NABIRE — Pemerintah Provinsi Papua Tengah memulai proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 dengan menggelar Forum Konsultasi Publik, Rabu (30/4/2025) di Aula RRI Nabire. Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Penjabat (PJ) Sekretaris Daerah Provinsi Papua Tengah, dr. Silwanus Sumule, dan dihadiri oleh berbagai unsur pemangku kepentingan.
Dalam sambutannya, dr. Silwanus menegaskan pentingnya forum ini sebagai tahapan krusial dalam menyusun arah pembangunan daerah lima tahun ke depan. Ia menyampaikan bahwa penyusunan RPJMD tidak boleh hanya mengandalkan pendekatan teknokratis semata, tetapi harus mendengarkan aspirasi dari seluruh lapisan masyarakat.
“Di forum inilah kita mulai merumuskan ulang arah dan strategi pembangunan yang menjadi kenyataan. Tantangan Papua Tengah tidak cukup dihadapi dengan data makro saja, tapi harus dengan mendengar suara dari pelosok,” tegasnya.
RPJMD sebagai Kesepakatan Bersama
Silwanus juga menyebut bahwa RPJMD merupakan cerminan dari kesepakatan antara rakyat dan pemimpin. Oleh sebab itu, dokumen ini harus mampu menjadi dasar dalam menetapkan kebijakan yang tepat sasaran, terukur, dan menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
“RPJMD harus reformatif, harus memastikan keadilan sosial benar-benar hadir di tengah masyarakat adat dan kelompok rentan,” ujarnya.
Kegiatan ini tidak hanya menjadi forum diskusi teknis, tetapi juga momentum awal untuk memperkenalkan visi pembangunan jangka menengah daerah yang baru. Adapun visi yang diusung untuk periode 2025–2029 adalah: “Mewujudkan Papua Tengah Emas, Adil, Berdaya Saing, Bermartabat, Harmonis, Maju dan Berkelanjutan.”
Dorong Partisipasi Aktif
Dalam forum ini, dr. Silwanus juga mendorong semua peserta untuk tidak sekadar menyimak presentasi, tetapi aktif memberi masukan kritis. Ia menegaskan bahwa keberhasilan penyusunan RPJMD sangat bergantung pada kontribusi nyata dari semua elemen daerah.
“Saya minta forum ini jangan hanya menjadi tempat presentasi. Mari kita manfaatkan untuk menyuarakan hal-hal penting demi masa depan Papua Tengah,” imbuhnya.
Forum ini dihadiri oleh perwakilan dari DPRP, organisasi perangkat daerah (OPD), akademisi, tokoh adat, pemuda, perempuan, serta berbagai elemen masyarakat sipil. Diharapkan dari forum ini akan lahir rumusan awal yang kuat dan inklusif sebagai pondasi RPJMD 2025–2029.
Dengan dibukanya forum ini, proses perencanaan pembangunan Provinsi Papua Tengah resmi dimulai, dengan harapan mampu mewujudkan transformasi sosial dan ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan untuk seluruh rakyat Papua Tengah. (MB)
