TIMIKA – Komisi II DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Timika, Kabupaten Mimika, Papua Tengah selama dua hari, terhitung Kamis 01– Jumat 02 Mei 2025. Kunker ini dalam rangka melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Daerah Otonomi Baru (DOB) Provinsi Papua Tengah.
Rombongan dipimpin Wakil Ketua Komisi II Zulfikar Arse Sadikin didampingi sejumlah anggota DPR RI lainnya. Hadir pula Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik.
Pertemuan ini dihadiri Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa serta para Bupati dan Wakil Bupati se- Papua Tengah, Ketua MRP Papua Tengah, Agus Anggaibak dan Forkopimda Provinsi juga Kabupaten.
Dalam sambutannya, Gubernur Meki Nawipa menyampaikan apresiasi atas kedatangan Komisi II DPR RI.
Dia menekankan bahwa Papua Tengah kini tengah membangun fondasi pemerintahan dan pelayanan publik sebagai bagian dari proses awal DOB.
“Tentu saja perjalanan ini penuh dinamika dan tantangan. Keberhasilan pembangunan daerah tidak hanya bergantung pada semangat kami di daerah, tetapi juga sinergi dengan pemerintah pusat dan pengawasan dari DPR RI,” kata Gubernur Nawipa.
Ia menambahkan, Pemprov Papua Tengah telah menginisiasi rapat kerja bersama para Gubernur se-Tanah Papua serta rapat kerja Bupati se-Papua Tengah pada 15 April 2025 lalu, sebagai upaya memperkuat kolaborasi dan keterbukaan antar wilayah.
“Kami sadar membangun Papua Tengah tidak bisa hanya dari kantor gubernur. Dibutuhkan kerja sama erat dan saling percaya dari semua pihak,” tambahnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin menyatakan, kunjungan ini bertujuan mendengar secara langsung kondisi nyata di lapangan, bukan sekadar laporan formal.
“Kami datang bukan untuk menguliti, tetapi ingin mengetahui fakta yang sesungguhnya, agar dapat ditindaklanjuti di DPR RI demi kemajuan Papua Tengah,” katanya.
Dirjen Otda Kemendagri Akmal Malik menjelaskan, evaluasi ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Kemendagri untuk mendorong pelaksanaan otonomi khusus di empat DOB Papua, yakni Papua Tengah, Papua Barat Daya, Papua Selatan, dan Papua Pegunungan.
“Dari 12 agenda utama dalam peta jalan DOB, Papua Tengah menunjukkan progres paling signifikan. Ini bukti bahwa keberhasilan sistem sangat tergantung pada kualitas aktor-aktornya,” tambahnya.
Akmal mengapresiasi kinerja Pemerintah Provinsi Papua Tengah dalam tiga tahun terakhir, yang dinilainya telah menunjukkan pencapaian luar yang biasa dibandingkan Papua laih. (ET)
