NABIRE – Gubernur Papua Tengah, Meki Fritz Nawipa, melalui Wakil Gubernur Deinas Geley, menegaskan komitmen pemerintah untuk membangun Papua Tengah secara merata, berkeadilan, dan berpihak pada Orang Asli Papua (OAP).
Hal itu disampaikan dalam pendapat akhir pemerintah terhadap tiga rancangan peraturan daerah strategis pada Rapat Paripurna DPR Papua Tengah, Jumat (15/8/2025) di ruang rapat DPR Papua Tengah.
Tiga raperda tersebut mencakup Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
“Kita sepakat bahwa RPJMD harus hidup, relevan dengan karakter delapan kabupaten, dan mampu memetakan potensi lokal menjadi kekuatan ekonomi. Kita juga sepakat bahwa pajak dan retribusi harus dikelola dengan bijak, tidak memberatkan rakyat, tetapi cukup kuat menopang pembiayaan pembangunan,” ujar Nawipa melalui Wagub Deinas Geley.
Ia menegaskan, pembentukan perangkat daerah harus efisien, responsif, dan berpihak pada Orang Asli Papua.
“Bukan hanya sebagai angka dalam laporan, tetapi sebagai aktor utama dalam pembangunan,” tegasnya.
Gubernur juga mengakui adanya tantangan besar, seperti keterbatasan infrastruktur, akses pelayanan dasar yang belum merata, dan pengelolaan sumber daya berkelanjutan. Meski demikian, ia optimistis tantangan tersebut dapat menjadi peluang jika seluruh pihak bersatu.
“Mari kita jadikan perbedaan sebagai sumber kekuatan untuk memperkaya solusi. Kita bergerak sebagai satu tubuh, satu hati, dan satu visi: Papua Tengah Emas, Adil, Berdaya Saing, Bermartabat, Harmonis, Maju, dan Berkelanjutan” ucapnya.
Menutup sambutannya, Nawipa mengutip Mazmur 121:1-2 dan mendoakan agar Tuhan memberikan kebijaksanaan dan kekuatan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam membangun Papua Tengah. (MB)
