JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto akan diwarnai dengan kehadiran banyak lembaga baru. Hal ini disampaikannya dalam pelantikan pejabat pimpinan tinggi pratama dan pejabat unit organisasi non-eselon di Kementerian Keuangan pada Jumat, 13 Juni 2025 lalu.
“Mulai dari beberapa tahun terakhir hingga ke depan akan muncul institusi-institusi baru. Tidak hanya kementerian, namun juga lembaga-lembaga,” ujar Sri Mulyani, seperti dikutip dari Tempo.com.
Pernyataan ini mencuat di tengah rencana pembentukan Badan Penerimaan Negara yang menuai perhatian publik. Sepanjang masa transisi hingga awal pemerintahan Prabowo, tercatat sudah ada delapan lembaga baru yang resmi dibentuk. Berikut daftarnya:
- Badan Gizi Nasional (BGN)
Dibentuk melalui Perpres Nomor 83 Tahun 2024, BGN bertugas menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG)—salah satu program unggulan Prabowo. BGN dipimpin oleh Dadan Hindayana, dengan Lodewyk Pusung sebagai wakil.
- Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara)
Diluncurkan pada 24 Februari 2025, badan ini tertuang dalam PP Nomor 10 Tahun 2025 dan dipimpin oleh Rosan Perkasa Roeslani sebagai Chief Executive Officer (CEO). Danantara berfokus pada pengelolaan investasi jangka panjang untuk generasi masa depan.
- Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin)
Berdasarkan Perpres Nomor 163 Tahun 2024, lembaga ini dikomandani oleh Budiman Sudjatmiko dengan wakilnya Nanik Sudaryati Deyang dan Iwan Sumule. BP Taskin bertugas mempercepat penurunan angka kemiskinan nasional.
- Badan Penyelenggara Haji (BPH)
Dengan Perpres Nomor 154 Tahun 2024, Prabowo membentuk BPH untuk menangani urusan haji secara lebih terstruktur. Lembaga ini dipimpin oleh Mochamad Irfan Yusuf, dengan Dahnil Anzar Simanjuntak sebagai wakil.
- Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH)
Lembaga ini resmi berdiri sendiri terpisah dari Kementerian Agama melalui Perpres Nomor 153 Tahun 2024. Ahmad Haikal Hassan ditunjuk sebagai Kepala BPJPH, didampingi Afriansyah Noor.
- Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan (BTIIK)
Dibentuk lewat Perpres Nomor 158 Tahun 2024, BTIIK berada di bawah Kementerian Keuangan dan dipimpin oleh Suryo Utomo. Lembaga ini fokus pada pemanfaatan teknologi dan intelijen keuangan untuk mendeteksi potensi kebocoran penerimaan negara.
- Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (BPPIK)
Mengacu pada Perpres Nomor 159 Tahun 2024, BPPIK bertugas mengawasi pembangunan strategis nasional. Prabowo menunjuk politisi Gerindra Aries Marsudiyanto sebagai kepala.
- Dewan Ekonomi Nasional (DEN)
DEN merupakan lembaga nonstruktural yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Dibentuk lewat Perpres Nomor 160 Tahun 2024, lembaga ini dipimpin oleh Luhut Binsar Pandjaitan.
