TIMIKA – Konferensi Kota Toleran (KKT) Nasional ke-II yang diselenggarakan di Kabupaten Mimika, Papua Tengah selama kurang lebih tiga hari, menghasilkan delapan poin deklarasi dan 11 komitmen bersama kepala daerah se-Indonesia yang hadir sebagai langkah memperkuat toleransi, merawat keberagaman, serta menjaga kerukunan di tengah kehidupan masyarakat yang majemuk.
Deklarasi tersebut dibacakan langsung oleh Bupati Mimika, Johannes Rettob, didampingi Wakil Bupati Mimika, Emanuel Kemong, Direktur Eksekutif SETARA Institute, Halili Hasan, Bupat, Wali kota, Ketua FKUB dan perwakilan lainnya dari berbagai daerah Indonesia, Tokoh agama, tokoh Pemuda yang turut hadir dalam rangkaian kegiatan KKT Nasional ke-II di Timika, Senin (17/11/2026).
KKT II Nasional ini mengusung tema “Merawat Harmoni dari Bagian Timur Indonesia, Membangun Masyarakat Toleran, Inklusif dan Damai dalam Tata Kebinekaan”.
Pembacaan deklarasi menjadi salah satu momentum penting dalam pelaksanaan konferensi yang mempertemukan para kepala daerah, perwakilan pemerintah, tokoh agama, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), serta berbagai elemen masyarakat dari sejumlah daerah di Indonesia.
Sebagai bentuk keseriusan dan dukungan terhadap hasil konferensi, deklarasi tersebut kemudian diperkuat melalui penandatanganan berita acara oleh para kepala daerah yang hadir.

Delapan poin deklarasi dan 11 komitmen bersama tersebut diharapkan tidak hanya menjadi kesepakatan tertulis, tetapi juga menjadi landasan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan dan menjalankan program yang berpihak pada penguatan toleransi, inklusivitas, serta perlindungan terhadap keberagaman.
Isi dari Delapan poin kesepakatan dan 11 komitmen deklarasi KKT II sebagai berikut:
“Kami seluruh pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia, Forum Kerukunan Umat Beragama, pemimpin agama, masyarakat sipil, akademisi, komunitas, pemuda, perempuan, dunia usaha, dan seluruh peserta Konferensi Kota Toleran 2026 di Kabupaten Mimika menyadari bahwa:
1. Keberagaman merupakan kekayaan dari fondasi kehidupan bangsa Indonesia.
2. Toleransi merupakan bagian penting dari demokrasi dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.
3. Kebebasan beragama, berkeyakinan merupakan hak setiap warga negara sesuai dengan konstitusi negara Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945.
4. Diskriminasi dan intoleransi dapat mengancam kohesi sosial dalam tata kebinekaan Indonesia.
5. Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab penting dalam membangun masyarakat yang inklusif.
6. Masyarakat sipil, tokoh agama, dan komunitas merupakan mitra strategis pemerintah dan aktor strategis dalam memajukan toleransi serta membangun toleransi dan kerukunan.
7. Perjumpaan lintas identitas agama dan budaya merupakan instrumen penting untuk mencegah konflik dan mengokohkan keberagaman Indonesia.
8. Praktik baik toleransi, inklusif, dan harmoni di berbagai daerah perlu dikembangkan, diperluas, dan direplikasi.
Oleh karena itu, kami berkomitmen untuk :
1. Memperkuat toleransi dan inklusivitas di daerah dengan memastikan regulasi daerah yang mendukung pemajuan toleransi dan pembangunan tata kelola pemerintahan daerah yang inklusif.
2. Melindungi hak seluruh warga negara atas kebebasan beragama dan berkeyakinan dengan menjamin mobilisasi aparatur daerah yang memadai untuk memberikan perlindungan kepada minoritas, kelompok rentan, dan korban.
3. Mencegah dan menangani diskriminasi atas dasar agama, keyakinan etnis, gender, maupun identitas sosial.
4. Memperkuat peran forum-forum bersama antarwarga negara, terutama FKUB, dalam menjalankan fungsi-fungsi penguatan literasi di dalam dan antaragama.
5. Ruang perjumpaan lintas identitas memediasi dan memitigasi konflik sosial serta melakukan pendidikan publik yang dibutuhkan.
6. Mengarusutamakan dialog lintas agama dalam pencegahan dan penanganan seluruh persoalan terkait dengan pendirian rumah ibadah, interaksi lintas identitas, pemajuan-pemajuan toleransi, dan penghapusan eksklusi.
7. Memperkuat pendidikan toleransi dan penguatan keberagaman bagi generasi muda.
8. Mengembangkan kebijakan publik yang toleran, inklusif, dan tidak diskriminatif.
9. Melindungi kelompok rentan dan kelompok korban dalam aneka kasus yang melanggar dan berpotensi melanggar hak-hak konstitusional mereka.
10. Memperkuat kolaborasi pemerintah dan masyarakat sipil dalam membangun dan memajukan ekosistem toleransi dan tata pemerintahan yang inklusif dan harmonis di daerah.
11. Membangun jejaring kota dan kabupaten toleran dan inklusif di Indonesia.
Bupati Mimika, Johannes Rettob dalam sambutan pada penutupan panel diskusi mengucapkan terima kasih kepada semua peserta yang sudah meluangkan waktu datang hadir pada KKT II Nasional di Timika selama tiga hari.
Ia menitipkan pesan kepada semua peserta bahwa Papua pada umumnya dan Kabupaten Mimika pada khususnya itu aman dan damai dengah tujuan ada investor yang mau datang menanamkan modalnya di sini.

Johannes Rettob berharap para peserta berbelanja di pelaku Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UMKM) dari Mimika sebagai oleh-oleh untuk dibawa pulang ke daerahnya masing-masing sebagai bentuk dukungan menambah ekonomi Mimika.
Melalui deklarasi ini, Mimika tidak hanya menjadi tuan rumah penyelenggaraan konferensi tingkat nasional, tetapi juga mengambil bagian dalam mendorong gerakan bersama untuk mewujudkan kota dan kabupaten yang damai, toleran, serta menghargai perbedaan.

Hasil KKT Nasional ke-II ini diharapkan menjadi pijakan bagi seluruh daerah untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor dan memastikan nilai-nilai toleransi benar-benar hadir dalam kehidupan masyarakat, bukan sebatas slogan maupun seremonial. (Cr2)








