NABIRE — Pemerintah Provinsi Papua Tengah membentuk tim crisis center sebagai respons atas eskalasi konflik di wilayah Intan Jaya dan Puncak. Tim ini akan bertugas mengoordinasikan penanganan darurat, termasuk penyaluran bantuan sembako dan obat-obatan bagi warga terdampak.
Hal tersebut disampaikan langsung oleh Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, dalam konferensi pers di Kantor Gubernur Papua Tengah sementara, Bandara Lama Nabire, pada Senin (26/5/2025).
“Kami sudah bentuk tim crisis center yang dipimpin BPBD Provinsi. Dalam waktu dekat akan ada pertemuan di Nabire dengan instansi terkait untuk mengambil langkah-langkah lanjutan,” ujar Gubernur Nawipa.
Menurutnya, pembentukan tim ini dilakukan setelah Pemprov menerima surat resmi dari para kepala daerah di Intan Jaya dan Puncak yang menetapkan status darurat akibat konflik yang terjadi beberapa waktu terakhir.
Dalam penanganannya, tim crisis center akan melibatkan berbagai instansi seperti Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Sosial, dan Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tengah. Fokus utama saat ini adalah memastikan distribusi bantuan berjalan efektif serta menyusun strategi perlindungan dan pemulihan bagi warga yang terdampak konflik atau harus mengungsi.
“Langkah ini kita ambil agar penanganan bencana kemanusiaan di wilayah konflik bisa terorganisir dan menyentuh langsung masyarakat yang membutuhkan,” kata Gubernur Nawipa
Pemerintah Provinsi Papua Tengah menegaskan komitmennya untuk terus hadir di tengah masyarakat dan berperan aktif dalam menyelesaikan persoalan sosial dan keamanan yang mengganggu kehidupan warga. (MB)
