TIMIKA – Pemerintah Distrik Mimika Barat Tengah menggelar kegiatan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Musyawarah Kampung (Bamuskam) guna memperkuat kapasitas serta pemahaman anggota Bamuskam dalam menjalankan peran sebagai lembaga perwakilan masyarakat di tingkat kampung.
Kegiatan yang berlangsung di Kantor Distrik Mimika Barat Tengah, Rabu (19/11/2026), diikuti peserta dari sembilan kampung, yakni Pronggo, Kipia, Akar, Mapar, Uta, Wakia, Kapiraya, Wumuka dan Mupuruka.
Dari sembilan kampung tersebut, empat kampung, yakni Mupuruka, Uta, Kipia dan Wakia, menghadirkan perwakilan masing-masing kepala kampung bersama lima anggota Bamuskam untuk mengikuti kegiatan tersebut.
Kegiatan sehari ini menghadirkan dua narasumber. Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Mimika, Bakri Aktori, membawakan materi tentang rancangan peraturan kampung. Sementara materi pembinaan dan penguatan tugas serta fungsi Bamuskam disampaikan langsung oleh Kepala Distrik Mimika Barat Tengah, Sam Naroba.

Kepala Distrik Mimika Barat Tengah, Sam Naroba, mengatakan kegiatan ini penting agar Bamuskam memahami secara baik tugas, fungsi dan tanggung jawabnya dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan kampung.
Menurutnya, ada dua hal utama yang menjadi fokus dalam kegiatan tersebut. Pertama, penguatan pemahaman mengenai tugas dan fungsi Bamuskam agar dapat dijalankan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Kedua, pemahaman mengenai penyusunan peraturan kampung sebagai landasan dalam mengatur berbagai kepentingan masyarakat.
Selain penguatan kelembagaan, Sam juga menyoroti persoalan bongkar muat barang di pelabuhan kampung yang selama ini menjadi salah satu kendala di wilayah Mimika Barat Tengah menyerukan,

Ia menjelaskan, setiap kampung memiliki ketentuan dan besaran biaya bongkar muat tersendiri. Kondisi ini perlu mendapat perhatian karena biaya yang dikenakan cukup besar dan bervariasi, bergantung pada kapasitas kapal yang melakukan aktivitas bongkar muat.
“Persoalan bongkar muat ini menjadi salah satu kendala bagi kami di wilayah distrik. Karena itu, melalui kegiatan ini kami ingin membuka wawasan dan memberikan pemahaman kepada Bamuskam serta kepala kampung agar ke depan ada aturan yang jelas dan dapat menjadi pedoman bersama,” jelas Sam.
Ia berharap, persoalan tersebut dapat ditata melalui regulasi khusus, termasuk mendorong adanya Peraturan Bupati yang mengatur mekanisme bongkar muat sehingga pelaksanaannya lebih tertib, transparan dan tidak memberatkan masyarakat.
Menurutnya, persoalan bongkar muat juga berdampak terhadap pelaksanaan berbagai program pembangunan dan pelayanan pemerintah di kampung. Sebab, aktivitas distribusi barang dan material untuk mendukung kegiatan pemerintah sering kali terkendala biaya bongkar muat.
Karena itu, hasil kegiatan tersebut diharapkan dapat menjadi bahan koordinasi dan disampaikan kepada dinas-dinas terkait agar persoalan yang terjadi di wilayah pesisir dan kampung-kampung di Mimika Barat Tengah mendapat perhatian bersama.
Sam juga berharap seluruh peserta dapat menerapkan pengetahuan yang diperoleh setelah kembali ke kampung masing-masing, terutama dalam menjalankan fungsi pengawasan, menyalurkan aspirasi masyarakat serta terlibat dalam pembentukan peraturan kampung.
“Kami berharap masyarakat dapat memberdayakan diri di kampung masing-masing dan bertanggung jawab terhadap apa yang sudah mereka dapatkan dalam kegiatan ini. Semoga materi yang diterima hari ini menjadi tolak ukur untuk membangun masa depan kampung yang lebih baik,” harapnya.
Ia menambahkan, seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah maupun dinas teknis di kampung perlu mengikuti arahan dan petunjuk yang telah disepakati melalui musyawarah kampung.

Dengan demikian, penguatan peran Bamuskam diharapkan tidak hanya memperbaiki tata kelola pemerintahan kampung, tetapi juga mendorong lahirnya kebijakan yang berpihak pada kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. (Cr2)










