SUMEDANG – Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Teuku Riefky Harsya, mendorong para kepala daerah di seluruh Indonesia untuk segera membentuk Dinas Ekonomi Kreatif sebagai upaya strategis memperkuat ekosistem ekonomi kreatif serta membuka lebih banyak lapangan kerja berkualitas.
Pesan ini disampaikan Teuku Riefky saat memberikan pembekalan dalam kegiatan Orientasi Kepemimpinan (Retret Gelombang II) yang digelar di kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Jawa Barat, Selasa, 24 Juni 2025.
“Dalam Asta Cita poin ketiga jelas disebutkan bahwa pemerintah berkomitmen menciptakan lapangan kerja berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan membangun infrastruktur. Karena itu, peran kepala daerah sangat vital dalam menggali dan mengembangkan potensi ekonomi kreatif di wilayah masing-masing,” ujar Riefky di hadapan 87 kepala dan wakil kepala daerah peserta retret.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa landasan hukum pembentukan dinas tersebut sudah jelas melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif, yang menekankan bahwa sektor ini merupakan hasil dari kekayaan intelektual berbasis budaya, ilmu pengetahuan, dan teknologi.
“Dinas ini bisa berdiri secara mandiri atau digabung dengan dinas lain, asalkan mampu menjalankan fungsi strategis dalam pengembangan ekosistem ekonomi kreatif. Yang terpenting adalah adanya kelembagaan khusus agar pembangunan sektor ini menjadi lebih terarah dan terukur,” tegasnya.
Riefky juga mengungkapkan, setiap subsektor ekonomi kreatif memiliki tantangan dan kebutuhan kebijakan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, diperlukan kelembagaan yang fokus dalam pengelolaan kekayaan intelektual dan pengembangan ekosistem kreatif di tingkat daerah. Targetnya, kontribusi ekonomi kreatif terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional bisa meningkat hingga 8,4 persen.
“Jika kelembagaan daerah kuat, maka akan tercipta ekosistem kreatif yang terintegrasi, mampu menyerap tenaga kerja berkualitas, serta meningkatkan pendapatan dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB),” tandasnya.
Selaras dengan hal tersebut, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), Yandri Susanto, turut menekankan pentingnya pembangunan ekonomi kreatif berbasis desa sebagai pilar utama pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan.
“Kami sudah menandatangani MoU dengan Kementerian Ekraf untuk mengembangkan potensi kreatif di desa melalui program seperti Desa Wisata, Desa Ekspor, BUMDes, dan Koperasi Merah Putih. Desa harus menjadi motor ekonomi bangsa. Bangun desa, bangun Indonesia!” ujar Yandri.
Sesi tersebut juga menghadirkan Wakil Menteri PUPR Diana Kusumastuti, yang menyoroti pentingnya pengembangan wilayah terpadu dengan pendekatan sosial, ekonomi, dan lingkungan.
Acara ini dipandu oleh Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kemendagri, Yusharto Huntoyungo, dan menjadi forum dinamis yang menyerap berbagai aspirasi dari para peserta.
Retret berlangsung selama lima hari, 22–26 Juni 2025, diikuti oleh puluhan kepala daerah dan wakil kepala daerah dari seluruh Indonesia. Kegiatan ini dirancang untuk memperkuat kapasitas kepemimpinan daerah sekaligus menyelaraskan arah pembangunan daerah dengan visi pembangunan nasional.
Menteri Teuku Riefky hadir didampingi oleh jajaran pejabat Kemenparekraf, seperti Sekretaris Kementerian, Dessy Ruhati, Deputi Pengembangan Strategis, Cecep Rukendi, dan Direktur Fasilitasi Infrastruktur, Fahmy Akmal. Sementara itu, sesi materi hari itu juga dihadiri oleh Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, serta ratusan praja IPDN yang ikut menyimak antusias.
