Menu ✖

Mode Gelap
Senator Sopater Usulkan Putra Terbaik Wilayah Timur Isi Kursi Wakil Presiden Wilhelmus Pigai Tidak Setuju Sekolah dan Gereja Dijadikan Tempat Penempatan Aparat TNI-Polri di Paniai Gibran Dikabarkan Mundur dari Wapres, Budi Arie Benarkan Penyerahan Surat di Halim Enam Warga Diduga Keracunan di Lokasi Dulang, Satu Orang Meninggal Dunia  Tani Merdeka Indonesia Papua Tengah Siap Dukung Program MBG, Dorong Keterlibatan Petani Lokal Senator Sopater Bawa Kasus Hilangnya Dua Warga Suku Mek Ke DPD RI, Desak Pengusutan Tuntas Dan Penegakan Hukum

Headline

Penyerapan APBD Papua Tengah Baru 44,99 Persen, Suripatty Ajak OPD Tetap Optimistis dan Percepat Program

Etty Welerbadge-check


					Penyerapan APBD Papua Tengah Baru 44,99 Persen, Suripatty Ajak OPD Tetap Optimistis dan Percepat Program Perbesar

NABIRE – Wakil Ketua II DPR Papua Tengah, Dr. Petrus Izaach Suripatty, mengajak seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Tengah untuk tetap optimistis dan memperkuat koordinasi dalam mempercepat realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.

Ajakan tersebut disampaikan menyusul realisasi penyerapan APBD Papua Tengah yang baru mencapai 44,99 persen per 16 November 2026. Dengan waktu pelaksanaan anggaran yang semakin terbatas, ia berharap pemerintah daerah dapat memaksimalkan pelaksanaan program dan kegiatan agar manfaat pembangunan dapat dirasakan masyarakat.

“Kalau melihat angka penyerapan yang belum mencapai 50 persen, sementara waktu efektif tahun anggaran 2026 tinggal sekitar satu bulan, tentu ini menjadi perhatian bersama. Namun, kita jangan terlalu pesimistis. Saya tetap optimistis bahwa dengan kerja sama dan langkah maksimal dari seluruh pihak, penyerapan anggaran masih bisa ditingkatkan,” ujar Petrus kepada wartawan di Nabire, Rabu (18/11/2026).

Menurutnya, rendahnya realisasi anggaran tidak dapat dilihat hanya dari satu sisi. Selain berkaitan dengan pelaksanaan program oleh masing-masing OPD, terdapat sejumlah faktor yang turut memengaruhi, mulai dari penyesuaian regulasi, keterbatasan sumber daya aparatur sipil negara (ASN), hingga kendala teknis dalam pelaksanaan proyek fisik.

Ia menjelaskan, sebagai provinsi yang relatif baru terbentuk, Papua Tengah masih menghadapi keterbatasan jumlah dan kompetensi ASN yang memenuhi persyaratan tertentu untuk menjalankan tugas dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan.

Salah satu contohnya adalah persyaratan kompetensi bagi pejabat yang bertanggung jawab sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK). Perubahan standar dan ketentuan yang harus dipenuhi terkadang menjadi tantangan tersendiri bagi daerah dengan ketersediaan aparatur yang masih terbatas.

Selain itu, pelaksanaan proyek fisik juga dapat mengalami keterlambatan akibat persoalan lahan dan hak ulayat. Dalam sejumlah pekerjaan, terdapat kebutuhan untuk melibatkan pemilik hak ulayat atau pengusaha asli Papua, tetapi proses pemenuhan persyaratan administrasi terkadang membutuhkan waktu lebih panjang.

“Kita memahami bahwa dalam semangat Otonomi Khusus, pemberdayaan orang asli Papua, termasuk pengusaha lokal, merupakan hal penting. Tetapi jangan sampai proses administrasi dan persoalan teknis membuat pekerjaan tertunda terlalu lama hingga akhirnya tidak terlaksana dalam tahun anggaran berjalan,” jelasnya.

Karena itu, Petrus mendorong kepala daerah dan pimpinan OPD agar lebih proaktif mengidentifikasi setiap hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan program. Jika terdapat persoalan regulasi, ia menyarankan agar segera dilakukan konsultasi dan koordinasi dengan gubernur maupun kementerian atau lembaga terkait di pemerintah pusat.

Menurutnya, perkembangan teknologi juga memungkinkan konsultasi dilakukan secara daring sehingga tidak semua persoalan harus menunggu penyelesaian melalui pertemuan langsung.

Ia juga mengingatkan bahwa pembangunan di Papua Tengah harus memperhatikan kebutuhan masyarakat di delapan kabupaten, bukan hanya terpusat di wilayah perkotaan.

Petrus menilai, apabila terdapat pekerjaan yang terkendala persoalan teknis atau lokasi, pemerintah perlu segera mengevaluasi dan mencari alternatif penyelesaian sesuai mekanisme serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Jangan sampai hanya karena satu persoalan teknis atau pembebasan lahan, kegiatan yang seharusnya dapat memberikan manfaat bagi masyarakat justru tidak berjalan sampai akhir tahun. Kalau memang ada kendala, segera dikonsultasikan. Saya yakin selalu ada solusi sepanjang ditempuh melalui mekanisme yang benar,” katanya.

Dorong Kolaborasi Eksekutif dan Legislatif

Dalam kesempatan tersebut, Petrus juga menekankan pentingnya kolaborasi antara eksekutif dan legislatif untuk mempercepat pembangunan daerah.

Ia mengapresiasi komunikasi dan koordinasi yang selama ini terjalin antara Pemerintah Provinsi Papua Tengah dan DPR Papua Tengah, terutama dalam merespons kebutuhan masyarakat yang disampaikan melalui kegiatan reses anggota dewan.

Menurutnya, hasil penjaringan aspirasi masyarakat dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam perencanaan program pembangunan melalui mekanisme pokok-pokok pikiran (pokir) DPR sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Namun, ia menegaskan bahwa pokok-pokok pikiran anggota dewan bukan berarti kegiatan tersebut harus dilaksanakan atau dieksekusi oleh anggota legislatif. Pelaksanaannya tetap menjadi kewenangan pemerintah melalui OPD sesuai tugas, fungsi, dan mekanisme yang berlaku.

“Anggota dewan turun ke daerah pemilihan tiga kali dalam setahun melalui kegiatan reses. Dari situ banyak kebutuhan dan persoalan masyarakat yang disampaikan. Aspirasi tersebut perlu difasilitasi melalui mekanisme yang berlaku. Ketika programnya sudah dijawab oleh pemerintah, kita juga perlu bersama-sama membantu agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik,” ungkapnya.

Ia menambahkan, sinergi antara eksekutif dan legislatif perlu dibangun berdasarkan kesamaan tujuan, dengan tetap memperhatikan visi dan misi gubernur serta program pembangunan nasional.

Pembangunan Pegunungan Perlu Mendapat Perhatian

Lebih lanjut, Petrus berharap pemerataan pembangunan, khususnya pembangunan fisik, mendapat perhatian lebih besar di wilayah pegunungan Papua Tengah.

Ia menyebut enam kabupaten, yakni Intan Jaya, Dogiyai, Deiyai, Paniai, Puncak, dan Puncak Jaya, sebagai wilayah yang membutuhkan perhatian pembangunan secara berkelanjutan.

Menurutnya, masyarakat di wilayah pedalaman masih menghadapi berbagai keterbatasan infrastruktur dan membutuhkan sentuhan pembangunan yang lebih nyata. Karena itu, pemerintah provinsi diharapkan dapat melihat kebutuhan pembangunan secara proporsional sesuai kewenangan dan tanggung jawab masing-masing tingkatan pemerintahan.

Ia menilai pembangunan di Nabire dan Mimika tetap penting, tetapi kebutuhan masyarakat di wilayah pegunungan juga tidak boleh terabaikan.

“Kita berharap pembangunan itu benar-benar dirasakan masyarakat, terutama di daerah-daerah pegunungan yang masih sangat membutuhkan infrastruktur. Jangan sampai perhatian pembangunan hanya terpusat di wilayah perkotaan, sementara masyarakat di pedalaman masih menunggu,” katanya.

Optimistis Penyerapan Anggaran Dapat Ditingkatkan

Petrus kembali menegaskan bahwa angka penyerapan anggaran yang masih rendah tidak seharusnya membuat seluruh pihak kehilangan optimisme. Sebaliknya, kondisi tersebut perlu dijadikan bahan evaluasi dan momentum untuk memperbaiki pelaksanaan program.

Ia mendorong gubernur melakukan evaluasi terhadap OPD yang mengalami keterlambatan dalam merealisasikan anggaran, termasuk mempertimbangkan langkah pembenahan kepemimpinan apabila ditemukan persoalan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.

Menurutnya, evaluasi tersebut penting agar program pembangunan tidak terus terhambat dan kebutuhan masyarakat dapat segera ditangani.

Ia juga berharap proses administrasi, koordinasi, dan penyelesaian berbagai kendala teknis dapat dipercepat sehingga realisasi anggaran pada sisa waktu tahun 2026 dapat meningkat secara maksimal.

Selain itu, ia mengingatkan pentingnya meminimalkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) melalui perencanaan dan pelaksanaan program yang lebih efektif. Menurutnya, besarnya SiLPA perlu menjadi bahan evaluasi terhadap kemampuan pemerintah dalam merealisasikan program yang telah direncanakan.

“Jangan kita saling menyalahkan. Pemerintah pusat tentu memiliki kebijakan anggaran, sementara pemerintah daerah juga mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan program yang sudah direncanakan. Mari kita berbuat yang terbaik bagi daerah ini,” tegasnya.

Menutup keterangannya, Petrus menyatakan tetap optimistis terhadap upaya Pemerintah Provinsi Papua Tengah dalam meningkatkan penyerapan APBD 2026. Ia mengajak seluruh pimpinan OPD, jajaran eksekutif, legislatif, serta pihak terkait untuk saling mendukung dan bekerja sama.

“Harapan saya, dengan sisa waktu yang ada, seluruh OPD dapat bekerja maksimal, memperlancar proses administrasi, dan menyelesaikan hambatan yang ada. Kita jangan terlalu pesimistis melihat angka yang masih rendah. Tetap optimistis, saling mendukung, dan bekerja bersama agar anggaran yang tersedia benar-benar digunakan untuk kepentingan dan kemakmuran masyarakat Papua Tengah,” tutupnya. (MB)

Facebook Comments Box

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Jamsostek Award 2026, Pemprov Papua Tengah Dorong Perlindungan Pekerja Rentan

18 November 2026 - 13:18 WIB

IMG 20261118 WA0125

Lemasko Tempuh Jalur Hukum, Surat Rekomendasi Pendulangan yang Catut Nama Ketua Dipersoalkan

18 November 2026 - 13:04 WIB

IMG 20261118 WA0116

Dinas Pertanian Kabupaten Deiyai Gelar Penguatan Kelembagaan Penyuluhan Pertanian

18 November 2026 - 12:59 WIB

IMG 20261118 WA0112

Buka Konferensi Sinode KINGMI XII, Wagub Papua Barat Sebut Gereja Sebagai Mitra Strategis Pembangunan

18 November 2026 - 12:51 WIB

IMG 20261118 WA0111

Peduli Kesehatan Perempuan dan Anak, Pokja Perempuan MRP Papua Tengah Sosialisasi HIV/AIDS di Deiyai

18 November 2026 - 12:44 WIB

IMG 20261118 WA0103
Trending di News