Den Haag, Belanda – Komite III Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) melakukan kunjungan kerja ke Belanda sebagai bagian dari upaya merumuskan reformasi terhadap Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Kunjungan yang dilaksanakan pada Selasa, 2 Juli 2025 ini dipimpin langsung oleh Ketua Komite III DPD RI, Dr. Filep Wamafma, S.H., M.Hum.
Dalam kunjungan tersebut, delegasi Komite III DPD RI bertemu dengan berbagai pemangku kepentingan di Belanda, di antaranya anggota Eerste Kamer (Senat Belanda), akademisi terkemuka Prof. Dr. J.C. Vrooman dari Utrecht University, serta perwakilan dari Kementerian Sosial dan Ketenagakerjaan Belanda. Delegasi juga disambut hangat oleh Duta Besar Republik Indonesia untuk Kerajaan Belanda, H.E. Mayerfas.
Menurut Dr. Filep Wamafma, kunjungan ini menjadi langkah strategis dalam menyusun perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Ia menekankan pentingnya referensi internasional dalam merancang kebijakan yang lebih responsif dan inklusif.
“Kami ingin memastikan bahwa reformasi SJSN nantinya tidak hanya menjawab kebutuhan formal, tetapi juga mampu melindungi pekerja informal, perempuan, pekerja digital, pekerja lepas, hingga kelompok rentan yang selama ini belum sepenuhnya terjangkau,” ujar Filep dilansir dari sumselupdate.com.
Sistem jaminan sosial di Belanda dinilai menjadi salah satu model terbaik di dunia. Negeri Kincir Angin itu memiliki sistem yang terintegrasi antara kontribusi negara dan swasta, dengan tata kelola yang transparan, partisipatif, dan berbasis teknologi. Tak heran jika sistem jaminan sosial Belanda selalu menempati posisi teratas dalam indeks global seperti Global Pension Index versi Mercer.
Delegasi Komite III DPD RI juga mendalami bagaimana sistem sosial di Belanda mampu merespons situasi pasca-bencana, pengangguran, dan dinamika tenaga kerja modern secara adaptif dan berkelanjutan.
Dr. Filep berharap hasil kunjungan kerja ini akan memperkuat landasan penyusunan RUU perubahan UU SJSN agar lebih relevan dengan tantangan zaman dan kebutuhan masyarakat Indonesia saat ini.
“Kami ingin membangun sistem jaminan sosial nasional yang tidak hanya adil dan manusiawi, tapi juga tahan menghadapi perubahan sosial dan ekonomi yang cepat,” tambahnya.
Reformasi SJSN menjadi salah satu agenda strategis Komite III DPD RI di tahun 2025, seiring dengan dorongan untuk mewujudkan perlindungan sosial yang lebih merata dan menyeluruh di seluruh wilayah Indonesia.
