TIMIKA – Sekelompok masyarakat yang tergabung dalam Solidaritas Rakyat Mimika Peduli Konflik Sosial melakukan aksi demo damai ke DPRK pada Rabu (07/01/2026).
Aksi ini bertujuan agar konflik yang terjadi di wilayah Kwamki Narama segera diselesaikan, hal ini demi kenyamanan masyarakat Timika dan khususnya yang ada di Kwamki Narama sendiri.
Pantauan wartawan dilapangan dalam aksi tersebut mereka juga menilai Pemda Mimika harus bertanggung jawab atas konflik berkepanjangan di Kwamki Narama.
Seperti yang disampaikan Amianus Uamang dalam orasinya agar Pemkab segera turun tangan agar konflik yang sudah terjadi berbulan-bulan dan menelan korban secepatnya diselesaikan.
“Kita semua menjadi dampak dari konflik ini. Ini bukan suara kami saja, tapi kami yakin seluruh masyarakat Mimika merasakan keresahan, sehingga Pemkab harus hadir,” katanya.
Atas konflik tersebut, menurutnya Pemkab Mimika harus bertanggung jawab, karena dirinya menilai selama ini di media sosial pemerintah selalu klaim bahwa Mimika ini aman, namun kenyataannya kriminal terjadi hampir setiap hari.
“Kami sebagai masyarakat Papua peduli keamanan. Saya harap pemerintah daerah dan DPR segera mengambil tindakan tepat untuk kedamaian di Timika khususnya di Kwamki,”ujar
Amianus.
Selain itu dirinya juga menilai bahwa warga makin resah dengan pernyataan Pemkab yang mengklaim bahwa yang konflik di Kwamki Narama adalah warga dari kabupaten lain.
“Pemkab tidak berpikir terkait dampaknya, padahal yang terkena dampaknya adalah warga Mimika.Sehingga bukan Pemkab Puncak yang harus mengambil alih,” ucapnya.
Menanggapi hal tersebut anggota DPRK Mimika, Anton Alom bersama sejumlah anggota DPRK lainnya yang menerima kedatangan mereka menyampaikan bahwa terkait persoalan ini akan dilakukan rapat bersama dengan pemerintah daerah.
“Kita akan lakukan rapat, kita semua peduli dan konflik ini kita sepakat harus hentikan. Kita DPRK tidak tinggal diam karena disini bukan hanya dua suku saja tapi ada banyak suku,” katanya.
Sementara ditambahkan anggota DPRK lainnya,Elinus Mom bahwa dalam menyikapi situasi ini secepatnya pihaknya akan membentuk Pansus Kemanusiaan yang nantinya bisa mendorong Perdasus. (IT)
