Menu ✖

Mode Gelap
Senator Sopater Usulkan Putra Terbaik Wilayah Timur Isi Kursi Wakil Presiden Wilhelmus Pigai Tidak Setuju Sekolah dan Gereja Dijadikan Tempat Penempatan Aparat TNI-Polri di Paniai Gibran Dikabarkan Mundur dari Wapres, Budi Arie Benarkan Penyerahan Surat di Halim Enam Warga Diduga Keracunan di Lokasi Dulang, Satu Orang Meninggal Dunia  Tani Merdeka Indonesia Papua Tengah Siap Dukung Program MBG, Dorong Keterlibatan Petani Lokal Senator Sopater Bawa Kasus Hilangnya Dua Warga Suku Mek Ke DPD RI, Desak Pengusutan Tuntas Dan Penegakan Hukum

News

Darling Tabuni : Kami Buka TPS untuk 1 Orang 1 Suara, Banyak Ikut Kearifan Lokal

adminbadge-check


					 Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua Tengah, Jennifer Darling Tabuni Perbesar

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua Tengah, Jennifer Darling Tabuni

MIMIKA – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua Tengah, Jennifer Darling Tabuni, menyatakan bahwa enam kabupaten di wilayah Papua Tengah masih menggunakan sistem noken dalam pelaksanaan pemilu.

Menurutnya, sistem noken ini merupakan bentuk kearifan lokal yang telah lama diterapkan di wilayah Papua.

Jennifer menyebut, penerapan sistem noken telah melalui proses diskusi yang intensif dengan melibatkan semua pihak terkait, termasuk tokoh masyarakat.

“Ini bukan keputusan sepihak. Diskusi dilakukan secara berkala sejak persiapan pemilu hingga mendekati pelaksanaan Pilkada,” ungkap Darling Tabuni saat ditemui di Timika, Minggu (24/11/2024) malam.

Meski demikian, KPU juga menyediakan tempat pemungutan suara (TPS) dengan sistem 1 orang 1 suara untuk masyarakat yang bukan Orang Asli Papua (non-OAP).

“Kami tetap membuka ruang untuk mereka memilih secara langsung, tetapi ada kekhawatiran dari sebagian masyarakat. Namun, ada juga yang sepakat mengikuti sistem kearifan lokal ini,” ujar Jennifer.

Jennifer menjelaskan, di Kabupaten Puncak Jaya, masyarakat dan pasangan calon dari kota baru memilih memberikan suara mereka kepada salah satu paslon melalui perwakilan tokoh masyarakat. Kesepakatan tersebut dijalankan dengan tetap menjaga asas keadilan dalam pemilu.

“Suara mereka diberikan kepada tokoh masyarakat setempat untuk disalurkan. Jadi, meskipun ada ketakutan, semua hak suara tetap diakomodasi,” lanjutnya.

Untuk memastikan transparansi, Jennifer menegaskan bahwa kesepakatan dalam sistem noken harus dituangkan dalam berita acara.

“Sebelum masuk proses rekapitulasi di plano, berita acara harus memuat rincian suara yang diterima setiap pasangan calon. Surat suara juga harus dicoblos sesuai dengan kesepakatan sebelum dikembalikan ke jenjang berikutnya di KPU,” jelasnya.

Menurut Jennifer, surat suara yang telah dicoblos akan menjadi alat bukti resmi untuk menunjukkan pelaksanaan sistem noken sesuai aturan yang berlaku.

Facebook Comments Box

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Disperindag Mimika Perketat Pengawasan Sembako dan BBM Subsidi Jelang Nataru 2026-2027

18 November 2026 - 04:59 WIB

IMG 20261118 WA0045

Papua Tengah Raih Terbaik I Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Region III Papua

18 November 2026 - 04:54 WIB

IMG 20261118 WA0016

Pemkab Hadir di Tengah Masyarakat, Kesbangpol Deiyai Salurkan Sembako dan Gelar Bakar Batu Bersama Pengungsi di Timika

18 November 2026 - 04:46 WIB

IMG 20261118 WA0012

Dinas Pertanian Deiyai Salurkan Tiga Unit Traktor Bantuan dari Kementerian Pertanian RI

17 November 2026 - 13:14 WIB

Screenshot 20261117 221346 WhatsApp

Bupati Paniai Siap Antar Masyarakat Pengungsi Kembali Ke Distrik Aweida, Marinir Tegaskan Tetap Jalankan Tugas

17 November 2026 - 13:09 WIB

IMG 20261117 WA0066
Trending di Headline