TIMIKA – Kabupaten Mimika, Papua Tengah, dinilai memiliki peran penting dalam memberikan pembelajaran tentang praktik toleransi, kerukunan, dan kehidupan masyarakat yang inklusif bagi seluruh daerah di Indonesia. Keberagaman agama, suku, budaya, dan bahasa yang hidup berdampingan di Mimika menjadi gambaran nyata bahwa perbedaan dapat dirawat sebagai kekuatan untuk membangun persatuan.

Hal tersebut disampaikan Staf Khusus Menteri Agama Bidang Pendidikan, Organisasi Kemasyarakatan, dan Moderasi Beragama, Dr. M. Farid F. Saenong, M.A., M.Sc., Ph.D., saat menutup Konferensi Kota Toleran (KKT) II Nasional di Gedung Futsal Mimika Sport Complex (MSC), Senin (16/11/2026).
Menurut Farid, penyelenggaraan KKT II Nasional di Timika bukan sekadar menjadikan Mimika sebagai tuan rumah kegiatan berskala nasional, tetapi juga menempatkan daerah ini sebagai ruang belajar bersama untuk memperkuat praktik toleransi di Indonesia.
“Mimika mengajarkan kepada kita bahwa toleransi bukan sekadar teori yang dibicarakan di ruang-ruang seminar. Mimika bukan hanya menjadi tuan rumah konferensi ini, tetapi telah menjadi ruang belajar bagi Indonesia,” ungkapnya.
Ia menegaskan, penyelenggaraan konferensi di Papua memiliki makna strategis karena selama ini pembicaraan mengenai toleransi cenderung lebih banyak berpusat pada kota-kota besar di wilayah barat Indonesia.

Padahal, Indonesia Timur memiliki kekayaan pengalaman sosial, kearifan lokal, serta praktik kehidupan masyarakat yang dapat menjadi sumber pembelajaran dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara.
“Wilayah timur Indonesia bukan semata-mata wilayah yang harus menjadi objek pembangunan. Indonesia Timur adalah sumber pengetahuan, sumber pengalaman sosial, dan sumber kearifan. Karena itu, Indonesia Timur harus menjadi salah satu pusat narasi kebangsaan,” tegasnya.
Farid mengatakan, penutupan konferensi tidak boleh dimaknai sebagai berakhirnya upaya membangun toleransi. Justru, berbagai gagasan dan kesepakatan yang telah dibicarakan selama konferensi harus menjadi awal dari kerja nyata di daerah masing-masing.
Selama pelaksanaan KKT II Nasional, berbagai isu strategis telah dibahas, mulai dari toleransi, kebebasan beragama dan berkeyakinan, hak asasi manusia, peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), pendidikan toleransi bagi generasi muda, keterlibatan perempuan dan kelompok rentan, tantangan media digital, hingga inovasi kebijakan pemerintah daerah.
Menurutnya, seluruh pembahasan tersebut memberikan satu pelajaran penting bahwa kerukunan tidak hadir dengan sendirinya. Kerukunan harus terus dirawat, toleransi harus dibangun, dan keadilan harus diperjuangkan agar keberagaman benar-benar menjadi kekuatan bersama.
Ia juga mengingatkan bahwa toleransi tidak cukup hanya dimaknai sebagai sikap membiarkan orang lain memiliki perbedaan. Lebih dari itu, toleransi harus diwujudkan melalui jaminan kesetaraan hak bagi seluruh warga negara.
Setiap orang harus mendapatkan kebebasan beribadah, pelayanan publik tanpa diskriminasi, perlindungan yang sama, serta kesempatan untuk terlibat dalam proses pembangunan tanpa memandang latar belakang agama, suku, maupun identitas lainnya.
“Toleransi berarti kelompok minoritas tidak hidup dalam ketakutan. Toleransi juga berarti perempuan, pemuda, masyarakat adat, penyandang disabilitas, dan seluruh kelompok rentan memiliki ruang yang sama dalam proses pembangunan,” jelasnya.
Farid secara khusus menyoroti peran generasi muda dalam menentukan masa depan toleransi di Indonesia. Menurutnya, perkembangan teknologi dan media sosial membawa peluang sekaligus tantangan karena anak muda dapat dengan mudah mengakses pengetahuan dan membangun persahabatan lintas identitas, tetapi juga rentan terpapar kebencian, propaganda, serta prasangka.
Karena itu, pendidikan toleransi perlu diperkuat, termasuk melalui ruang digital agar generasi muda mampu membangun dialog, menghargai perbedaan, dan tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang memecah belah.
Selain generasi muda, ia meminta pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan memberikan ruang lebih besar kepada perempuan, masyarakat adat, kelompok agama minoritas, serta kelompok rentan lainnya untuk menyampaikan aspirasi dan terlibat dalam pengambilan keputusan.
Ia menegaskan, kota yang inklusif tidak dapat dibangun hanya melalui dialog antarelite. Pemerintah harus mendengarkan suara masyarakat yang selama ini mungkin belum mendapatkan kesempatan untuk terlibat.
Dalam kesempatan itu, Farid juga menekankan pentingnya menindaklanjuti hasil KKT II Nasional, termasuk Deklarasi Mimika dan rekomendasi yang dihasilkan selama konferensi.
Menurutnya, deklarasi tersebut harus menjadi komitmen kerja bersama, bukan sekadar dokumen atau catatan penyelenggaraan kegiatan.
“Rekomendasi kebijakan mesti dibawa pulang dan dibicarakan bersama pemerintah daerah masing-masing. Jejaring yang lahir di tempat ini harus terus hidup. Praktik baik yang ditemukan harus dibagikan, dan kolaborasi yang dibicarakan juga harus dijalankan,” pesannya.
Ia mengingatkan bahwa persatuan Indonesia tidak dibangun karena seluruh masyarakat memiliki identitas yang sama, melainkan karena adanya kesediaan untuk hidup bersama di tengah perbedaan.
“Indonesia dibangun bukan karena kita seragam. Indonesia dibangun karena kita memilih untuk hidup bersama meskipun berbeda. Kebinekaan bukan hambatan bagi persatuan, justru menjadi bahan dasar persatuan itu sendiri,” ujarnya.
Ia berharap pesan dari Timika dapat menjadi inspirasi bagi seluruh daerah di Indonesia bahwa dialog mampu mengalahkan prasangka, kerja sama dapat mengurangi kecurigaan, dan keberagaman yang dirawat dengan keadilan dapat menjadi energi besar bagi pembangunan bangsa.
Sementara itu, Gubernur Papua Tengah, Meki Frits Nawipa, dalam sambutan tertulis yang dibacakan Staf Ahli III Bidang Pemerintahan, Politik dan Hukum, Marthen Ukago, menyampaikan bahwa KKT II Nasional menjadi momentum penting untuk memperkuat pemahaman bahwa toleransi bukan hanya tentang menghormati perbedaan.
Lebih dari itu, toleransi harus diwujudkan melalui tanggung jawab pemerintah dan seluruh elemen masyarakat dalam memastikan setiap warga negara memperoleh hak, perlindungan, dan kesempatan yang sama.
Menurutnya, nilai-nilai tersebut sangat penting bagi Papua dalam membangun daerah yang aman, harmonis, dan bermartabat.
“Pembangunan yang berhasil bukan hanya diukur dari kemajuan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari kemampuan kita menjaga persaudaraan dan menghadirkan keadilan bagi seluruh masyarakat,” demikian sambutan Gubernur yang dibacakan Marthen.
Ia berharap berbagai pemikiran, pengalaman, dan rekomendasi yang dihasilkan melalui KKT II Nasional dapat memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah, lembaga keamanan, lembaga keagamaan, FKUB, perguruan tinggi, serta seluruh unsur masyarakat.

Dengan demikian, nilai-nilai toleransi tidak hanya menjadi wacana dalam forum nasional, tetapi benar-benar diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
Pemerintah Provinsi Papua Tengah juga berharap semangat toleransi yang dibangun dari Mimika dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi nyata bagi penguatan persatuan serta kerukunan masyarakat di seluruh Indonesia.

Seluruh rangkaian acara KKT Nasional ke- II Tahun 2026 ditutup dengan Doa Lintas Agama dan Hiburan. (Cr2)








