TIMIKA – Konflik yang melibatkan warga asal Kabupaten Puncak di Distrik Kwamki Narama, Kabupaten Mimika, Papua Tengah akhirnya disepakati berakhir secara damai. Pemerintah Kabupaten Puncak menyampaikan permohonan maaf sekaligus ucapan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Mimika dan seluruh masyarakat Mimika atas dukungan dalam proses perdamaian tersebut.
Wakil Bupati Kabupaten Puncak, Naftali Akawal, SE., MM., mengatakan proses perdamaian dapat berjalan aman dan lancar berkat campur tangan Tuhan serta kerja sama seluruh pihak, baik pemerintah daerah, unsur keamanan, maupun tokoh masyarakat.
“Kami bersyukur kepada Tuhan karena mempertemukan kedua belah pihak sehingga proses perdamaian dapat dilaksanakan dengan baik dan aman,” ujar Naftali Akawal.
Ia menyampaikan apresiasi kepada Bupati Mimika Johannes Rettob, Wakil Bupati Mimika Emanuel Kemong, Forkopimda Mimika, Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Tengah, serta DPR Papua Tengah, pihak keamanan, para Tokoh yang telah menjalin kerja sama dan memfasilitasi proses perdamaian tersebut.
Naftali menegaskan bahwa kedua belah pihak yang berkonflik harus tetap menjaga hubungan kekeluargaan dan hidup berdampingan secara damai di Mimika, serta tidak membawa persoalan tersebut ke daerah lain.
“Kami meminta TNI dan Polri bertindak tegas agar konflik ini tidak meluas ke luar, dan memastikan perdamaian benar-benar telah terjadi di Kwamki Narama,” katanya.
Terkait data warga Kabupaten Puncak yang berada di Timika, Naftali menjelaskan bahwa saat ini masih dalam tahap pendataan sehingga jumlah pastinya belum dapat ditentukan. Menurutnya, banyak warga Puncak yang telah lama berdomisili di Timika dan memiliki KTP Mimika, sehingga ke depan akan dilakukan pendekatan secara pemerintahan untuk pendataan yang lebih akurat.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Puncak, Nemu Tabuni, menambahkan bahwa konflik tersebut telah berlangsung lebih dari tiga bulan dan kini telah memasuki tahap keempat penyelesaian, di mana pemerintah dan masyarakat sepakat untuk berdamai.
“Perdamaian ini dituangkan dalam pernyataan sikap bersama antara pemerintah dan masyarakat,” jelasnya.
Ia menjelaskan bahwa secara adat, masyarakat pegunungan meyakini bahwa setelah seluruh proses adat dilaksanakan, maka konflik tidak akan terulang. Beberapa tahapan adat lanjutan, seperti pembersihan darah dan pemberian makan babi oleh kepala perang, masih akan dilakukan sebagai bagian dari penyelesaian adat internal.
“Namun itu merupakan urusan pihak-pihak yang berkonflik. Yang terpenting, atas nama negara, pemerintah telah hadir dan mendamaikan,” tegas Nemu Tabuni.
Pemerintah Kabupaten Puncak juga menegaskan bahwa konflik tersebut murni melibatkan warga Puncak dan bukan masyarakat Mimika. Oleh karena itu, Pemkab Puncak secara resmi menyampaikan permohonan maaf kepada Pemerintah Kabupaten Mimika dan seluruh masyarakat Mimika.
“Kami menyadari konflik ini telah mengganggu kenyamanan masyarakat Mimika dalam beraktivitas di fasilitas umum. Atas nama Pemerintah Kabupaten Puncak, kami menyampaikan permohonan maaf atas tindakan masyarakat kami,” pungkasnya.
Untuk diketahui, proses perdamaian dua kubu yang bertikai di Kwamki Narama telah menandatangani pernyataan dihadapan Pimpinan Daerah dan masyarakat. (Etty)
