TIMIKA — Dinas Kesehatan dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Papua Tengah menggelar rapat kerja bersama seluruh kepala dinas kesehatan dan direktur rumah sakit se-Papua Tengah, bertempat di Ballroom Hotel Grand Tembaga, Kabupaten Mimika.
Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tengah, Dr. drg. Yohanes Tebay, M.H.Kes, mewakili Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tengah. Hadir pula Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika, Reynold Ubra, mewakili Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika, serta sejumlah narasumber dari Kementerian Kesehatan RI, di antaranya Dr. Jeffri Ardiyanto (Direktur Ketahanan Farmasi dan Alat Kesehatan), Yenita Malasari (Ketua Tim Pengembangan dan Fasilitasi Hilirisasi Bahan Baku Sediaan Fitofarmaka Negeri), dan Dina Cahyanita.
Rapat kerja tersebut membahas kebijakan dan program prioritas bidang kesehatan di Provinsi Papua Tengah, khususnya peningkatan akses layanan kesehatan primer, pemerataan tenaga medis, serta penguatan sarana prasarana di daerah terpencil. Kegiatan ini diikuti oleh peserta dari Dinas Kesehatan delapan kabupaten se-Provinsi Papua Tengah.
Akses Layanan Kesehatan Masih Jadi Tantangan Besar
Dalam sambutannya, Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tengah, Dr. Yohanes Tebay, menyoroti tantangan besar yang dihadapi daerah ini dalam pemerataan akses pelayanan kesehatan. Berdasarkan data Dinkes, jumlah penduduk Papua Tengah mencapai sekitar 1,4 juta jiwa dengan sebaran penduduk yang tidak merata dan wilayah geografis yang luas.
“Dengan jumlah puskesmas yang baru mencapai 150 unit, jangkauan pelayanan kesehatan kita masih terbatas. Idealnya, setiap puskesmas mampu melayani wilayah dengan radius lima kilometer, namun penyebaran penduduk yang tersebar membuat banyak wilayah masih belum terjangkau layanan kesehatan,” ujar Tebay.
Ia menegaskan, penambahan puskesmas dan puskesmas pembantu (Pustu) bukan semata keinginan daerah, tetapi berdasarkan data penyebaran penduduk dan kebutuhan pelayanan kesehatan di lapangan. “Kita masih memiliki sekitar 20 puskesmas yang belum terregistrasi dan sebagian besar fasilitas kesehatan belum terakreditasi,” tambahnya.
Keterbatasan Tenaga Medis dan Dokter Spesialis
Tebay juga menyoroti kekurangan tenaga kesehatan, terutama dokter gigi dan dokter spesialis di kabupaten-kabupaten terpencil.
“Di Kabupaten Dogiyai belum ada dokter gigi sama sekali, sementara di Nabire baru sekitar 50 persen puskesmas yang memiliki dokter gigi. Kabupaten Paniai hanya memiliki dua orang dokter, dan Puncak Jaya satu orang saja,” ungkapnya.
Ia menyebut, kondisi ini menjadi perhatian serius karena RSUD Nabire sebagai rumah sakit utama di ibu kota provinsi juga masih menanggung beban rujukan dari kabupaten sekitar seperti Dogiyai, Intan Jaya, dan Deiyai.
“Rumah sakit di Nabire menjadi satu-satunya pusat rujukan yang melayani wilayah luas dengan keterbatasan sumber daya,” ujarnya.
Penguatan Layanan Primer dan Program “POH Harus Sehat”
Untuk menjawab tantangan tersebut, Pemerintah Provinsi Papua Tengah tengah mendorong penguatan pelayanan kesehatan primer dan peningkatan fasilitas di daerah terpencil, baik di pesisir, kepulauan, maupun pegunungan.
Menurut Dr. Yohanes Tebay, Gubernur Papua Tengah telah menetapkan kebijakan strategis melalui program “POH Harus Sehat”, yang menjadi roh dari pelaksanaan Otonomi Khusus bidang kesehatan.
“Program ini menekankan pada pendekatan promotif dan preventif, agar masyarakat lebih sehat sejak awal. Jadi pembiayaan kesehatan ke depan tidak hanya mengandalkan BPJS, tetapi juga dukungan dana otonomi khusus untuk memperkuat pelayanan di akar rumput,” jelasnya.
Lima Fokus Pembangunan Kesehatan Papua Tengah
Menutup arahannya, Dr. Yohanes Tebay menegaskan lima fokus utama yang akan dibahas dan disepakati dalam rapat kerja tersebut, yaitu:
1. Penguatan sarana dan prasarana kesehatan,
2. Peningkatan tenaga medis dan distribusinya,
3. Penguatan pelayanan kesehatan primer,
4. Optimalisasi perencanaan dan penganggaran daerah, serta
5. Implementasi program promotif-preventif melalui “POH Harus Sehat”.
“Negara ini punya banyak sumber daya, tinggal bagaimana kita mengelola perencanaan dan penganggaran dengan baik agar visi-misi kepala daerah dan Gubernur Papua Tengah terwujud, menuju Papua Tengah yang sehat dan sejahtera,” tutupnya.(MB)
