Menu ✖

Mode Gelap
Tindak Lanjuti Kasus Hilangnya Dua Warga Sipil di Yahukimo, Sopater Sam Sampaikan Pengaduan ke Komnas HAM Senator Sopater Usulkan Putra Terbaik Wilayah Timur Isi Kursi Wakil Presiden Wilhelmus Pigai Tidak Setuju Sekolah dan Gereja Dijadikan Tempat Penempatan Aparat TNI-Polri di Paniai Gibran Dikabarkan Mundur dari Wapres, Budi Arie Benarkan Penyerahan Surat di Halim Enam Warga Diduga Keracunan di Lokasi Dulang, Satu Orang Meninggal Dunia  Tani Merdeka Indonesia Papua Tengah Siap Dukung Program MBG, Dorong Keterlibatan Petani Lokal

News

Teriakan Masyarakat Malind: Hentikan Perampasan Tanah Adat di Merauke!

adminbadge-check


					Masyarakat adat terdampak dan masyarakat calon terdampak program strategi nasional suku Malind, Maklew, Mayo Bodol, Kimahima, dan Yei, di kabupaten Merauke provinsi Papua Selatan di dusun Payum, Merauke ketika menyampaikan pernyataannya pada 6 Oktober 2024. (Supplied for SP) Perbesar

Masyarakat adat terdampak dan masyarakat calon terdampak program strategi nasional suku Malind, Maklew, Mayo Bodol, Kimahima, dan Yei, di kabupaten Merauke provinsi Papua Selatan di dusun Payum, Merauke ketika menyampaikan pernyataannya pada 6 Oktober 2024. (Supplied for SP)

MERAUKE – Masyarakat adat suku Malind dan empat sub-suku mereka, yakni Maklew, Mayo Bodol, Kimahima, dan Yei, kembali bersuara lantang menolak keras Proyek Strategi Nasional (PSN) di wilayah mereka. Proyek tersebut, yang direncanakan untuk mencetak sawah, swasembada gula, dan bioetanol, dinilai merampas tanah adat, hutan, dan ruang hidup mereka di Kabupaten Merauke, Papua Selatan.

Dalam pertemuan adat “Munggui Makan Malind Sasi Mayan” yang digelar pada 6 Oktober 2024 di dusun Payum, suku Malind mengirim pesan tegas kepada pemerintah: stop eksploitasi tanah adat kami! Mereka menuntut agar pemerintah menghentikan perampasan tanah dan penghancuran hutan yang menjadi sumber penghidupan utama suku Malind.

Simon Petrus Balagaize, Ketua Forum Masyarakat Adat Malind Kondo-Digul, menyatakan kekecewaannya. “Kami sudah berulang kali melakukan penolakan. Mulai dari ritual adat hingga protes terbuka, tapi tetap diabaikan. Kami tidak bisa tinggal diam melihat hutan dan tanah kami dihancurkan untuk proyek besar ini,” tegas Simon. Selasa (8/10/2024) lalu.

Pelanggaran Hukum dan Hak Adat
Menurut Simon dan komunitas adat lainnya, PSN ini melanggar hak-hak dasar masyarakat adat yang diatur dalam berbagai regulasi, termasuk UU Otonomi Khusus Papua dan Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Hutan Adat. Pemerintah dianggap telah gagal melibatkan masyarakat adat dalam proses pengambilan keputusan terkait tanah mereka, seperti yang seharusnya diatur oleh undang-undang.

Teddy Wakum, Ketua LBH Papua Pos Merauke yang juga mendampingi masyarakat Malind dalam pertemuan tersebut, menyebutkan bahwa tidak adanya musyawarah dengan masyarakat adat merupakan bentuk pelanggaran serius. “Proyek ini tidak hanya merampas tanah, tetapi juga menghancurkan hutan yang menjadi jantung kehidupan masyarakat adat,” ujarnya.

Tuntutan Tegas untuk Pemerintah
Forum Masyarakat Adat Malind dan Solidaritas Merauke kini menuntut pemerintah untuk segera menghentikan PSN di wilayah adat mereka. Berikut beberapa tuntutan utama mereka:
1. Menghentikan perampasan tanah dan hutan adat.
2. Menarik mundur militer yang membuat masyarakat merasa terintimidasi.
3. Menolak keterlibatan Lembaga Masyarakat Adat (LMA) abal-abal yang dianggap tidak mewakili suku Malind.
4. Mengusir PT Jonlin Group yang dinilai merusak tanah adat Maklew.

Selain itu, mereka juga meminta calon presiden terpilih, Prabowo Subianto, untuk segera mengesahkan RUU Masyarakat Adat yang selama ini tertunda. “Kami butuh perlindungan nyata dari negara, bukan janji kosong,” tambah Simon.

Dengan aksi yang terus berlangsung, masyarakat adat suku Malind berharap suara mereka kali ini didengar. Bagi mereka, ini bukan sekadar soal tanah, tetapi soal identitas, budaya, dan masa depan generasi yang akan datang.

 

Facebook Comments Box

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Tekan Kerawanan Pangan, Pemkab Deiyai Bantu Kaum Ibu penuhi Kebutuhan Pokok

19 November 2026 - 12:57 WIB

IMG 20261119 WA0059

Pemkab Mimika Melalui PUPR Susun Strategi Pemerataan Air Bersih hingga Wilayah Pesisir

19 November 2026 - 12:54 WIB

IMG 20261119 WA0057

Radio Publik Mimika Perkuat Komitmen Hadirkan Informasi Berimbang

19 November 2026 - 12:51 WIB

IMG 20261119 WA0058

Sidak di Pelabuhan Pomako, Disperindag Amankan Sejumlah Produk Kedaluwarsa

19 November 2026 - 12:44 WIB

IMG 20261119 214323

Dua Penghargaan Nasional Diraih, Pemkab Mimika Perkuat Transformasi Digital dan Pelayanan Adminduk

19 November 2026 - 06:18 WIB

IMG 20261119 151823
Trending di Headline