JAKARTA – Ketua Asosiasi Gubernur se-Tanah Papua yang juga Gubernur Papua Tengah, Meki Fritz Nawipa, melontarkan kritik keras dalam acara peluncuran Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua (RAPPP) 2025-2029 di Jakarta, Selasa (16/12/2024). Nawipa menegaskan bahwa segala rencana besar pemerintah pusat untuk Papua tidak akan membuahkan hasil jika Dana Otonomi Khusus (Otsus) terus dipangkas.
Di hadapan Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Nawipa menyuarakan keresahan masyarakat Papua terkait ketimpangan perlakuan anggaran dibandingkan daerah otonomi khusus lainnya
Meki Nawipa secara gamblang membandingkan perlakuan pemerintah pusat terhadap Papua dan Aceh. Ia menyebutkan bahwa saat ini dana Otsus di Papua justru mengalami pengurangan, sementara Aceh mendapatkan perhatian yang lebih stabil secara anggaran.
“Aceh dapat sekian puluh triliun tambahan, sementara kita di Tanah Papua, dana Otsus justru dipangkas. Jangan sampai kesetiaan kami kepada NKRI justru dibalas dengan pengurangan hak-hak kami,” tegasnya. Menurutnya, Inpres Nomor 1 Tahun 2023 perlu segera direview karena dinilai menyulitkan daerah dalam mengelola anggaran untuk kepentingan rakyat.
Mantan pilot ini juga mengingatkan bahwa membangun Papua jauh lebih sulit dibandingkan daerah lain karena faktor geografis dan situasi keamanan yang dinamis (konflik).
“Kami di Papua Tengah memiliki enam kabupaten pegunungan yang rawan konflik. Segala operasional menggunakan pesawat dan helikopter. Biayanya mahal. Bagaimana pembangunan mau dipercepat kalau dananya dipotong?” lanjutnya.
Satu poin krusial yang ditegaskan Nawipa adalah mengenai darurat literasi di Papua. Mengutip riset dari Universitas Papua (UNIPA), ia menyebutkan Tanah Papua membutuhkan setidaknya Rp9,4 triliun dalam jangka waktu 10 tahun untuk memberantas buta huruf.
Ia membandingkan angka tersebut dengan kontribusi besar dari PT Freeport Indonesia. “Freeport sudah menyumbang pajak dan royalti sekitar 94 triliun rupiah. Kami tidak minta semua, kami hanya minta 10 persen saja, yaitu 9,4 triliun dialokasikan khusus untuk pendidikan. Dengan itu, masalah sekolah dan buta huruf di Papua selesai,” ujar Nawipa yang disambut tepuk tangan dari para hadirin.
Nawipa berharap peluncuran RAPPP 2025-2029 ini tidak hanya menjadi seremonial belaka. Ia meminta agar dokumen yang telah diserahkan oleh Bappenas kepada enam gubernur se-Tanah Papua benar-benar didukung oleh ketersediaan anggaran yang mumpuni.
“Apapun yang kita bicarakan hari ini, Rencana Aksi ini tidak akan berjalan kalau dana Otsus dipangkas. Kami ingin pondasi di daerah otonomi baru (DOB) ini diletakkan dengan kuat melalui dukungan anggaran yang jujur dan adil,” pungkasnya.
