HAM Tembus 97 Persen, Natalius Pigai Beberkan Rinciannya Perbesar

JAKARTA – Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) mencatatkan capaian luar biasa dalam penyerapan anggaran tahun 2024. Dari total alokasi sebesar Rp 80,02 miliar, kementerian yang dipimpin Natalius Pigai itu berhasil merealisasikan Rp 77,68 miliar atau 97,08 persen.

Hal ini disampaikan langsung oleh Menteri HAM Natalius Pigai dalam rapat kerja bersama Komisi XIII DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu (16/7/2025).

Menurut Pigai, anggaran tersebut digunakan untuk memperkuat fondasi kelembagaan Kementerian HAM yang baru terbentuk, termasuk penyusunan struktur organisasi, pengadaan sarana dan prasarana, hingga kajian pembentukan instansi di daerah. Semua itu mengacu pada Peraturan Menteri HAM Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian HAM.

“Saat ini kami telah melantik 13 pejabat eselon II, 23 pejabat eselon III, dan 20 pejabat eselon IV untuk mengisi struktur kelembagaan baru,” jelas Pigai.

Selain pembangunan kelembagaan, anggaran juga dialokasikan untuk program penguatan kapasitas HAM, penyusunan instrumen prinsip-prinsip HAM, sosialisasi penanganan pengaduan pelanggaran HAM, serta menjalin kemitraan strategis dengan berbagai stakeholder.

Pigai menambahkan, dana tersebut juga mendukung kebutuhan operasional 188 pegawai serta penyusunan kajian pembentukan instansi vertikal di wilayah. Semua langkah ini merupakan bagian dari masa transisi Direktorat Jenderal HAM Kementerian Hukum dan HAM menjadi Kementerian HAM yang berdiri sendiri.

“Pagu anggaran kami mengalami peningkatan dari Rp 63 miliar menjadi Rp 80 miliar, yang terbagi dalam tiga tahap: penambahan belanja pegawai, belanja modal dan barang, serta operasional kementerian,” jelasnya.

Komisi XIII DPR RI memberikan apresiasi atas kinerja Kementerian HAM, terutama karena berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun Anggaran 2024.

“Kami mengapresiasi ketelitian dalam penyusunan laporan dan langkah cepat Kementerian HAM menindaklanjuti temuan BPK, termasuk penyelesaian kelebihan pembayaran dan denda keterlambatan kegiatan,” ujar Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Andreas Hugo Parera.

Facebook Comments Box

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Senator Eka Kristina Yeimo Murib Raih Penghargaan Indonesia Future Figure Awards 2026

7 November 2026 - 11:38 WIB

IMG 20261107 203618

Lapak Pinang Dibongkar Satpol PP, Mama-Mama OAP Kecewa dan Minta Tempat Jualan yang Layak

7 November 2026 - 09:24 WIB

20261107

Semarak HKN ke-62, Dinkes dan KORMI Mimika Ajak Masyarakat Budayakan Hidup Sehat

7 November 2026 - 09:11 WIB

IMG 20261107 181020

Paniai dalam Bayang-Bayang Militer, SMI-KP Sulut Desak Perlindungan Warga Sipil dan Sampaikan 16 Tuntutan

7 November 2026 - 06:15 WIB

IMG 20261107 WA0010

Tani Merdeka Indonesia Papua Tengah Siap Dukung Program MBG, Dorong Keterlibatan Petani Lokal

7 November 2026 - 05:49 WIB

IMG 20261107 WA0006
Trending di Headline