Surabaya – Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) kini resmi memiliki kantor perwakilan di Provinsi Jawa Timur. Gedung representatif yang berdiri di atas lahan hibah seluas 2.000 meter persegi itu diresmikan langsung oleh Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin pada Jumat (18/7/2025) siang di Surabaya.
Peresmian ini menjadi momen bersejarah yang dihadiri sejumlah tokoh penting, antara lain Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak, Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Rudy Saladin, Kapolda Jatim Irjen Pol Nanang Avianto, serta jajaran Forkopimda Jatim.
Hadir pula tiga pimpinan DPD RI: Yorrys Raweyai, Gusti Kanjeng Ratu Hemas, dan Tamsil Linrung, serta empat senator asal Jawa Timur: Ahmad Nawardi, LaNyalla Mahmud Mattalitti, Lia Istifhama, dan Kondang Kusumaning Ayu.
Dalam sambutannya, Sultan menegaskan bahwa kantor ini bukan sekadar fasilitas lembaga, melainkan simbol kehadiran negara yang mendengar denyut nadi daerah.
“Kantor ini adalah rumah rakyat. Mari kita hilangkan sekat antara wakil rakyat dan rakyatnya. Setiap aspirasi, sekecil apapun, adalah kontribusi nyata bagi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Sultan.
Gedung yang megah ini dibangun atas dukungan penuh Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Selain menghibahkan tanah, Pemprov Jatim juga mengucurkan anggaran sebesar Rp16,277 miliar untuk pembangunan gedung.
“Atas nama DPD RI, kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Ibu Gubernur Khofifah dan seluruh jajaran Pemprov Jatim. Ini bukti konkret kolaborasi antarlembaga negara,” tambah Sultan.
Sultan juga memberikan penghargaan khusus kepada LaNyalla Mahmud Mattalitti, Ketua DPD RI periode sebelumnya, atas perannya dalam membuka komunikasi awal dengan Pemprov Jatim hingga proyek ini dapat terealisasi.
Gubernur Khofifah menyambut baik kehadiran kantor ini. Ia menyebutnya sebagai ruang partisipatif baru bagi masyarakat Jawa Timur untuk lebih mudah menyampaikan aspirasi secara langsung.
“Kehadiran kantor ini harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk memperjuangkan kepentingan rakyat Jawa Timur. Ini juga bisa menjadi pusat koordinasi strategis antara kebijakan daerah dan pusat,” tegasnya.
Khofifah menambahkan, posisi strategis Jatim sebagai Gerbang Nusantara Baru harus terus diperkuat, terlebih dengan kehadiran Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.
Sementara itu, Sekjen DPD RI Mohammad Iqbal berharap kantor ini bisa menjadi ruang sinergi antarpemangku kepentingan di daerah.
“Kita ingin DPD RI semakin relevan, menjadi mediator kepentingan daerah dan menghadirkan solusi nyata. Dari daerah, oleh daerah, untuk daerah,” ujarnya.
