Nabire — Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Provinsi Papua Tengah merespons cepat aspirasi masyarakat dengan membentuk dua tim strategis: Tim Pengawalan Aspirasi Penolakan Blok Wabu dan Panitia Khusus (Pansus) Kemanusiaan Puncak–Intan Jaya.
Pembentukan dua tim ini merupakan tindak lanjut langsung dari aksi damai yang digelar oleh Solidaritas Mahasiswa dan Rakyat Papua Tolak Blok Wabu pada 17 Juli 2025 di Kantor DPR Papua Tengah, Nabire. Dalam aksi yang juga disaksikan oleh Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, massa mendesak penghentian rencana eksploitasi tambang Blok Wabu dan menuntut perhatian atas pelanggaran HAM di wilayah konflik.
Langkah Serius DPR: Dari Aspirasi ke Aksi Nyata
Melalui rapat internal yang digelar pada 18 Juli 2025, Ketua DPR Papua Tengah memastikan bahwa pembentukan kedua tim ini bukan sekadar formalitas, tetapi sebagai langkah konkret lembaga legislatif dalam mengawal dua isu genting yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat Papua Tengah.
“DPR Papua Tengah berkomitmen menyalurkan aspirasi ini ke pemerintah pusat melalui mekanisme resmi kelembagaan,” tegas pimpinan DPR.
Blok Wabu dan Potensi Konflik Berkepanjangan
Blok Wabu, yang berada di wilayah Intan Jaya, menjadi sorotan karena diduga menjadi sumber konflik berkepanjangan antara aparat keamanan dan kelompok bersenjata. Situasi ini telah menimbulkan korban jiwa dan gelombang pengungsian warga sipil. Masyarakat lokal menilai bahwa eksploitasi tambang hanya akan memperparah ketegangan di wilayah tersebut.
Tim Pengawalan Aspirasi Tolak Blok Wabu terdiri dari 16 anggota DPR Papua Tengah, dengan susunan kepemimpinan sebagai berikut:
-
Ketua: Henes Sondegau
-
Sekretaris: Jhon Nasion Robby Gobai
-
Anggota: Yulius Yapugau, Jhoni Kobogau, Thobias Bagubau, Julius Miagoni, Yulian Magai, Peter Worabay, Peanus Uamang, Mopi Degei, Gerson Come Wandikbo, Urbanus Beanal, Damiana Tekege, Maksimus Takimai, dan Araminus Omaleng.
Pansus Kemanusiaan: Usut Pelanggaran HAM di Intan Jaya dan Puncak
Sementara itu, Pansus Kemanusiaan Puncak–Intan Jaya dibentuk untuk menelusuri dugaan pelanggaran hak asasi manusia dan dampak konflik bersenjata yang terus berkecamuk di dua kabupaten tersebut. Masyarakat mendesak adanya pendekatan yang lebih manusiawi dan solusi damai dari negara.
Struktur kepemimpinan pansus ini antara lain:
-
Ketua: Yohanes Kemong
-
Wakil Ketua: Hengky Kegou
-
Sekretaris: Anis Labene
-
Pendamping:
-
Diben Elaby (Wakil Ketua I DPR Papua Tengah)
-
Bekies Kogoya (Wakil Ketua III DPR Papua Tengah)
-
-
Anggota: Terdiri dari 22 legislator lintas daerah pemilihan yang memiliki komitmen kuat terhadap penyelesaian konflik secara damai dan berkeadilan.
DPR Papua Tengah, Jembatan Suara Rakyat
Pembentukan dua tim ini diharapkan menjadi sinyal kuat bahwa DPR Papua Tengah tidak menutup mata terhadap aspirasi masyarakat dan tragedi kemanusiaan yang terus berlangsung di Tanah Papua. Lembaga ini menegaskan komitmennya sebagai jembatan antara rakyat, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat dalam upaya mencari solusi damai, adil, dan berkelanjutan.
