TIMIKA – Lembaga Musyawarah Adat Suku Kamoro (Lemasko) menempuh jalur hukum terkait beredarnya surat rekomendasi pendulangan emas yang mengatasnamakan Tinakon. Surat tersebut dipersoalkan karena diduga menggunakan nama dan nomor surat Ketua Lemasko, Gregorius Okoare, tanpa persetujuan maupun sepengetahuannya.
Ketua Lemasko, Gregorius Okoare, menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah mengeluarkan surat rekomendasi maupun memberikan persetujuan kepada siapa pun untuk melakukan aktivitas pendulangan di kawasan tanggul barat dan tanggul timur dengan menggunakan nama serta nomor surat Lemasko.
Menurut Gregorius, Tinakon telah lama dibekukan dan beralih menjadi Yayasan Yuamako. Dengan demikian, tidak ada lagi lembaga bernama Tinakon yang memiliki kewenangan mengeluarkan rekomendasi bagi masyarakat untuk melakukan aktivitas pendulangan.
“Tinakon ini sudah ditutup sejak beberapa tahun lalu. Sudah dikukuhkan dari Tinakon berubah menjadi Yayasan Yuamako. Jadi, tidak ada lagi Tinakon yang memiliki kewenangan mengeluarkan rekomendasi untuk orang mendulang,” tegas Gregorius saat memberikan keterangan kepada awak media di Kantor Pelayanan Polres Mimika, Rabu (18/11/2026).
Ia mengungkapkan, persoalan tersebut mulai mencuat dalam beberapa bulan terakhir setelah beredarnya surat rekomendasi yang digunakan sejumlah pendulang, khususnya masyarakat dari luar Papua, sebagai dasar untuk melakukan aktivitas pendulangan.
Gregorius mengaku keberatan karena namanya dicatut dalam surat tersebut. Setelah memeriksa dokumen yang beredar, pihaknya menemukan sejumlah perbedaan dengan administrasi resmi Lemasko, mulai dari nomor surat, tanda tangan, stempel, logo hingga kop surat.
“Saya tidak pernah mengeluarkan surat untuk orang mendulang menggunakan nomor SK saya. Nama saya dibawa-bawa seolah-olah saya menyetujui. Itu tidak benar. Tanda tangan saya berbeda, cap berbeda, logo dan kop surat juga berbeda,” ungkapnya.
Ia menjelaskan, nomor surat yang digunakan dalam dokumen tersebut juga tidak sesuai dengan administrasi resmi Lemasko tahun 2026. Saat ini, nomor surat Lemasko masih berada pada kisaran 200, sementara surat yang beredar menggunakan nomor 400-an.
Atas persoalan tersebut, pihak Lemasko telah mendatangi kepolisian dan membuat laporan melalui Satuan Reserse Kriminal (Reskrim). Selanjutnya, pihaknya akan melengkapi dokumen administrasi untuk dicocokkan dengan surat yang dipersoalkan oleh penyidik.
Selain dugaan pencatutan nama dan penggunaan dokumen yang tidak sesuai, Gregorius juga menyoroti informasi mengenai biaya penerbitan rekomendasi yang mencapai jutaan rupiah.
Berdasarkan informasi yang diterimanya, terdapat pendulang yang mengaku membayar Rp3 juta hingga Rp7 juta untuk memperoleh surat rekomendasi tersebut.
“Awalnya saya pikir Rp3.000 ternyata yang dimaksud Rp3 juta dan kalau ada masyarakat yang merasa dirugikan karena sudah membayar atau membeli mesin dompeng berdasarkan surat tersebut, silakan menagih kepada pihak yang mengeluarkan surat,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi III Lemasko, Yohanes Mamiri, menegaskan bahwa pihaknya telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait wilayah yang diperbolehkan dan dilarang untuk aktivitas pendulangan.
Ia mengatakan, sosialisasi telah dilakukan mulai dari kawasan Mil 21 hingga Pasir Hitam di Puriri. Selama ini, Lemasko bersama tokoh adat dan masyarakat tetap mendukung aktivitas pendulangan masyarakat yang difasilitasi perusahaan melalui Koperasi Maria Bintang Laut (KMBL).
Dukungan tersebut diwujudkan melalui penyediaan transportasi bagi masyarakat yang hendak menuju lokasi pendulangan, termasuk melalui koperasi yang beroperasi di Nawaripi dan Koprapoka.
Namun, Yohanes menyayangkan munculnya sebuah yayasan atau lembaga yang menurutnya tidak memiliki legal standing yang jelas, tetapi menerbitkan surat rekomendasi kepada masyarakat dari luar Papua untuk melakukan pendulangan di kawasan tanggul barat.
“Kami melarang keras untuk area tersebut. Perusahaan juga sudah melakukan upaya sosialisasi. Pihak PTFI dan pihak terkait di perusahaan sudah menyampaikan bahwa area antara tanggul timur dan tanggul barat dilarang untuk melakukan pendulangan,” tegas Yohanes.
Ia menyebutkan, wilayah yang dimaksud meliputi sejumlah titik yang dikenal dengan sebutan Pandan 5, A0, A1, A2, A3 hingga Sob 19.
Menurutnya, kawasan tersebut juga merupakan area perkebunan masyarakat yang setiap minggu masih digunakan untuk aktivitas berkebun. Karena itu, aktivitas pendulangan oleh masyarakat dari luar Papua dikhawatirkan memicu gesekan dan konflik dengan masyarakat setempat.
“Kami tidak mau ketika saudara-saudara kita dari Nusantara merasa nyaman dengan situasi hari ini, kemudian terjadi pergesekan dengan masyarakat kita. Siapa yang akan bertanggung jawab kalau terjadi konflik dan masalah? Kami tidak mau masyarakat kami menjadi korban di tempat itu,” ujarnya.
Yohanes menegaskan, Lemasko tidak melarang masyarakat dari luar Papua mencari nafkah melalui aktivitas pendulangan. Namun, terdapat batas wilayah yang harus dihormati bersama.
Ia menjelaskan, masyarakat masih diperbolehkan melakukan pendulangan di wilayah sebelah atas dari Mil 21, sebagaimana lokasi yang sejak awal diperuntukkan bagi aktivitas tersebut.
Sebaliknya, kawasan mulai dari Mil 21 hingga Puriri dan Pasir Hitam, termasuk wilayah menuju pantai, dinyatakan tidak boleh digunakan untuk aktivitas pendulangan.
“Kami tidak melarang saudara-saudara mencari. Ini masalah perut, kami paham. Kami juga cari makan di situ. Tetapi kalau persoalan terjadi, tidak ada yang mau bertanggung jawab. Jadi, dari Mil 21 ke atas silakan mendulang karena memang dari awal tempatnya di situ. Tetapi dari Mil 21 sampai ke pantai kami larang,” jelasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa wilayah adat tidak bisa diklaim hanya berdasarkan kepemilikan satu orang atau satu marga. Sebab, dalam satu wilayah dusun atau taparo terdapat beberapa marga yang memiliki hak bersama.
Karena itu, setiap pihak diminta menghormati hak masyarakat adat dan tidak melakukan aktivitas yang berpotensi merusak wilayah tersebut.
Lebih lanjut, Yohanes menyampaikan bahwa Lemasko akan turun langsung melakukan pengosongan kawasan yang dilarang untuk aktivitas pendulangan.
Menurutnya, langkah tersebut akan mulai dilakukan dalam minggu ini dan dilanjutkan pada minggu berikutnya.
Ia menyebutkan, kawasan tersebut juga berkaitan dengan area konservasi dan penghijauan, termasuk wilayah yang disebut sebagai kawasan Taman Lorentz. Selain itu, terdapat upaya penanaman dan penghijauan kembali yang dilakukan melalui Departemen Lingkungan Hidup serta menindaklanjuti tuntutan Kementerian Lingkungan Hidup dari pemerintah pusat.
“Kami minta saudara-saudara Nusantara tolong hargai kami. Itu tempat kami, kami menjaga hak wilayah kami dan tidak mau dirusak oleh siapa pun. Untuk itu, kami minta tempat itu mulai dari Puriri, Pasir Hitam sampai Mil 21 dikosongkan,” tegasnya.
Apabila permintaan tersebut tidak diindahkan, Lemasko menyatakan akan menempuh langkah penegakan hukum dengan meminta dukungan aparat kepolisian, TNI, satuan tugas internal PT Freeport Indonesia serta SRM untuk melakukan penindakan.
Yohanes bahkan meminta agar mesin-mesin dompeng dan peralatan pendulangan yang masih berada di kawasan terlarang dapat ditertibkan.
“Kami akan minta pihak kepolisian, TNI dan Satgas yang ada di internal PTFI dan SRM untuk melakukan penindakan tegas, termasuk mengangkut mesin-mesin yang ada di lokasi,” katanya.
Ia kembali menegaskan bahwa masyarakat yang merasa dirugikan setelah membeli mesin, genset maupun peralatan pendulangan berdasarkan surat rekomendasi tersebut dipersilakan meminta pertanggungjawaban kepada pihak yang menerbitkan surat.
Lemasko berharap persoalan ini segera ditangani agar tidak berkembang menjadi konflik .Lemasko juga meminta seluruh masyarakat menghormati batas wilayah pendulangan yang telah disampaikan, sehingga aktivitas mencari nafkah tetap dapat berjalan tanpa mengganggu hak masyarakat adat maupun kawasan yang telah ditetapkan sebagai wilayah terlarang untuk pendulangan. (IT)









