NABIRE – Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) Papua Tengah mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi Papua Tengah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam melaksanakan program percepatan pemenuhan kualifikasi pendidikan guru melalui Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL).
Program tersebut dilaksanakan melalui kerja sama dengan Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong (UNIMUDA) dan mulai diimplementasikan di Papua Tengah pada 2026 dengan melibatkan 160 guru.
Kepala BP3OKP Papua Tengah, Irjen Pol. (Purn.) Drs. Petrus Waine, S.H., M.Hum., mengatakan program percepatan kualifikasi pendidikan guru merupakan bagian dari upaya memenuhi kebutuhan tenaga pendidik berkualifikasi sarjana pendidikan di enam provinsi wilayah Papua.
Menurut Petrus, program tersebut berlandaskan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 44 Tahun 2023 tentang Program Percepatan Pemenuhan Kebutuhan Guru melalui Pendidikan Guru di Provinsi Papua.
Ia menjelaskan, sejak 2024 BP3OKP bersama Kementerian Pendidikan, Kementerian Keuangan, enam pemerintah provinsi, serta pemerintah kabupaten/kota telah melakukan sinkronisasi dan menyepakati implementasi kebijakan tersebut bersama sejumlah perguruan tinggi yang memiliki program studi kependidikan di Tanah Papua.
Namun, khusus Papua Tengah, implementasi program baru dimulai pada 2026 melalui kerja sama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan UNIMUDA menggunakan skema RPL bagi 160 guru.
“Kami sungguh mengapresiasi keseriusan Ibu Kepala Dinas Pendidikan. Walaupun berdasarkan PP Nomor 106 Tahun 2021 pemerintah provinsi tidak memiliki kewenangan mengelola satuan pendidikan selain SLB dan Akademi Komunitas, tetapi upaya percepatan pemenuhan kualifikasi pendidikan guru ini perlu mendapat perhatian bersama,” ujar Petrus.
Ia mengungkapkan, berdasarkan data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), masih terdapat sekitar 1.660 guru di Papua Tengah yang telah terdaftar dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dan memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK), tetapi belum memenuhi kualifikasi pendidikan sarjana.
Petrus mengatakan BP3OKP akan mendorong delapan pemerintah kabupaten agar memberikan perhatian terhadap persoalan tersebut, termasuk mengoptimalkan penggunaan dana otonomi khusus (Otsus) untuk mendukung percepatan peningkatan kualifikasi pendidikan guru.
“Kami akan mengawal delapan kabupaten untuk serius melihat bagaimana dana Otsus dapat digunakan dalam percepatan penuntasan kualifikasi pendidikan bagi guru-guru yang belum sarjana pendidikan. Para bupati dan kepala dinas diharapkan dapat melihat persoalan ini dengan hati agar bisa dituntaskan,” katanya.
Ia menambahkan, setelah menyelesaikan pendidikan sarjana, para guru masih harus mengikuti Pendidikan Profesi Guru (PPG). Berdasarkan data yang disampaikan, kebutuhan percepatan PPG di Papua Tengah juga masih menjadi pekerjaan yang harus diselesaikan bersama.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Tengah, Nurhaidah, SE, menjelaskan bahwa meskipun kewenangan pengelolaan satuan pendidikan berdasarkan PP Nomor 106 Tahun 2021 berada pada pemerintah kabupaten/kota untuk jenjang pendidikan terkait, pemerintah provinsi tetap berkewajiban membiayai pendidikan mulai dari PAUD hingga perguruan tinggi.
Karena itu, pada 2025 dan 2026 Pemerintah Provinsi Papua Tengah telah membiayai 160 guru untuk melanjutkan pendidikan guna memenuhi kualifikasi sarjana pendidikan melalui program RPL bekerja sama dengan UNIMUDA.
“Program ini bertujuan meningkatkan kualitas pendidikan sekaligus mempercepat pemenuhan kualifikasi dan kompetensi pendidik, khususnya guru PAUD/TK, SD, dan SMP, dengan fokus utama bagi Orang Asli Papua (OAP),” jelas Nurhaidah.
Ia menerangkan, pelaksanaan program RPL pada 2026 dibagi dalam dua tahap. Tahap pertama diikuti 100 guru, sedangkan tahap kedua diikuti 60 guru.
Seluruh peserta telah terdaftar dalam Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) dan memperoleh Nomor Induk Mahasiswa (NIM) sebagai mahasiswa UNIMUDA.
Selain peningkatan kualifikasi sarjana, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Papua Tengah juga memfasilitasi percepatan sertifikasi guru melalui program PPG, terutama bagi guru yang bertugas di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Nurhaidah menyebutkan, pada 2025 sebanyak 801 guru telah dinyatakan lulus PPG. Sementara pada 2026, pihaknya menargetkan sebanyak 900 guru dari delapan kabupaten dapat menyelesaikan program tersebut.
Ia juga menyampaikan bahwa masih terdapat guru yang belum menyelesaikan pendidikan sarjana maupun belum memperoleh sertifikasi pendidik. Oleh karena itu, pemerintah provinsi membutuhkan dukungan pemerintah kabupaten, terutama dalam pemutakhiran dan verifikasi data guru melalui Dapodik.
“Kami berharap delapan kabupaten sesuai kewenangannya dapat melakukan verifikasi data di Dapodik. Guru yang benar-benar sudah tidak aktif agar dikeluarkan dari Data Pokok Pendidikan Nasional, sehingga perencanaan program ke depan benar-benar berdasarkan data riil,” ujarnya.
Nurhaidah berharap program percepatan kualifikasi pendidikan guru dapat diselesaikan hingga 2029. Namun, pencapaian target tersebut membutuhkan dukungan dan kerja sama delapan pemerintah kabupaten serta kepala sekolah, khususnya dalam memastikan validitas data guru dan keberlanjutan pembiayaan pendidikan.
Upaya tersebut diharapkan dapat mempercepat pemenuhan kualifikasi akademik tenaga pendidik sekaligus meningkatkan kualitas layanan pendidikan bagi masyarakat di delapan kabupaten di Provinsi Papua Tengah. (MB)
