Menu

Mode Gelap
Aksi APDESI di Monas Hari Ini: 2.155 Personel Gabungan Disiagakan, Polisi Imbau Jaga Ketertiban DPD RI Soroti Krisis Kesehatan Mental Perempuan dan Ancaman Digital Jakarta Stop Pengalihan Isu! Senator Kambuaya Desak Presiden Prabowo Segera Audit Total Izin Perusak dan Fokus Bencana Meningkatnya Kriminalitas: Akar Masalah dan Solusi Holistik (Ditinjau dari Sosiologi Hukum) Banjir Bandang Sumatera: Alarm Bencana Ekologis dan Slow Violence di Seluruh Indonesia Gubernur Meki Nawipa Kucurkan Lebih dari Rp 90 Miliar, Wujudkan Pendidikan Gratis di Papua Tengah

Headline

YKKMP Layangkan Surat Terbuka ke Presiden : Seruan Perlindungan HAM dan Perdamaian Papua Tengah

adminbadge-check


					YKKMP Layangkan Surat Terbuka ke Presiden : Seruan Perlindungan HAM dan Perdamaian Papua Tengah Perbesar

WAMENA – Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua (YKKMP) mengirimkan surat terbuka bernomor A.0001/ST/YKKMP/JWY/PA-PEG/X/2025 kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang menyoroti kejadian penembakan 12 warga sipil di Kampung Soanggama, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah.

Surat tersebut menyoroti kondisi keamanan di Papua yang sedang memanas dan menimbulkan korban dari berbagai kalangan, termasuk masyarakat sipil dan aparat keamanan. YKKMP menegaskan bahwa kekerasan yang berlangsung bersifat sistematis dan terstruktur, dengan dampak buruk terhadap masyarakat Papua, yang sulitnya mengakses keadilan melalui sistem hukum yang berlaku.

Direktur Eksekutif YKKMP, Theo Hesegem dalam wawancara mengatakan, “Kami menyampaikan surat terbuka ini dari sisi kemanusiaan kepada Presiden sebagai panglima tertinggi agar kebijakan yang lebih efektif terkait keamanan di Papua dapat diambil. Harapannya, pemerintah pusat dapat mengambil langkah-langkah yang memungkinkan masyarakat hidup dengan damai.” Ungkapnya. Kamis, (23/10/2025).

Ia menambahkan bahwa korban bukan hanya dari satu pihak melainkan terdiri dari masyarakat sipil, TNI-Polri, dan warga secara umum yang terdampak.

Theo juga menilai bahwa sejauh ini tanggapan pemerintah pusat terhadap isu hak asasi manusia di Papua belum maksimal, sehingga surat ini diharapkan bisa menjadi perhatian khusus dan memicu tindakan nyata dalam menangani permasalahan yang kompleks ini.

Selain mendesak pemerintah membuka akses jurnalis dan lembaga independen untuk menampilkan situasi Papua secara transparan, YKKMP juga meminta Perserikatan Bangsa-Bangsa membentuk tim investigasi khusus agar akar permasalahan dapat diidentifikasi dan langkah dialog damai dapat dijalankan.

 

Facebook Comments Box

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Dilantik Jadi Ketua IK3M, Anton Welerubun Bersama Dua Raja Mengajak Warga Kei di Mimika Jaga Persatuan dan Nama Baik Leluhur 

8 Desember 2025 - 15:36 WIB

20251206 135728

Pemkab Mimika Kebut Penyusunan APBD 2026, OPD Diminta Percepat Rampungkan RKA

8 Desember 2025 - 14:20 WIB

20250923 103622

LBH Papua Tengah Desak Aparat Gelar Razia Senjata Tajam di Mimika Jelang Natal dan Tahun Baru

8 Desember 2025 - 14:04 WIB

Img 20251208 wa0126

Garda Terdepan Distribusi Energi, Awak Mobil Tanki Pertamina Patra Niaga Papua dan Maluku Tingkatkan Kehandalan dan Kewaspadaan

8 Desember 2025 - 13:51 WIB

Img 20251208 wa0102

Ketua BMA Papua Tengah Ajak Warga Jaga Kamtibmas Jelang Hari HAM Sedunia

8 Desember 2025 - 13:43 WIB

Img 20251208 wa0118
Trending di Headline