NABIRE – Kapolres Nabire, AKBP Samuel D. Tatiratu, S.I.K., memberikan keterangan terkait aksi mimbar bebas yang digelar gabungan mahasiswa dari sejumlah universitas di Kabupaten Nabire bersama pelajar, Kamis (11/9/2025).
Dalam aksinya, massa mengusung dua agenda utama, yakni mendesak pembebasan empat tahanan politik (tapol) di Sorong serta menolak segala bentuk investasi di Papua Tengah.
Kapolres Nabire menegaskan bahwa pihak kepolisian tidak melarang penyampaian aspirasi masyarakat. Namun, ia menjelaskan bahwa Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) tidak dapat diterbitkan karena terdapat sejumlah kekurangan administrasi.
“Surat pemberitahuan yang masuk dua hari lalu belum lengkap. Ada sekitar enam poin yang tidak dipenuhi, antara lain tidak menyertakan kartu identitas, tujuan kegiatan belum jelas, serta tidak mencantumkan jumlah peserta,” jelas Kapolres.
Meski demikian, aksi yang berlangsung sejak pukul 07.30 WIT hingga 10.00 WIT itu berjalan aman dan tertib. Massa aksi berkomitmen menjaga ketertiban lalu lintas serta membatasi diri di area yang telah diberi tanda pembatas.
Untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan, Polres Nabire menurunkan 400 personel gabungan. Sebanyak 200 personel ditempatkan di sekitar Pasar Karang, sementara 200 lainnya dikerahkan dalam pengamanan SISPAM kota di titik-titik vital, termasuk RSUD, Kalibobo, DPRK, hingga patroli ke wilayah Adamat.
“Langkah ini kami ambil untuk mengantisipasi jangan sampai fokus penyampaian aspirasi ditunggangi pihak lain yang berusaha memunculkan titik-titik baru yang bisa berujung pada kericuhan,” tegas Kapolres.
Ia pun berharap agar mahasiswa tetap konsisten dengan komitmen awal untuk menjaga ketertiban hingga aksi selesai.
“Kami siap membantu mengatur dan mengamankan. Yang penting jangan ada pihak lain yang menyusup dan membuat chaos. Prinsipnya kita jaga bersama situasi kondusif di Kabupaten Nabire,” pungkas AKBP Samuel Tatiratu. (MB)
