NABIRE — Pemerintah Provinsi Papua Tengah resmi membuka kegiatan Sosialisasi Persiapan Perhitungan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) tahun 2025.
Pembukaan dilakukan oleh Staf Ahli III Gubernur Papua Tengah Bidang Pemerintahan, Politik, dan Hukum, Marten Ukago, yang hadir mewakili Gubernur Papua Tengah dalam kegiatan yang berlangsung di salah satu hotel di Nabire, Jumat (5/12/2025).
Dalam sambutannya, Ukago menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi momentum penting bagi Papua Tengah sebagai daerah otonom baru yang sedang memperkuat fondasi penyelenggaraan pemerintahan. Ia menekankan bahwa sosialisasi ini bukan sekadar agenda rutin, tetapi merupakan bagian dari upaya membangun sistem demokrasi yang sehat dan berkualitas.
“Pelaksanaan pengukuran ini bukan sekadar agenda rutin pemerintah, melainkan instrumen strategis untuk menilai kualitas demokrasi di daerah,” ujarnya.
Ukago menjelaskan bahwa Indeks Demokrasi Indonesia mengukur sejauh mana kebebasan sipil, hak-hak politik, serta peran lembaga demokrasi berjalan secara optimal. Menurutnya, bagi Papua Tengah, tahapan ini menjadi sangat penting mengingat provinsi ini masih berada dalam fase awal pembangunan institusi pemerintahan.
Ia juga menyampaikan apresiasi atas perhatian serius pemerintah pusat terhadap Papua Tengah dalam proses penghitungan IDI, terutama pada tahapan-tahapan yang dinilai rawan dalam pelaksanaannya. Ukago berharap seluruh peserta dapat mengikuti kegiatan ini secara maksimal agar hasil pengukuran nanti benar-benar mencerminkan kondisi demokrasi di Papua Tengah.
“Demokrasi berjalan seiring dengan percepatan penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, hasil pengukuran ini harus menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat kebijakan pembangunan politik, indikator reformasi birokrasi, dan peningkatan pelayanan publik,” tutur Ukago.
Ia menegaskan bahwa IDI tidak hanya menjadi alat ukur, tetapi juga menjadi cermin bagi seluruh aparatur pemerintahan dalam meningkatkan kualitas kerja dan komitmen terhadap prinsip-prinsip demokrasi.
Kegiatan sosialisasi ini diikuti oleh perangkat daerah, lembaga vertikal, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya yang terlibat dalam pengumpulan serta validasi data IDI.
Pemerintah Provinsi Papua Tengah berharap hasil dari kegiatan ini dapat memperkuat tata kelola pemerintahan serta mempercepat pencapaian indeks demokrasi yang lebih baik di tahun-tahun mendatang. (MB)
