Menu ✖

Mode Gelap
Senator Sopater Usulkan Putra Terbaik Wilayah Timur Isi Kursi Wakil Presiden Wilhelmus Pigai Tidak Setuju Sekolah dan Gereja Dijadikan Tempat Penempatan Aparat TNI-Polri di Paniai Gibran Dikabarkan Mundur dari Wapres, Budi Arie Benarkan Penyerahan Surat di Halim Enam Warga Diduga Keracunan di Lokasi Dulang, Satu Orang Meninggal Dunia  Tani Merdeka Indonesia Papua Tengah Siap Dukung Program MBG, Dorong Keterlibatan Petani Lokal Senator Sopater Bawa Kasus Hilangnya Dua Warga Suku Mek Ke DPD RI, Desak Pengusutan Tuntas Dan Penegakan Hukum

Headline

Kementerian HAM Usul SKCK Dihapuskan, Natalius Pigai Kirim Surat ke Kapolri

adminbadge-check


					Ilustrasi SKCK Perbesar

Ilustrasi SKCK

JAKARTA – Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) mengirim surat kepada Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo terkait usulan penghapusan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK). Usulan ini diajukan karena SKCK dinilai berpotensi menghalangi hak asasi warga negara.

Direktur Jenderal Instrumen dan Penguatan HAM Kementerian HAM, Nicholay Aprilindo, menyatakan bahwa surat tersebut telah ditandatangani oleh Menteri HAM, Natalius Pigai, dan dikirim ke Mabes Polri pada Jumat, 21 Maret 2025. “Alhamdulillah, Pak Menteri sudah menandatangani surat usulan kepada Kapolri untuk mencabut SKCK berdasarkan kajian akademis maupun praktis yang telah kami lakukan,” ujar Nicholay pada Jumat, 21 Maret 2025.

Usulan ini muncul setelah Kementerian HAM melakukan pengecekan ke berbagai lembaga pemasyarakatan (lapas) di sejumlah daerah. Dalam kunjungan tersebut, ditemukan banyak mantan narapidana yang kembali dipenjara karena kesulitan mencari pekerjaan setelah bebas. Salah satu kendala utama yang mereka hadapi adalah persyaratan SKCK dalam proses rekrutmen kerja.

Meskipun mantan narapidana memperoleh SKCK, keterangan dalam dokumen tersebut tetap mencantumkan riwayat pidana mereka. Hal ini, menurut Nicholay, menjadi alasan banyak perusahaan enggan menerima mereka sebagai pekerja.

“Beberapa mantan narapidana mengeluhkan bahwa dengan adanya persyaratan SKCK, masa depan mereka seakan tertutup. Mereka merasa seperti menjalani hukuman seumur hidup karena kesulitan mendapatkan pekerjaan dan hidup normal akibat stigma sebagai mantan narapidana,” jelasnya.

Nicholay menegaskan bahwa usulan penghapusan SKCK bertujuan untuk memperkuat pemenuhan hak asasi manusia. Kementerian HAM berpendapat bahwa setiap individu, termasuk mantan narapidana, memiliki hak asasi yang melekat sejak lahir dan tidak dapat dicabut oleh siapa pun.

Apalagi, lanjutnya, Presiden Prabowo Subianto dalam Astacita juga menekankan pentingnya hak asasi manusia dalam butir pertama, yaitu memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan HAM.

“Saya berharap surat ini mendapat respons positif dari Kapolri demi kemanusiaan. Ini tidak ada kaitannya dengan politik, tetapi murni demi penegakan, pemenuhan, dan penguatan HAM,” tegasnya.

Jika usulan ini tidak mendapat tanggapan dari Polri, Kementerian HAM berencana membentuk Peraturan Menteri (Permen) untuk mengatur kebijakan tersebut.

“Jika tidak direspons, kami akan berkonsultasi dengan DPR dan menyusun draf untuk Permen,” pungkas Nicholay.

Facebook Comments Box

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Pemkab Hadir di Tengah Masyarakat, Kesbangpol Deiyai Salurkan Sembako dan Gelar Bakar Batu Bersama Pengungsi di Timika

18 November 2026 - 04:46 WIB

IMG 20261118 WA0012

Dinas Pertanian Deiyai Salurkan Tiga Unit Traktor Bantuan dari Kementerian Pertanian RI

17 November 2026 - 13:14 WIB

Screenshot 20261117 221346 WhatsApp

Bupati Paniai Siap Antar Masyarakat Pengungsi Kembali Ke Distrik Aweida, Marinir Tegaskan Tetap Jalankan Tugas

17 November 2026 - 13:09 WIB

IMG 20261117 WA0066

Gubernur Papua Tengah Dorong Petani Kopi Intan Jaya Tembus Pasar Dunia

17 November 2026 - 13:03 WIB

IMG 20261117 WA0065

Yustinus Pigai: Pertina yang Sah di Bawah Payung KONI

17 November 2026 - 12:59 WIB

IMG 20261117 WA0062
Trending di News