PAPUA – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Papua menyuarakan penolakan tegas terhadap kebijakan swasembada pangan dan energi yang dinilai justru memperkuat dominasi korporasi atas lahan luas di Tanah Papua.
Dalam siaran pers resminya Kamis, (17/12/2025), WALHI Papua menilai kebijakan pemerintah pusat dan daerah, termasuk program yang sejalan dengan kebijakan Presiden Prabowo Subianto, berpotensi membuka tanah adat dan hutan Papua untuk proyek pertanian skala besar seperti perkebunan sawit dan tebu. Kebijakan tersebut dinilai mengancam hak masyarakat adat, keanekaragaman hayati, kelestarian hutan, serta ketahanan pangan lokal.
Direktur Eksekutif Daerah WALHI Papua, Maikel Peuki, menegaskan bahwa pemerintah belum menunjukkan sikap menghormati dan mengakui masyarakat adat Papua sebagai pemilik sah tanah dan hutan adat.
“Pemerintah pusat dan pemerintah daerah Papua belum menghargai, menghormati, dan mengakui masyarakat adat Papua sebagai pemilik tanah dan hutan adat Papua,” tegas Maikel Peuki.
Ia menyatakan, WALHI Papua secara tegas menolak segala bentuk deforestasi dan pembukaan hutan adat skala besar yang berpotensi menimbulkan bencana ekologis di masa depan.
“Kami WALHI Papua menolak segala bentuk deforestasi pembukaan hutan adat di Papua dengan skala besar. Masyarakat adat Papua tidak mau mendapat bencana ekologis yang akan datang. Papua bukan tanah kosong, Papua tolak deforestasi, Papua tolak PSN,” lanjutnya.
WALHI Papua juga menyoroti kebijakan pemerintah yang dinilai mengabaikan Otonomi Khusus dan kekhususan pemerintahan Papua, termasuk prinsip penghormatan terhadap hak ulayat masyarakat adat.
Menurut WALHI, hingga saat ini pemerintah belum melibatkan masyarakat adat secara bebas, didahului, dan diinformasikan (Free, Prior, and Informed Consent/FPIC) sebelum mengambil keputusan strategis terkait pemanfaatan tanah dan hutan adat.
Lebih lanjut, WALHI Papua memperingatkan bahwa kebijakan swasembada pangan dan energi berbasis monokultur besar berisiko memicu konflik agraria, mempercepat kerusakan hutan, serta menghancurkan sistem pangan lokal masyarakat adat Papua yang selama ini bergantung pada sagu dan hasil hutan lainnya.
WALHI Papua menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kebijakan pembangunan di Tanah Papua agar tetap berpihak pada keadilan ekologis, perlindungan hak masyarakat adat, dan keberlanjutan lingkungan hidup. (MB)
