DEIYAI — Pemerintah Kabupaten Deiyai berupaya menyelesaikan secara bertahap persoalan aset daerah yang belum tuntas sejak pemekaran Kabupaten Deiyai. Persoalan tersebut meliputi aset tanah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Deiyai, kawasan kompleks perkantoran, lokasi Bandara Waghete, hingga aset bergerak berupa kendaraan dinas.
Untuk menuntaskan persoalan tersebut, Pemkab Deiyai akan membentuk tim terpadu bersama Kejaksaan Negeri Nabire, Kepolisian Resor Deiyai, dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) guna menelusuri serta menyelesaikan status hukum dan administrasi aset daerah.
Hal itu disampaikan Bupati Deiyai, Melkianus Mote, S.T., dalam kegiatan pembukaan dan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) tentang penguatan sinergi, kapabilitas, dan maturitas pengawasan APIP–APH di lingkungan Pemerintah Kabupaten Deiyai. Kegiatan yang dirangkaikan dengan pengamanan hukum aset tetap daerah tersebut berlangsung di Aula BKPSDM, Selasa (10/11/2026).
Bupati Melkianus Mote mengatakan, penataan dan penyelesaian aset daerah, baik tanah maupun kendaraan dinas, merupakan langkah penting agar persoalan yang sama tidak terus diwariskan kepada pemerintahan berikutnya.
Ia berharap, selama masa kepemimpinannya, berbagai persoalan aset daerah dapat diselesaikan secara bertahap sehingga tidak lagi meninggalkan masalah bagi pemerintah selanjutnya.
Terkait aset bergerak, Bupati menyebutkan bahwa Pemerintah Kabupaten Deiyai memiliki sebanyak 67 unit mobil. Dari jumlah tersebut, 32 unit telah dilaporkan, sedangkan 35 unit lainnya masih perlu ditelusuri dan diselesaikan.
Sementara itu, mengenai tanah RSUD Deiyai dan kawasan sepanjang kompleks perkantoran, Melkianus menjelaskan bahwa pembayaran kepada pemilik tanah telah dilakukan. Namun, masih terdapat sisa kewajiban pembayaran yang harus diselesaikan oleh pemerintah daerah.
Menurutnya, pembayaran sisa kewajiban tersebut akan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kondisi kemampuan keuangan daerah. Ia juga menyampaikan bahwa telah ada kesepakatan dengan pemilik tanah terkait mekanisme pembayaran secara bertahap.
Untuk memperjelas batas dan status kepemilikan lahan, pemerintah daerah bersama BPN akan melakukan pengukuran langsung di lokasi dengan melibatkan para pemilik hak ulayat.
Selain itu, pemerintah daerah berencana mengundang para pemilik hak ulayat di kawasan Bandara Waghete untuk membicarakan dan meluruskan persoalan tanah yang hingga kini belum terselesaikan, terutama dari sisi administrasi dan legalitas.
Bupati Melkianus juga meminta keluarga pemilik hak ulayat agar melakukan musyawarah internal untuk menyepakati nilai tanah, kemudian menyampaikan hasil kesepakatan tersebut kepada pemerintah daerah.
Ia menegaskan bahwa tim penyelesaian aset akan melibatkan unsur pemerintah daerah, kejaksaan, kepolisian, dan Badan Pertanahan agar seluruh persoalan dapat ditangani berdasarkan bukti serta ketentuan hukum yang berlaku.
“Saya menandatangani MoU ini demi menyelamatkan aset pemerintah. Jika ada yang memalang, silakan membawa bukti. Pemerintah juga akan membawa bukti pembayaran,” ujarnya.
Bupati Mote juga mengatakan bahwa dirinya telah memanggil pihak keluarga Marga Mote yang menurutnya memiliki hak ulayat atas lahan RSUD Deiyai dan kawasan kompleks perkantoran untuk membicarakan penyelesaian persoalan tanah tersebut.
Ia berharap persoalan yang sudah berlangsung cukup lama itu dapat diluruskan melalui dialog, musyawarah, dan penyelesaian sesuai aturan yang berlaku.
Di sisi lain, salah satu pemilik hak ulayat di kawasan kompleks perkantoran, Andi Mote, menyampaikan terima kasih kepada Bupati Deiyai karena telah mengundang pihak keluarga untuk membicarakan persoalan tanah secara terbuka.
Menurut Andi, undangan tersebut merupakan bentuk penghargaan pemerintah terhadap pihak keluarga sebagai pemilik hak ulayat.
Ia menjelaskan bahwa pihaknya telah menyampaikan sejumlah permintaan kepada Pemerintah Kabupaten Deiyai sejak 2010. Namun, menurutnya, hingga saat ini permintaan tersebut belum memperoleh penyelesaian sebagaimana yang diharapkan.
Andi meminta pemerintah daerah agar terlebih dahulu menyelesaikan kewajiban pembayaran tanah yang menjadi tuntutan pihak keluarga sebelum membicarakan hal-hal lainnya.
Ia juga menjelaskan bahwa pihak keluarga pernah menerima uang sebesar Rp3 miliar. Namun, menurut Andi, dana tersebut merupakan kesepakatan awal bersama Pemerintah Daerah Deiyai untuk pekerjaan pembabatan atau pembukaan lahan, bukan pembayaran tanah.
Usai pembicaraan tersebut, pihak Badan Pertanahan Nasional bersama pemilik hak ulayat turun langsung ke lapangan untuk melakukan pengukuran tanah, terutama di kawasan RSUD Deiyai. Pengukuran selanjutnya direncanakan berlanjut ke kawasan kompleks perkantoran.
Langkah pengukuran ini diharapkan dapat memperjelas batas-batas lahan, status kepemilikan, serta menjadi dasar bagi pemerintah daerah dan pemilik hak ulayat untuk menyelesaikan persoalan aset tanah yang telah berlangsung sejak pemekaran Kabupaten Deiyai. (Cr4)
