NABIRE – Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tengah (DPR PT) melalui Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) mulai membahas rencana pencabutan Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) Papua Tengah Nomor 14 Tahun 2026 tentang Orang Asli Papua (OAP). Pembahasan tersebut menjadi langkah awal untuk menyiapkan regulasi baru yang dinilai perlu disusun secara lebih komprehensif, memiliki kepastian hukum, serta mengakomodasi aspirasi masyarakat adat.
Wakil Ketua IV DPR Papua Tengah, John N.R. Gobai, mengatakan pembahasan pencabutan Perdasus tersebut harus dilakukan secara cermat dengan mempertimbangkan seluruh proses yang telah dilalui, termasuk dengar pendapat dan berbagai masukan dari masyarakat maupun pemangku kepentingan.
Menurut Gobai, DPR Papua Tengah perlu menyepakati apakah naskah akademik dan rancangan regulasi yang telah disiapkan masih dapat digunakan sebagai dasar penyempurnaan atau harus disusun kembali menjadi naskah akademik dan Rancangan Perdasus yang baru.
“Kita sudah berproses melalui dengar pendapat. Ada masukan dari masyarakat dan sejumlah pihak. Karena itu, kita perlu menyepakati langkah yang tepat. Apakah rancangan ini diubah menjadi naskah Raperdasus baru dengan mencabut Perdasus Nomor 14 Tahun 2026, atau seperti apa mekanisme yang harus kita tempuh,” ujar Gobai dalam pembahasan bersama Bapemperda.
Ia menegaskan, penyusunan regulasi baru tentang OAP harus melibatkan berbagai unsur, termasuk masyarakat adat, pemerintah daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM), serta lembaga dan pihak terkait lainnya.
Gobai menilai regulasi tersebut tidak boleh hanya mengatur persoalan administrasi, tetapi juga harus memberikan jaminan pengakuan identitas, perlindungan hak-hak masyarakat adat, dan kepastian hukum bagi Orang Asli Papua di Provinsi Papua Tengah.
Sementara itu, perwakilan Biro Hukum, Jhon Sinambela, menjelaskan bahwa pencabutan maupun perubahan suatu peraturan daerah harus didasarkan pada kajian terhadap substansi dan materi muatan regulasi yang bersangkutan.
Ia merujuk pada ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 beserta perubahannya.
Menurut Sinambela, apabila perubahan terhadap suatu peraturan daerah telah mencakup lebih dari 50 persen materi muatannya, secara teknis pembentukan peraturan perundang-undangan lebih tepat dilakukan melalui pencabutan regulasi lama dan pembentukan peraturan daerah yang baru.
“Kalau perubahan materi muatannya sudah lebih dari 50 persen, maka sebaiknya peraturan lama dicabut dan dibuat peraturan baru. Namun, keputusan tersebut harus berpedoman pada hasil pembahasan, kajian, dan matriks perubahan yang disusun,” jelasnya.
Sinambela juga menyampaikan bahwa apabila pembentukan regulasi baru diperlukan di luar Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) yang telah ditetapkan, mekanismenya tetap harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk itu, Bapemperda bersama Biro Hukum perlu menyiapkan kajian dan berita acara sebagai landasan administrasi dan hukum.
Dalam pembahasan tersebut, sejumlah materi turut menjadi perhatian untuk dimasukkan dalam penyempurnaan regulasi baru tentang OAP. Materi itu antara lain perlindungan identitas Orang Asli Papua, pencegahan dan larangan pemalsuan identitas, perlindungan data kependudukan dari penyalahgunaan maupun praktik jual beli, serta pengaturan sanksi bagi pihak yang melakukan pelanggaran.
Selain itu, diperlukan peraturan pelaksana, termasuk Peraturan Gubernur, agar ketentuan dalam Perdasus dapat diterapkan secara efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Pembahasan juga menyoroti pentingnya sinkronisasi regulasi daerah dengan Undang-Undang Otonomi Khusus Papua dan peraturan perundang-undangan nasional. Sinkronisasi diperlukan untuk menghindari pertentangan norma sekaligus memastikan rancangan regulasi dapat melalui tahapan fasilitasi dan evaluasi pemerintah pusat, khususnya Kementerian Dalam Negeri.
DPR Papua Tengah juga memandang penting keterlibatan perwakilan masyarakat adat dan pihak yang memiliki kompetensi dalam memahami sejarah, identitas, silsilah, serta pengakuan Orang Asli Papua. Dengan demikian, regulasi yang disusun diharapkan tidak hanya berorientasi pada administrasi kependudukan, tetapi juga mempertimbangkan nilai adat, sejarah, dan realitas sosial masyarakat Papua.
Sebagai tindak lanjut, Bapemperda bersama Biro Hukum diarahkan menyiapkan kajian pencabutan Perdasus Nomor 14 Tahun 2026, menyusun matriks perubahan materi muatan, serta mengoordinasikan penyempurnaan rancangan regulasi baru untuk diselaraskan dengan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2027.
DPR Papua Tengah menegaskan bahwa pembahasan pencabutan Perdasus Nomor 14 Tahun 2026 masih berada dalam tahapan proses legislasi. Karena itu, keputusan pencabutan maupun pembentukan regulasi pengganti harus melalui kesepakatan bersama, kajian hukum, harmonisasi, serta tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan sesuai ketentuan yang berlaku.
Regulasi baru tersebut diharapkan menjadi landasan hukum bagi pengakuan dan perlindungan identitas Orang Asli Papua, menjaga hak-hak masyarakat adat, serta memperkuat pelaksanaan Otonomi Khusus di Provinsi Papua Tengah. (MB)
