MIMIKA – Proyek pengelolaan tailing milik PT HAL yang digagas oleh Komisaris Utama Panius Kogoya dan Direktur Utama Fenty tengah menjadi sorotan publik. Perusahaan yang mengusung gagasan inovatif mengubah limbah tailing menjadi produk seperti semen, keramik, dan paving block ini, justru menuai kritik tajam lantaran diduga melakukan proses perekrutan tenaga kerja yang tidak terbuka.
Lebih dari 6.000 orang terlibat dalam proses rekrutmen yang disebut-sebut banyak melalui jalur rekomendasi gereja, tanpa pelibatan unsur penting lain. Tokoh Pemuda Amungme, Viktor Senawatme, S.Pd, mengecam keras langkah tersebut. Ia menyebut PT Freeport Indonesia selaku pemilik tailing tidak diberi informasi, begitu pula dengan lembaga adat Lemasa dan Lemasko, serta pemerintah daerah maupun DPR.
“Semua jalur formal dilewati begitu saja. Yang digunakan malah jaringan gereja, dan itu pun menurut saya dimanfaatkan secara sepihak,” ujar Viktor. “Ini seperti bentuk pencurian sumber daya manusia secara sistematis. Gereja dijadikan alat, padahal mereka tidak tahu dampaknya,” imbuhnya.
Viktor juga mengungkap fakta mengejutkan: sebanyak 65 karyawan asli Papua yang dikirim untuk pelatihan ke Pulau Jawa kini terlantar. Mereka tidak memiliki biaya untuk kembali dan tidak mendapat dukungan dari PT HAL.
“Mereka seperti ditawan—tidak bisa makan dengan layak, tidak ada tempat tinggal yang layak. Ini sangat mengkhawatirkan. Jika perusahaan punya dana untuk mengirim, harusnya punya tanggung jawab untuk memulangkan. Jangan jadikan masyarakat Papua korban eksploitasi,” tegas Viktor.
Tak hanya itu, lokasi pembangunan pabrik PT HAL yang berada di tengah permukiman warga juga menuai protes. Viktor mengingatkan risiko pencemaran lingkungan, mengingat limbah tailing mengandung bahan kimia berbahaya yang berpotensi merusak tanah ulayat, khususnya milik Suku Iwaka.
Ia mendesak agar proyek ini dihentikan sementara hingga dilakukan kajian ilmiah dan pelibatan semua pihak terkait. “Kita tidak ingin mengulang luka lama: kerusakan lingkungan dan konflik sosial yang merugikan masyarakat adat,” kata Viktor.
Ia pun menyatakan bahwa pihaknya akan memanggil manajemen PT HAL setelah struktur komisi pemuda terbentuk. Jika manajemen tidak menunjukkan itikad baik, pihaknya akan mendorong penarikan tenaga kerja dan penutupan proyek secara permanen.
Sementara itu, keluarga para karyawan yang kini terlantar di Jawa menyuarakan harapan mereka. “Anak-anak kami hanya ingin pulang dengan selamat. Jika perusahaan tidak bertanggung jawab, lebih baik ditutup dan tidak diizinkan lagi beroperasi di tanah kami,” tegas perwakilan keluarga.
