Menu

Mode Gelap
Bupati Deiyai Ajak Semua Pihak Mengikuti Jumat Bersih di Pasar Waghete Wabup Nabire Apresiasi Peran PKBN, Sebut Kontribusi Etnis Batak Sangat Besar PKBN Nabire Kukuhkan Kepengurusan Baru, Tegaskan Komitmen Jaga Kerukunan di Daerah Mayat Pria Ditemukan di Belakang Grapari Timika, Polisi Dalami Kasus dan Kejar Pelaku Masyarakat Paniai Berdomisili Mimika Mendukung Daerah Otonom Kabupaten Moni, Mengecam Aksi Protes Piyos News Rayakan HUT ke-2, Perkuat Peran dari Papua Tengah hingga Nasional

Headline

Gabungan Pelajar, Mahasiswa dan Masyarakat Kabupaten Dogiyai Serahkan Aspirasi Penolakan Pemekaran DOB Mapia Raya Kepada DPR RI 

Etty Welerbadge-check


					Gabungan Pelajar, Mahasiswa dan Masyarakat Kabupaten Dogiyai Serahkan Aspirasi Penolakan Pemekaran DOB Mapia Raya Kepada DPR RI  Perbesar

JAKARTA – Aspirasi penolakan terhadap rencana pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) Mapia Raya resmi diserahkan oleh pelajar, mahasiswa, dan masyarakat Kabupaten Dogiyai kepada DPR RI melalui Kasubag Persuratan Sekretariat Jenderal DPR RI, Kusnadi, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (23/9).

Kusnadi menyampaikan bahwa pihaknya akan mengarsipkan surat aspirasi tersebut dan meneruskannya kepada Komisi II DPR RI.

“Aspirasi ini akan kami arsipkan dan sampaikan kepada Komisi II untuk dibahas,” ujarnya.

Ketua Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Dogiyai, Yohanes Degei, menegaskan bahwa aspirasi yang dibawa ke pusat merupakan suara asli masyarakat Dogiyai.

“Sesuai tugas dan tanggung jawab, DPRD menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Setelah audiensi dengan DPR Provinsi dan Gubernur, kali ini kami menindaklanjutinya sampai ke pusat,” jelasnya.

Sementara itu, Penanggung Jawab Aksi Tolak Pemekaran DOB Mapia Raya, Yomi Goo, menegaskan pihaknya akan menempuh jalur hukum jika DPR RI tetap memaksakan pengesahan DOB tersebut.

“Jika DPR RI secara paksa mengesahkan pemekaran Mapia Raya, kami mahasiswa siap mengajukan uji materi di Mahkamah Agung dan mengundang semua pihak untuk kajian ilmiah,” tegasnya.

Menurutnya, rencana pemekaran DOB Mapia Raya tidak memenuhi sejumlah kriteria pembentukan daerah baru, seperti kemampuan ekonomi, jumlah penduduk, luas wilayah, potensi daerah, hingga faktor sosial budaya.

Sebelumnya, aspirasi serupa juga telah disampaikan kepada DPR Provinsi Papua Tengah dan Gubernur Papua Tengah melalui audiensi, dengan harapan pemerintah segera membatalkan rencana pembentukan DOB Mapia Raya. (MB)

Facebook Comments Box

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Kemenkes RI Tegaskan Perencanaan SDMK Jadi Kunci Pemerataan Layanan Kesehatan di Papua Tengah

20 Mei 2026 - 14:56 WIB

IMG 20260520 WA0037

Yayasan Harapan Nusantara Doutou Papua Fokus Bangun Pendidikan dan SDM Papua

20 Mei 2026 - 14:48 WIB

IMG 20260520 WA0051

Penutupan pelatihan dasar Satpol PP,  Pemkab Tekankan Profesionalisme dan Pelayanan Humanis

20 Mei 2026 - 14:38 WIB

IMG 20260520 WA0066

Uskup Keuskupan Timika Mengajak Warga Maybrat Waspadai Penipuan Digital dan Jaga Tanah Adat

20 Mei 2026 - 14:33 WIB

IMG 20260520 WA0072

Mimika Gelar FLS3N dan O2SN SMP, Wabup Dorong Penguatan Karakter dan Prestasi Siswa

20 Mei 2026 - 14:25 WIB

IMG 20260520 WA0089
Trending di Headline