Menu ✖

Mode Gelap
Senator Sopater Usulkan Putra Terbaik Wilayah Timur Isi Kursi Wakil Presiden Wilhelmus Pigai Tidak Setuju Sekolah dan Gereja Dijadikan Tempat Penempatan Aparat TNI-Polri di Paniai Gibran Dikabarkan Mundur dari Wapres, Budi Arie Benarkan Penyerahan Surat di Halim Enam Warga Diduga Keracunan di Lokasi Dulang, Satu Orang Meninggal Dunia  Tani Merdeka Indonesia Papua Tengah Siap Dukung Program MBG, Dorong Keterlibatan Petani Lokal Senator Sopater Bawa Kasus Hilangnya Dua Warga Suku Mek Ke DPD RI, Desak Pengusutan Tuntas Dan Penegakan Hukum

Headline

Serapan APBD Mimika 2025 Baru Capai 7,34 Persen

Etty Welerbadge-check


					Serapan APBD Mimika 2025 Baru Capai 7,34 Persen Perbesar

TIMIKA – Serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mimika tahun anggaran 2025 hingga awal April baru mencapai 7,34 persen dari total Anggaran APBD Tahun 2025 sebesar Rp6,3 triliun.

Kepala Bagian Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Mimika, Marthen Tappi Malissa mengatakan, serapan anggaran tersebut saat ini masih didominan kepada belanja rutin.

“Serapan terbesar berasal dari belanja rutin 3 bulan, gaji, pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) dan kebutuhan kantor,” kata Kepala BPKAD Mimika, Marthen Tappi Malissa saat ditemui, Selasa (8/4/2025).

Marthen menjelaskan, jika dilihat dari besaran APBD Mimika Rp6,3 triliun maka serapan anggaran dari presentasi 7,34 persen baru sekitar Rp475 miliar.

Pasalnya, hingga saat ini serapan masih rendah karena sampai sekarang belum ada proyek yang berjalan.

“Sekarang baru sementara masuk tahap proses lelang,” ujarnya.

Katanya, walau serapan masih rendah namun tentu pihaknya tetap optimis serapan APBD Kabupaten Mimika tahun anggaran 2025 bisa mencapai target.

“Saya pikir kalau bicara capai atau tidak yah saya pikir kita optimis lah pasti mencapai target,” tutur Marthen.

Ia pun mengaku, jika serapan tahun anggaran 2024 lalu tidak capai 100 persen itu karen banyak kendala. Seperti, banyak pekerjaan yang tidak selesai, keterlambatan proses lelang, melaksanakan pekerjaan terlambat dan lainnya.

“Itulah kendala yang menyebabkan tahun lalu tidak sampai capai 100 persen,” ucapnya.

Sedangkan, lanjut Marthen Silpa tahun lalu belum ada karena belum adanya LHP oleh BPK RI. Sebab, baru saja dilakukan pemeriksaan interin.

“Mungkin setelah kami serahkan laporan keuangan baru ditindaklanjuti dengan pemeriksaan terinci. Biasanya 3 hari setelah diserahkan sudah turun,” ungkapnya. (IT)

Facebook Comments Box

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Dinas Pertanian Deiyai Salurkan Tiga Unit Traktor Bantuan dari Kementerian Pertanian RI

17 November 2026 - 13:14 WIB

Screenshot 20261117 221346 WhatsApp

Bupati Paniai Siap Antar Masyarakat Pengungsi Kembali Ke Distrik Aweida, Marinir Tegaskan Tetap Jalankan Tugas

17 November 2026 - 13:09 WIB

IMG 20261117 WA0066

Gubernur Papua Tengah Dorong Petani Kopi Intan Jaya Tembus Pasar Dunia

17 November 2026 - 13:03 WIB

IMG 20261117 WA0065

Yustinus Pigai: Pertina yang Sah di Bawah Payung KONI

17 November 2026 - 12:59 WIB

IMG 20261117 WA0062

Pemuda Mimika Minta Publik Tak Bangun Opini Liar soal Pemeriksaan Bupati dalam Kasus Hibah KPU

17 November 2026 - 10:05 WIB

20261116
Trending di News