NABIRE — Semangat gotong royong dan konsolidasi ideologi berkobar di Tanah Papua. Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Kehormatan, Komarudin Watubun, secara resmi membuka Konferensi Daerah (Konferda) PDI Perjuangan untuk tiga provinsi sekaligus Papua Tengah, Papua Barat, dan Papua Barat Daya yang digelar di Aula KSK Bukit Meriam, Nabire, Rabu (5/11/2025).
Dalam keterangannya, Komarudin menegaskan bahwa Konferda merupakan bagian penting dari konsolidasi organisasi lima tahunan yang wajib dilaksanakan oleh partai berlambang banteng moncong putih itu.
“Bagi PDI Perjuangan, konsolidasi organisasi dan kaderisasi adalah hal wajib. Karena kami ini partai ideologi, maka kami membutuhkan kader yang tahan banting,” ujarnya.
Ia menambahkan, setelah Kongres PDI Perjuangan di Bali, partai melanjutkan tahapan dengan menggelar konferensi daerah dan cabang di seluruh Indonesia hingga ke tingkat ranting.
“Perintah Ibu Ketua Umum jelas: partai harus bonding dengan rakyat. Bukan hanya lewat media sosial, tapi melalui pertemuan langsung dari hati ke hati,” tegas Komarudin.
Terkait pemotongan dana Otonomi Khusus (Otsus) di wilayah Papua, Komarudin menilai langkah tersebut sangat keliru dan berpotensi memicu kembali ketidakadilan di Tanah Papua.
“Dana Otsus itu dibayar dengan darah dan air mata rakyat Papua. Kalau pemerintah pusat memotongnya, itu berarti pemberian setengah hati,” kata mantan anggota Komisi II DPR RI itu.
Ia mengingatkan pemerintah pusat agar tidak mengulangi kesalahan sejarah yang menimbulkan pemberontakan akibat ketidakadilan, seperti RMS dan Permesta.
“Kalau kita terus mengulang kebijakan tidak adil, itu sama saja lebih bodoh dari keledai. Karena keledai saja tidak jatuh di lubang yang sama dua kali,” sindirnya.
Dalam sesi tanya jawab, Komarudin juga menyoroti kondisi Papua Tengah yang dinilai masih rawan konflik dan memerlukan perhatian serius dari pemerintah pusat.
“Pemekaran itu ibarat membagi ruangan besar agar lebih mudah dibersihkan. Tapi setelah dimekarkan, jangan hanya dibagi tanpa dibangun,” ujarnya.
Ia menekankan agar pemerintah tidak hanya menurunkan pasukan dalam pendekatan keamanan, tetapi lebih mengutamakan pendekatan kesejahteraan dan keadilan.
“Penempatan pasukan harus membuat rakyat merasa aman, bukan justru menimbulkan ketakutan. Kalau tidak hati-hati, itu hanya menunda sakit hati dan dendam yang bisa meledak di masa depan,” tegasnya.
Komarudin juga memberi apresiasi terhadap program-program sosial yang dijalankan pemerintah daerah, terutama di bidang pendidikan dan kesehatan. Ia mencontohkan kebijakan pendidikan gratis untuk SMA/SMK di Papua Tengah serta pembangunan sekolah berasrama seperti Pago Boarding School.
“Pekerjaan seperti itu tidak bisa langsung terlihat hasilnya. Tapi itu investasi jangka panjang untuk kesejahteraan rakyat,” jelasnya.
Namun, ia juga menyoroti lambannya pelaksanaan kebijakan Otsus revisi yang menurutnya belum menyentuh substansi pembangunan.
“Saya dulu Ketua Panja revisi Otsus. Waktu itu saya usulkan Badan Percepatan Pembangunan Papua yang dipimpin Presiden dan Wakil Presiden. Tapi pemerintah malah bikin Badan Pengarah dan sekarang Komite. Isinya mantan caleg yang nganggur. Ini kan makin kacau,” kritiknya tajam.
Menanggapi isu pembentukan Provinsi Papua Utara, Komarudin menegaskan bahwa belum ada keputusan resmi.
“Moratorium pemekaran belum dibuka. Usulan boleh saja, tapi belum dibahas. Jadi belum ada proses ke arah itu,” jelasnya.
Menutup pernyataannya, Komarudin menegaskan komitmen PDI Perjuangan untuk mempertahankan sekaligus meningkatkan kemenangan di wilayah Papua.
“Mempertahankan kemenangan lebih sulit daripada merebutnya. Tapi kalau kepala daerah yang ditugaskan bekerja dengan baik, rakyat pasti percaya lagi,” tuturnya.
Ia mengingatkan seluruh kader agar tidak sibuk dengan urusan kekuasaan, tetapi fokus bekerja demi kesejahteraan rakyat.
“Jangan pikir Pemilu 2029 dulu. Kerja dulu supaya masyarakat lihat hasilnya,” pungkas Komarudin. (MB)
