Menu ✖

Mode Gelap
Senator Sopater Usulkan Putra Terbaik Wilayah Timur Isi Kursi Wakil Presiden Wilhelmus Pigai Tidak Setuju Sekolah dan Gereja Dijadikan Tempat Penempatan Aparat TNI-Polri di Paniai Gibran Dikabarkan Mundur dari Wapres, Budi Arie Benarkan Penyerahan Surat di Halim Enam Warga Diduga Keracunan di Lokasi Dulang, Satu Orang Meninggal Dunia  Tani Merdeka Indonesia Papua Tengah Siap Dukung Program MBG, Dorong Keterlibatan Petani Lokal Senator Sopater Bawa Kasus Hilangnya Dua Warga Suku Mek Ke DPD RI, Desak Pengusutan Tuntas Dan Penegakan Hukum

Headline

Menteri HAM Dorong Pembentukan UU Kebebasan Beragama untuk Lindungi Hak Minoritas

adminbadge-check


					Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai Perbesar

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai

JAKARTA – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, mengusulkan pembentukan Undang-Undang (UU) Kebebasan Beragama sebagai langkah untuk menjamin hak beragama bagi seluruh warga negara, terutama kelompok minoritas. Menurutnya, kebijakan ini penting untuk menghindari justifikasi terhadap ketidakadilan dalam beragama.

“Ini bukan Undang-Undang Perlindungan Umat Beragama, melainkan Undang-Undang Kebebasan Beragama. Jika kita memakai istilah ‘perlindungan’, maka seolah-olah kita menerima kenyataan bahwa ada pengekangan terhadap kebebasan beragama,” ujar Pigai dalam keterangannya, Rabu (12/3/2025), dikutip dari Antara.

Pigai menegaskan bahwa kebijakan negara tidak boleh membatasi hak individu dalam menjalankan keyakinannya. Ia menolak adanya undang-undang yang justru memperkuat diskriminasi terhadap kelompok tertentu.

“Negara tidak boleh membenarkan adanya perlakuan tidak adil dalam beragama. Semua warga negara harus diberikan kebebasan untuk meyakini dan menjalankan kepercayaannya masing-masing tanpa ada tekanan,” tambahnya.

Meski demikian, Pigai mengakui bahwa usulan ini masih bersifat wacana dan terbuka untuk perdebatan. Ia pun mengapresiasi jika ada pihak yang ingin memberikan tanggapan, baik yang mendukung maupun yang menentang.

“Silakan kalau ada yang ingin mengkritik atau mendukung, karena ini bagian dari demokrasi,” ujarnya.

Usulan ini juga muncul sebagai respons terhadap penurunan indeks demokrasi Indonesia berdasarkan laporan The Democracy Index 2024 yang dirilis oleh Economist Intelligence Unit (EIU). Selain itu, Kementerian HAM juga merekomendasikan revisi terhadap sejumlah regulasi, termasuk Peraturan Kapolri terkait ujaran kebencian serta revisi UU Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), sebagai langkah untuk memperkuat demokrasi di Indonesia.

Facebook Comments Box

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Disperindag Mimika Perketat Pengawasan Sembako dan BBM Subsidi Jelang Nataru 2026-2027

18 November 2026 - 04:59 WIB

IMG 20261118 WA0045

Papua Tengah Raih Terbaik I Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Region III Papua

18 November 2026 - 04:54 WIB

IMG 20261118 WA0016

Pemkab Hadir di Tengah Masyarakat, Kesbangpol Deiyai Salurkan Sembako dan Gelar Bakar Batu Bersama Pengungsi di Timika

18 November 2026 - 04:46 WIB

IMG 20261118 WA0012

Dinas Pertanian Deiyai Salurkan Tiga Unit Traktor Bantuan dari Kementerian Pertanian RI

17 November 2026 - 13:14 WIB

Screenshot 20261117 221346 WhatsApp

Bupati Paniai Siap Antar Masyarakat Pengungsi Kembali Ke Distrik Aweida, Marinir Tegaskan Tetap Jalankan Tugas

17 November 2026 - 13:09 WIB

IMG 20261117 WA0066
Trending di Headline