JAKARTA — Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI hari ini menggelar rapat pimpinan bersama fraksi-fraksi untuk membahas “17+8 Tuntutan Rakyat” yang disuarakan dalam aksi demonstrasi 25–31 Agustus 2025. Kamis (4/9/2025).
Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, menyebut rapat ini sebagai bentuk tanggung jawab DPR merespons keresahan publik.
“Kami akan membahas dan menindaklanjuti tuntutan rakyat secara serius,” ujarnya.
Sebelumnya, DPR sudah bertemu dengan perwakilan mahasiswa dan menyatakan komitmen pada sejumlah poin, termasuk percepatan RUU Perampasan Aset dan investigasi dugaan kekerasan aparat. DPR juga menghentikan tunjangan perumahan anggota sejak 30 Agustus 2025 sebagai bentuk evaluasi internal.
17 Tuntutan Jangka Pendek (deadline 5 September 2025):
- Tarik TNI dari pengamanan sipil dan kembalikan ke barak
- Bentuk tim investigasi independen atas kematian korban demo (Affan Kurniawan, Umar Amarudin, dll.)
- Bebaskan demonstran yang ditahan, hentikan kriminalisasi aktivis
- Tangkap aparat yang melakukan kekerasan, pastikan SOP pengendalian massa ditegakkan
- Bekukan kenaikan gaji/tunjangan DPR, batalkan fasilitas tambahan, dan buka transparansi anggaran
- Lindungi hak-hak pekerja: upah layak, cegah PHK massal, dialog dengan serikat buruh
- Penurunan harga bahan pokok dan BBM, serta jaminan subsidi tepat sasaran
- Perkuat layanan publik: pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial
8 Tuntutan Jangka Panjang (deadline 31 Agustus 2026):
- Reformasi DPR: audit independen, hapus fasilitas istimewa, perbaiki kriteria anggota
- Transparansi keuangan partai politik
- Sahkan UU Perampasan Aset Koruptor
- Perkuat Komnas HAM dan lembaga pengawas independen
- Reformasi kepolisian agar profesional dan humanis
- Peninjauan ulang kebijakan ekonomi dan ketenagakerjaan
- Reformasi perpajakan agar adil dan berpihak pada rakyat kecil
- Penguatan sistem demokrasi agar lebih partisipatif dan bebas dari oligarki
Rapat DPR hari ini menjadi momentum penting apakah suara rakyat benar-benar diterjemahkan ke dalam langkah nyata. Gelombang “17+8 Tuntutan Rakyat” yang viral di media sosial dan jalanan kini menunggu bukti, bukan sekadar janji.
