MANOKWARI – Sekretaris Sinode Gereja Kemah Injil (KINGMI) di Tanah Papua, Pdt. Dominggus Y. Pigay, S.IP., M.Mis., M.Th., mengangkat persoalan krisis tanah, kerusakan lingkungan, pelanggaran hak asasi manusia (HAM), konflik bersenjata, dan pengungsian masyarakat sipil dalam seminar pleno Konferensi Sinode XII KINGMI di Manokwari, Papua Barat, Rabu (18/11/2026).
Dalam pemaparan bertajuk “Eko-Teologi Papua: Merawat Ciptaan, Memulihkan Kemanusiaan, dan Memperjuangkan Keadilan”, Pdt. Dominggus mengajak gereja dan umat Kristen melihat persoalan tanah dan lingkungan sebagai bagian dari tanggung jawab iman. Ia mengangkat pesan penting tentang menjaga tanah, tidak menjual tanah secara sembarangan, serta menyadari bahwa bumi dan segala isinya merupakan milik Tuhan.
Hal tersebut merujuk pada Mazmur 24:1 yang berbunyi, “Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya.” Ia juga mengutip Imamat 25:23: “Tanah itu jangan dijual mutlak, karena Akulah pemilik tanah itu.”
Dalam materi seminar, Pdt. Dominggus menghubungkan persoalan tanah dengan sejarah masuknya Injil di Tanah Papua. Ia menampilkan dua momentum penting, yakni 5 Februari 1855, ketika Ottow dan Geissler menginjakkan kaki di Pulau Mansinam dan berdoa, “Dengan nama Tuhan kami menginjak tanah ini.”
“Kemudian, pada 13 Januari 1939, Injil ditanam di Enarotali dan diberitakan dari lembah ke lembah, melintasi wilayah Paniai, Deiyai, Mapia, Nabire, hingga pegunungan tengah”, katanya
Dari sejarah tersebut, muncul pertanyaan reflektif yang disampaikan dalam materi seminar: apakah tanah tempat Injil ditanam masih utuh? Apakah umat yang dahulu dibaptis di sungai-sungai masih dapat kembali ke kampung halamannya?
” Kita Tau, Pertanyaan ini menghubungkan sejarah pekabaran Injil dengan kenyataan yang dihadapi masyarakat Papua saat ini, terutama menyangkut keberadaan tanah adat dan ruang hidup masyarakat”, Imbunya
Pdt. Dominggus juga memaparkan sejumlah data mengenai perubahan kawasan hutan dan tanah adat di Papua. Dalam materi presentasinya disebutkan, sekitar 486.939 hektare kawasan hutan dilepas untuk Proyek Strategis Nasional (PSN) di Merauke, dengan 24 kampung adat berada di dalam kawasan tersebut.
“jelasnya Selain itu, terdapat sekitar 2,7 juta hektare tanah adat yang tumpang tindih dengan areal PSN di Papua Selatan sejak 2023. Materi tersebut juga mencatat kehilangan hutan Papua seluas 722.256 hektare sepanjang 2001–2023”, Tuturnya
Sementara itu, sekitar 7.600 hektare hutan disebut habis untuk pembangunan jalan sepanjang 135 kilometer Wanam–Muting hingga Februari 2026.
Data tersebut ditampilkan untuk menggambarkan persoalan yang dihadapi masyarakat adat ketika kekayaan alam diambil, sementara ruang hidup dan keberadaan tanah adat menghadapi tekanan.
Selain krisis tanah, materi seminar turut menyoroti persoalan kemanusiaan akibat konflik dan kekerasan bersenjata di Papua. Dalam slide presentasinya, tercatat 42 peristiwa kekerasan dan konflik bersenjata selama semester pertama 2026.
Peristiwa tersebut mengakibatkan 59 orang meninggal dunia dan 50 orang mengalami luka-luka. Sementara itu, sekitar 122 ribu warga dilaporkan mengungsi akibat konflik berkepanjangan. (Cr4)









