Menu ✖

Mode Gelap
Senator Sopater Usulkan Putra Terbaik Wilayah Timur Isi Kursi Wakil Presiden Wilhelmus Pigai Tidak Setuju Sekolah dan Gereja Dijadikan Tempat Penempatan Aparat TNI-Polri di Paniai Gibran Dikabarkan Mundur dari Wapres, Budi Arie Benarkan Penyerahan Surat di Halim Enam Warga Diduga Keracunan di Lokasi Dulang, Satu Orang Meninggal Dunia  Tani Merdeka Indonesia Papua Tengah Siap Dukung Program MBG, Dorong Keterlibatan Petani Lokal Senator Sopater Bawa Kasus Hilangnya Dua Warga Suku Mek Ke DPD RI, Desak Pengusutan Tuntas Dan Penegakan Hukum

Headline

Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin Bahas Urgensi RUU Daerah Kepulauan Bersama GMNI

adminbadge-check


					Foto : Istimewa Perbesar

Foto : Istimewa

JAKARTA – Ketua DPD RI, Sultan B. Najamudin, menerima audiensi dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) di Gedung DPD RI, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Jumat (7/2/2025).

Dalam pertemuan tersebut, Sultan menyoroti pentingnya Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Kepulauan yang masuk dalam Prolegnas Prioritas 2025 sebagai langkah strategis dalam memperkuat pembangunan serta mengurangi kesenjangan antar daerah.

“Saya sangat mengapresiasi dukungan GMNI terhadap DPD RI dalam upaya memperjuangkan pengesahan RUU Daerah Kepulauan menjadi Undang-Undang. Hal ini penting untuk memastikan daerah kepulauan mendapatkan perhatian lebih dalam kebijakan pembangunan nasional,” ujar Sultan.

Lebih lanjut, Sultan menegaskan bahwa meskipun DPD RI memiliki keterbatasan kewenangan serta efisiensi anggaran, lembaga ini tetap berkomitmen untuk memperjuangkan kepentingan daerah di tingkat nasional. Ia juga menekankan peran penting anak muda, terutama mahasiswa, dalam mengamplifikasi tugas politik DPD RI agar lebih dikenal masyarakat luas.

Ketua Umum GMNI, Imanuel Cahyadi, dalam kesempatan yang sama, menyampaikan dukungan penuh terhadap percepatan pengesahan RUU Daerah Kepulauan. Menurutnya, DPD RI sebagai representasi daerah harus diberikan kewenangan yang lebih besar agar mampu mewujudkan pemerataan pembangunan yang berorientasi pada prinsip Indonesia sentris.

“Kami menilai bahwa RUU ini sangat penting, terutama bagi daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) yang membutuhkan pemerataan pembangunan. Dengan adanya penguatan peran DPD RI, diharapkan ketimpangan antara Jawa dan luar Jawa, serta antara wilayah barat dan timur, dapat diminimalisir,” ungkap Imanuel.

Ia menambahkan bahwa masyarakat daerah kepulauan juga memiliki harapan besar untuk mengelola sumber daya manusia (SDM) dan sumber daya alam (SDA) mereka secara mandiri, tanpa hanya mengandalkan dana transfer dari pemerintah pusat.

Menanggapi hal tersebut, Sultan B. Najamudin mengajak para mahasiswa untuk terus aktif dalam organisasi dan memahami politik sejak dini. Ia juga mengutip isi bukunya, Green Democracy, yang membahas tantangan dalam sistem politik Indonesia yang masih belum ideal dan memerlukan biaya tinggi.

“Mahasiswa memiliki potensi luar biasa dan jangan sampai kalah dengan mereka yang memiliki kekuatan finansial dalam politik. Ide dan gagasan anak muda sangat dibutuhkan untuk membangun masa depan Indonesia yang lebih baik,” tutup Sultan.

Facebook Comments Box

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Disperindag Mimika Perketat Pengawasan Sembako dan BBM Subsidi Jelang Nataru 2026-2027

18 November 2026 - 04:59 WIB

IMG 20261118 WA0045

Papua Tengah Raih Terbaik I Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Region III Papua

18 November 2026 - 04:54 WIB

IMG 20261118 WA0016

Pemkab Hadir di Tengah Masyarakat, Kesbangpol Deiyai Salurkan Sembako dan Gelar Bakar Batu Bersama Pengungsi di Timika

18 November 2026 - 04:46 WIB

IMG 20261118 WA0012

Dinas Pertanian Deiyai Salurkan Tiga Unit Traktor Bantuan dari Kementerian Pertanian RI

17 November 2026 - 13:14 WIB

Screenshot 20261117 221346 WhatsApp

Bupati Paniai Siap Antar Masyarakat Pengungsi Kembali Ke Distrik Aweida, Marinir Tegaskan Tetap Jalankan Tugas

17 November 2026 - 13:09 WIB

IMG 20261117 WA0066
Trending di Headline