NABIRE – Kunjungan Menteri Pertahanan dan Menteri Keuangan ke Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan, menuai sorotan dari anggota DPR Provinsi Papua Tengah jalur Otsus, Jhon NR Gobay. Dalam pernyataan tertulis yang disampaikan kepada wartawan pada Rabu (11/6/2025), Gobay menilai kunjungan tersebut bukanlah peristiwa biasa dan menyiratkan kebijakan yang perlu dikritisi secara serius, terutama terkait alokasi anggaran operasi militer di Tanah Papua.
“Kunjungan menteri ke Papua seharusnya menjadi kewajiban moral dan politik pemerintah pusat. Namun kehadiran dua menteri sekaligus – Menhan dan Menkeu – di Kabupaten Nduga, sebuah wilayah yang sarat konflik, mengandung pesan politik dan anggaran yang penting untuk dianalisis,” kata Gobay.
Ia mengungkapkan bahwa di tengah kebijakan efisiensi anggaran nasional, Kementerian Pertahanan justru masih mendapat alokasi besar, termasuk untuk pembiayaan operasi penegakan hukum di Papua yang melibatkan Satgas Damai Cartenz dari Kepolisian dan Satgas Habema dari TNI. Operasi-operasi tersebut, menurut Gobay, telah menimbulkan banyak korban dari berbagai pihak, termasuk masyarakat sipil.
“Kabupaten Nduga sudah terlalu sering jadi lokasi operasi militer. Kalau terus begini, pembangunan tidak akan pernah berjalan maksimal. Harapan masyarakat sipil Papua justru adalah berkurangnya operasi penegakan hukum, bukan penambahan,” tegasnya.
Gobay mendesak agar kehadiran Menteri Keuangan Sri Mulyani dapat menjadi momentum untuk meninjau ulang anggaran militer di Papua. Ia berharap pemerintah pusat, khususnya Kabinet Prabowo Subianto, tidak hanya datang mengambil data, tetapi benar-benar menyerap aspirasi rakyat Papua terkait pentingnya pendekatan damai dan pembangunan.
“Harusnya kunjungan ini menjadi langkah awal untuk mengurangi anggaran operasi militer. Ini sejalan dengan upaya efisiensi anggaran yang dicanangkan pemerintah. Bila anggaran dipangkas, otomatis intensitas operasi bisa berkurang, dan itu akan menyelamatkan lebih banyak nyawa, baik dari TNI-Polri, OPM, maupun masyarakat sipil,” lanjut Gobay.
Ia menutup pernyataannya dengan harapan agar Papua tidak lagi menjadi ladang kekerasan yang terus-menerus dibiayai negara.
“Yang dibutuhkan Papua adalah perdamaian, pembangunan, dan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat sipil, bukan terus-menerus menjadi wilayah operasi militer,” pungkasnya. (MB)
