Menu ✖

Mode Gelap
Senator Sopater Usulkan Putra Terbaik Wilayah Timur Isi Kursi Wakil Presiden Wilhelmus Pigai Tidak Setuju Sekolah dan Gereja Dijadikan Tempat Penempatan Aparat TNI-Polri di Paniai Gibran Dikabarkan Mundur dari Wapres, Budi Arie Benarkan Penyerahan Surat di Halim Enam Warga Diduga Keracunan di Lokasi Dulang, Satu Orang Meninggal Dunia  Tani Merdeka Indonesia Papua Tengah Siap Dukung Program MBG, Dorong Keterlibatan Petani Lokal Senator Sopater Bawa Kasus Hilangnya Dua Warga Suku Mek Ke DPD RI, Desak Pengusutan Tuntas Dan Penegakan Hukum

Headline

Proyek Tailing PT HAL Dikritik, Rekrutmen Dinilai Tak Transparan, Puluhan Karyawan Papua Terlantar

adminbadge-check


					Proyek Tailing PT HAL Dikritik, Rekrutmen Dinilai Tak Transparan, Puluhan Karyawan Papua Terlantar Perbesar

MIMIKA – Proyek pengelolaan tailing milik PT HAL yang digagas oleh Komisaris Utama Panius Kogoya dan Direktur Utama Fenty tengah menjadi sorotan publik. Perusahaan yang mengusung gagasan inovatif mengubah limbah tailing menjadi produk seperti semen, keramik, dan paving block ini, justru menuai kritik tajam lantaran diduga melakukan proses perekrutan tenaga kerja yang tidak terbuka.

Lebih dari 6.000 orang terlibat dalam proses rekrutmen yang disebut-sebut banyak melalui jalur rekomendasi gereja, tanpa pelibatan unsur penting lain. Tokoh Pemuda Amungme, Viktor Senawatme, S.Pd, mengecam keras langkah tersebut. Ia menyebut PT Freeport Indonesia selaku pemilik tailing tidak diberi informasi, begitu pula dengan lembaga adat Lemasa dan Lemasko, serta pemerintah daerah maupun DPR.

“Semua jalur formal dilewati begitu saja. Yang digunakan malah jaringan gereja, dan itu pun menurut saya dimanfaatkan secara sepihak,” ujar Viktor. “Ini seperti bentuk pencurian sumber daya manusia secara sistematis. Gereja dijadikan alat, padahal mereka tidak tahu dampaknya,” imbuhnya.

Viktor juga mengungkap fakta mengejutkan: sebanyak 65 karyawan asli Papua yang dikirim untuk pelatihan ke Pulau Jawa kini terlantar. Mereka tidak memiliki biaya untuk kembali dan tidak mendapat dukungan dari PT HAL.

“Mereka seperti ditawan—tidak bisa makan dengan layak, tidak ada tempat tinggal yang layak. Ini sangat mengkhawatirkan. Jika perusahaan punya dana untuk mengirim, harusnya punya tanggung jawab untuk memulangkan. Jangan jadikan masyarakat Papua korban eksploitasi,” tegas Viktor.

Tak hanya itu, lokasi pembangunan pabrik PT HAL yang berada di tengah permukiman warga juga menuai protes. Viktor mengingatkan risiko pencemaran lingkungan, mengingat limbah tailing mengandung bahan kimia berbahaya yang berpotensi merusak tanah ulayat, khususnya milik Suku Iwaka.

Ia mendesak agar proyek ini dihentikan sementara hingga dilakukan kajian ilmiah dan pelibatan semua pihak terkait. “Kita tidak ingin mengulang luka lama: kerusakan lingkungan dan konflik sosial yang merugikan masyarakat adat,” kata Viktor.

Ia pun menyatakan bahwa pihaknya akan memanggil manajemen PT HAL setelah struktur komisi pemuda terbentuk. Jika manajemen tidak menunjukkan itikad baik, pihaknya akan mendorong penarikan tenaga kerja dan penutupan proyek secara permanen.

Sementara itu, keluarga para karyawan yang kini terlantar di Jawa menyuarakan harapan mereka. “Anak-anak kami hanya ingin pulang dengan selamat. Jika perusahaan tidak bertanggung jawab, lebih baik ditutup dan tidak diizinkan lagi beroperasi di tanah kami,” tegas perwakilan keluarga.

Facebook Comments Box

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Dinas Pertanian Deiyai Salurkan Tiga Unit Traktor Bantuan dari Kementerian Pertanian RI

17 November 2026 - 13:14 WIB

Screenshot 20261117 221346 WhatsApp

Bupati Paniai Siap Antar Masyarakat Pengungsi Kembali Ke Distrik Aweida, Marinir Tegaskan Tetap Jalankan Tugas

17 November 2026 - 13:09 WIB

IMG 20261117 WA0066

Gubernur Papua Tengah Dorong Petani Kopi Intan Jaya Tembus Pasar Dunia

17 November 2026 - 13:03 WIB

IMG 20261117 WA0065

Yustinus Pigai: Pertina yang Sah di Bawah Payung KONI

17 November 2026 - 12:59 WIB

IMG 20261117 WA0062

Pemuda Mimika Minta Publik Tak Bangun Opini Liar soal Pemeriksaan Bupati dalam Kasus Hibah KPU

17 November 2026 - 10:05 WIB

20261116
Trending di News