MIMIKA –Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Masyarakat Adat Suku Moni Papua (DPP LEMASUMOPA), Thomas Sondegau, menyampaikan keprihatinan mendalam atas konflik bersenjata yang terus berlangsung di Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah. Sejak 2018 hingga 2025, wilayah tersebut belum pernah benar-benar lepas dari rentetan kekerasan antara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) – Organisasi Papua Merdeka (OPM) dan aparat keamanan TNI-Polri.
“Ini menjadi pertanyaan besar bagi kami. Mengapa konflik ini tidak kunjung berakhir? Apakah tidak ada jalan keluar yang lebih manusiawi?” ungkap Thomas dengan nada prihatin. Minggu, (25/05/2025).
Menurutnya, situasi ini jelas merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Korban bukan hanya berasal dari masyarakat sipil, tetapi juga dari pihak TNI-Polri maupun TPNPB-OPM itu sendiri.
“Hari ini kami berduka. Intan Jaya menjadi daerah operasi militer. Bunyi tembakan masih terus terdengar di telinga masyarakat hingga sekarang. Banyak warga harus meninggalkan kampung dan distrik mereka demi mencari tempat yang lebih aman,” kata Thomas.
Ia mendesak Presiden Republik Indonesia, Panglima TNI, dan Kapolri untuk segera melihat konflik di Intan Jaya dari sisi kemanusiaan dan mencari jalan keluar yang bermartabat. Ia juga menegaskan bahwa penegakan hukum terhadap kelompok bersenjata boleh dilakukan, namun tidak dengan mengorbankan rakyat yang tidak berdosa.
“Rakyat seharusnya dilindungi, bukan menjadi korban. Penegakan hukum harus tetap mengedepankan perlindungan terhadap masyarakat sipil,” tegasnya.
Thomas mendesak Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah agar secapatnya mencari jalan keluar untuk maenyelesaikan Konflik yang terjadi.
