Menu ✖

Mode Gelap
Tindak Lanjuti Kasus Hilangnya Dua Warga Sipil di Yahukimo, Sopater Sam Sampaikan Pengaduan ke Komnas HAM Senator Sopater Usulkan Putra Terbaik Wilayah Timur Isi Kursi Wakil Presiden Wilhelmus Pigai Tidak Setuju Sekolah dan Gereja Dijadikan Tempat Penempatan Aparat TNI-Polri di Paniai Gibran Dikabarkan Mundur dari Wapres, Budi Arie Benarkan Penyerahan Surat di Halim Enam Warga Diduga Keracunan di Lokasi Dulang, Satu Orang Meninggal Dunia  Tani Merdeka Indonesia Papua Tengah Siap Dukung Program MBG, Dorong Keterlibatan Petani Lokal

News

BPKAD gelar Rapat pembahasan SSH bersama pimpinan OPD Kabupaten Dogoyai

adminbadge-check


					BPKAD gelar Rapat pembahasan SSH bersama pimpinan OPD Kabupaten Dogoyai Perbesar

TIMIKA – Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Dogiyai, menggelar Rapat Pembahasan Standar Satuan Harga( SSH). Dan dihadiri pimpinan Organisasi Perangkat Daerah( OPD).

Berlangsung di lantai 2, ruang rapat Kantor Bupati lantai Propinsi Papua Tengah,Selasa(13/8/2024).

Pelaksana Tugas Kepala BPKAD Kabupaten Dogiyai Norpen Pigai, SE, SM memimpin langsung rapat tersebut yang dimulai pukul 08.00–15.30 WIT.

Norpen Pigai mengatakan, agenda yang lakukan, diharapkan dapat diperoleh SSH tahun 2025 yang dapat relevan dengan penyusunan APBD tahun 2025.

“Rapat ini kami laksanakan dengan agenda menyusun standar satuan harga tahun 2025 agar dalam penyusunan APBD Tahun 2025 sudah menggunakan data dokumen yang kita bahas dan susun dalam rapat ini,” ujar Norpen Pigai.

Pigai menjelaskan, berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, maka dalam APBD Tahun 2025 Pemkab Dogiyai wajib disusun menggunakan Perpres tersebut.

Selain itu, kata Pigai, beberapa item yang tidak diatur dalam Perpres akan diatur di dalam Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Dogiyai Tahun 2025. Misalnya, belanja makan dan minuman tradisional (barapen), transportasi dari Dogiyai ke Kabupaten Nabire atau sebaliknya, dan lain-lain.

“Kami juga berharap agar dokumen yang disusun dalam rapat ini menjadi salah satu dokumen yang diminta oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk diupload dalam aplikasi Monitoring Center for Prevention, MCP KPK,” kata Pigai.

Pigai mengatakan, dengan dokumen yang disusun dalam rapat tersebut dan setelah diupload, persentase di MCP KPK dapat meningkat. Selain itu, dokumen ini juga akan dipakai sebagai acuan dalam menyusun APBD Tahun 2025.

“Kami menyepakati akan kembali bertemu dalam rapat berikutnya pada 15 Agustus( besok-red), untuk membahas analisa standar biaya, standar biaya umum, dan harga satuan pokok kegiatan,” ujar Pigai menambahkan.

Facebook Comments Box

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Tekan Kerawanan Pangan, Pemkab Deiyai Bantu Kaum Ibu penuhi Kebutuhan Pokok

19 November 2026 - 12:57 WIB

IMG 20261119 WA0059

Pemkab Mimika Melalui PUPR Susun Strategi Pemerataan Air Bersih hingga Wilayah Pesisir

19 November 2026 - 12:54 WIB

IMG 20261119 WA0057

Radio Publik Mimika Perkuat Komitmen Hadirkan Informasi Berimbang

19 November 2026 - 12:51 WIB

IMG 20261119 WA0058

Sidak di Pelabuhan Pomako, Disperindag Amankan Sejumlah Produk Kedaluwarsa

19 November 2026 - 12:44 WIB

IMG 20261119 214323

Dua Penghargaan Nasional Diraih, Pemkab Mimika Perkuat Transformasi Digital dan Pelayanan Adminduk

19 November 2026 - 06:18 WIB

IMG 20261119 151823
Trending di Headline