TIMIKA – Pelaksanaan Konferensi Kota Toleran (KKT) ke-II Tahun 2026 di Kabupaten Mimika, Papua Tengah, mendapat apresiasi dari Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Provinsi Papua.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua, Klemens Taran, mengapresiasi suksesnya penyelenggaraan Konferensi Kota Toleran (KKT) ke-II Tahun 2026 di Kabupaten Mimika, Papua Tengah.
Menurut Klemens, pelaksanaan konferensi berskala nasional tersebut menjadi kebanggaan sekaligus bukti bahwa Papua mampu memberikan kontribusi nyata bagi Indonesia, khususnya dalam memperkuat kerukunan, toleransi dan persaudaraan di tengah keberagaman bangsa.
“Patut kita bersyukur karena hari ini ada event tingkat nasional yang diselenggarakan di Papua, tepatnya di Provinsi Papua Tengah, khususnya Kabupaten Mimika. Ini sebuah kebanggaan karena ternyata Papua bisa menyumbangkan sesuatu yang menjadi bagian penting dari kehidupan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” ungkap Klemens.
Kegiatan berskala nasional tersebut dinilai menjadi momentum penting bagi Papua untuk menunjukkan kontribusinya dalam merawat kerukunan dan memperkuat persaudaraan di tengah keberagaman bangsa Indonesia.
Klemens Taran mengatakan keberhasilan Mimika menjadi tuan rumah kegiatan nasional merupakan kebanggaan tersendiri. Sebab, Papua tidak hanya menjadi bagian dari keberagaman Indonesia, tetapi juga mampu memberikan kontribusi nyata dalam membangun kehidupan bangsa yang harmonis.
“Patut kita bersyukur karena hari ini ada event tingkat nasional yang diselenggarakan di Papua, tepatnya di Provinsi Papua Tengah, khususnya Kabupaten Mimika. Ini sebuah kebanggaan karena ternyata Papua bisa menyumbangkan sesuatu yang menjadi bagian penting dari kehidupan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” ungkapnya.
Menurutnya, kerukunan umat beragama merupakan salah satu tugas utama Kementerian Agama sebagaimana amanat undang-undang. Karena itu, Kemenag memiliki tanggung jawab untuk melakukan pembinaan umat sekaligus membangun kehidupan kerukunan, baik intern umat beragama, antarumat beragama maupun antara umat beragama dengan pemerintah.
Ia menjelaskan, penguatan kerukunan dan cinta kemanusiaan juga menjadi salah satu dari delapan program prioritas Kementerian Agama atau Asta Protas. Selain itu, terdapat program ekoteologi yang menekankan pentingnya hubungan harmonis antara manusia dan alam.
Penguatan kerukunan dan cinta kemanusiaan ditempatkan sebagai prioritas karena Indonesia merupakan bangsa yang memiliki keberagaman agama, suku, etnis, budaya, dan latar belakang sosial.
Perbedaan tersebut, menurutnya, merupakan sebuah keniscayaan yang tidak perlu dipertentangkan. Sebaliknya, keberagaman harus menjadi dasar untuk membangun kerja sama dan solidaritas kemanusiaan.
“Kita mungkin tidak bisa menjadi sama dalam hal iman dan keyakinan. Tetapi dalam kemanusiaan, kita bisa bekerja sama. Salah satu wujud nyata dari upaya itu adalah melalui Konferensi Kota Toleran,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia menerangkan bahwa Kementerian Agama juga mendorong penguatan moderasi beragama sebagai upaya menjaga keseimbangan dalam kehidupan masyarakat yang majemuk.
Moderasi beragama, menurutnya, bukan berarti mencampuradukkan keyakinan, melainkan bagaimana setiap orang mampu menjalankan dan mempertahankan keyakinannya tanpa merendahkan, memaksakan kehendak, atau mengganggu keyakinan orang lain.
Dengan demikian, perbedaan agama, status sosial, tingkat pendidikan maupun budaya tidak menjadi sumber konflik, tetapi menjadi kekuatan untuk membangun kehidupan bersama yang damai.
Ia menegaskan, toleransi dan kerukunan bukan sekadar program pemerintah ataupun slogan yang hanya digaungkan dalam kegiatan seremonial. Keduanya merupakan kebutuhan mendasar yang harus terus dirawat melalui komunikasi, dialog dan kerja sama antarseluruh elemen masyarakat.
Melalui penyelenggaraan KKT II di Mimika, ia berharap lahir kontribusi nyata dari Papua dalam mempererat persaudaraan serta memperkuat kehidupan kebangsaan di tengah keberagaman.
Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antara Kementerian Agama, pemerintah daerah, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), organisasi kemasyarakatan, paguyuban, serta para pemimpin agama, mulai dari pendeta, pastor, ustaz hingga pandita.
Menurutnya, Kementerian Agama tidak dapat bekerja sendiri dalam menjaga kerukunan karena pembinaan kehidupan umat membutuhkan keterlibatan langsung para tokoh dan pemimpin agama yang memiliki kedekatan dengan masyarakat.
“Kemenag tidak bisa berjalan sendiri. Karena itu, hubungan dan komunikasi dengan para tokoh agama, majelis agama, FKUB, pemerintah daerah dan seluruh elemen masyarakat wajib dibangun. Kita harus berjalan berdampingan untuk menjaga kedamaian dan kerukunan,” tegasnya.
Ia menambahkan, pesan Menteri Agama juga menekankan bahwa pembinaan umat harus terus dilakukan agar masyarakat tetap memiliki kedekatan dengan agama dan keyakinannya. Hal tersebut menjadi pengingat bagi seluruh jajaran Kementerian Agama untuk terus hadir di tengah masyarakat melalui pembinaan dan kolaborasi lintas agama.
Dengan suksesnya KKT II di Mimika, ia berharap semangat toleransi tidak berhenti setelah kegiatan berakhir, tetapi terus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai bagian dari komitmen bersama menjaga persatuan dan keutuhan bangsa. (Cr2)








